Mengenai lambannya pelaksanaan e-KTP di tahun 2011 adalah akibat proses lelang sampai penandatanganan kontrak yang memakan waktu. Lelang e-KTP dilaksanakan dalam waktu 4,5 bulan, sehingga kontrak baru ditandatangani 1 Juli 2010. Selain itu ada waktu yang dibutuhkan konsorsium dalam penyelesaian pengadaan barang, mulai dari pemesanan sampai pengiriman barang ke daerah.
Kementerian Dalam Negeri mengabulkan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang waktu pendataan KTP elektronik (e-KTP) hingga April 2012. Data dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), hingga 22 Desember, warga yang terdatar e-KTP baru mencapai 63,99 persen.
Warga yang sudah terdata mencapai 4.779.813 atau 63,99 persen dari 7.472.259 warga wajib KTP.Rinciannya di Jakarta Barat sebanyak 1.790.729 warga, 1.319.978 warga di Jakarta Timur, 1.053.332 warga di Jakarta Selatan, 761.002 warga di Jakarta Utara, 553.064 warga di Jakarta Barat, dan di Kepulauan Seribu mencapai 12.708 warga.
Perpanjangan pendataan e-KTP ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ tanggal 20 Desember 2011 Perihal Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal Untuk 197 Kabupaten/Kota termasuk di DKI Jakarta.Dinas Dukcapil DKI tetap akan membeli perangkat untuk pendataan reguler, setiap kelurahan satu alat.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2012, Dukcapil DKI mengajukan anggaran sebesar Rp 7,4 miliar untuk pengadaan perangkat e-KTP. Diperkirakan harga satu perangkat senilai Rp 41,3 juta yang terdiri dari 12 jenis barang, di antaranya kamera digital, komputer, pemindai retina mata, dan server.
Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di kantor Kelurahan DKI Jakarta masih sepi, Warga yang datang untuk membuat e-KTP turun jauh dibanding gelombang pertama.Pada gelombang pertama petugas biasanya melayani 400- 500 orang dalam sehari.
Namun pada gelombang kedua, tidak lebih dari 80 orang warga yang mendaftar pada hari kerja. Kalau akhir pekan bisa sampai 150 orang.Antusias warga untuk membuat e-KTP melemah. Hal ini diduga karena warga mengharapkan contoh jadi dari e-KTP.Warga perlu diberi contoh wujud E-KTP yang sudah jadi sehingga terdorong untuk ikut memilikinya.
