Mohon tunggu...
Rachmawan Deddy
Rachmawan Deddy Mohon Tunggu... Jurnalis - Profesional

Sarjana Pertanian yang berladang kata-kata. Penulis buku Jejak PKI di Tanah Jambi dan Jejak Sejarah Lainnya.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dan SBY Pun Mendapat Gelar Adat (Lagi)

11 September 2011   03:49 Diperbarui: 27 Februari 2017   06:00 219
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Awal tahun 2011 ini, rencana pemberian gelar adat Batak bagi Presiden SBY sempat menuai kontroversi. Nama TB Silalahi punya peranan dalam pemberian gelar bagi SBY dan isterinya, Ani Yudhoyono. SBY diberi gelat Patuan Sorimulia Raja.

Rencana pemberian gelar bagi SBY juga sudah pernah ada sebelumnya. Di Maluku SBY diusulkan mendapatkan gelar Upu Latu Ratmaran Siwalima atau tokoh perdamaian tertinggi untuk pria.

Seolah latah, kini giliran Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi yang berbaik hati memberi perlakuan serupa. SBY yang rencananya akan berkunjung ke Provinsi Jambi akhir bulan ini, bakal dihadiahi gelar adat.

SBY akan datang ke Jambi setidaknya untuk hadir di dua agenda besar. Pertama munas Tarbiyah Islamiyah dan musyawarah Lembaga Adat Melayu se Sumatera di Jambi. Momentum musyawarah LAM se Sumatera itu sepertinya yang ingin diambil LAM Jambi dan tentunya Pemprov Jambi.

Sekadar diketahui, Hasan Basri Agus (HBA) yang merupakan Gubernur Jambi tak lain adalah kader Partai Demokrat. Sebelumnya ia merupakan kader Golkar. Seusai pemilukada yang mengantarkannya menjadi gubernur, HBA yang didukung partai besar termasuk Demokrat, akhirnya berpindah ke Demokrat.
Soal unsur politis dalam pemberian gelar ini, LAM dan HBA sama-sama membantah.

Mengenai sosok HBA sendiri, karakter wajahnya sedikit banyak memiliki kemiripan dengan wajah SBY. Sesekali masyarakat Jambi ada yang bilang bahwa HBA adalah SBY nya Jambi. Heheh..

Pemberian gelar adat bagi pejabat kini seolah menjadi hal yang lumrah, utamanya di tingkat daerah. Terlebih lagi jelang pemilukada. Organisasi kedaerahan sepertinya tak lengkap bila tak memberi gelar. Untuk kasus ini, dipungkiri atau tidak, di organisasi primordial itu pasti terdapat orang dekat-nya pejabat yang akan diberi gelar.

Pada perjalanannya, gelar itu tinggallah gelar. Ikatan “batin” antara masyarakat pemberi gelar dengan yang diberi gelar mungkin menguap seiring waktu.

Soal pemberian gelar adat bagi SBY, tentu kita tak harus melulu menyalahkan beliau. Beliau tentu tak meminta, tapi justru diberi oleh rakyatnya. Tinggal lagi sang pemberi yang patut ditanya. Apa motifnya?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun