Seperti apa pendidikan politik itu? Juga, seperti apa pendidikan politik yang benar bagi suku terasing? Saya bertanya-tanya begitu membaca berita ada ekspolitasi terhadap suku anak dalam (SAD) atau orang rimba pada pemilihan gubernur Jambi, Sabtu (19/6) lalu. Sebanyak 12 orang suku yang termarjinalkan ini, harus berjalan jauh untuk menuju TPS. Mereka menuju TPS 04 di Desa Sungai Lingkat, Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Batanghari. Mereka berasal dari pedalaman Taman nasional bukit duabelas (TNBD). Anda tahu seberapa jauh perjalanan itu? Mereka harus berjalan dua hari dua malam, menyusuri hutan untuk memberikan suaranya guna menentukan pemimpin Jambi lima tahun kedepan. Betapa tidak mereka dieksploitasi. Mereka yang tidak melek apa itu gubernur, bupati, wali kota diminta untuk hadir dengan satu pesan: mencoblos kandidat tertentu. Titah itu justru mereka dapati dari tumenggung mereka sebagai pemimpin komunitasnya. Tanpa tau alasan tumenggung, tetap saja mereka mendengar dan menaatinya. Padahal, sang tumenggung bersama 478 orang rimba lainnya, yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) tidak ikut mencoblos. Bayangkan, jika 479 suara itu masuk untuk satu calon yang dituju. Dalam struktur orang rimba, mereka mengenal temenggung, menti, depati, anak dalam, dan tua tengganai dalam struktur pemerintahannya. Temenggunglah yang jadi pemipin komunitas ini. Cerdas sekali tim sukses itu mengelabui orang rimba dengan cara mengundang orang rimba. Padahal, adat SAD bila mereka diundang, makanan untuk mereka harus tersedia. Alih-alih mendapat makan, kumpulan SAD itu tidak tahu siapa yang menyuruh mereka termasuk siapa itu orang yang mereka pilih. “Kami sangat ingin bertemu raja (gubernur) yang terpilih. Andai saja raja itu mau datang ke hutan menemui kami,” kata Palpas anak dalam orang rimba itu. [caption id="attachment_173360" align="alignleft" width="500" caption="orang SAD saat ikut memilih gubernur jambi, Sabtu lalu. foto: suang siatanggang/tribun jambi"][/caption]
