Mohon tunggu...
RACHMAD YULIADI NASIR
RACHMAD YULIADI NASIR Mohon Tunggu... -

ARTIKEL TERBARU :\r\nwww.kompasiana.com/gelandanganpolitik\r\n\r\nPenulis Lepas, Saya Orang Biasa.\r\nBerasal dari tanah dan akan kembali lagi kedalam tanah.\r\n\r\nSalam untuk semua Penulis kompasiana, \r\nRachmad Yuliadi Nasir, \r\nINDEPENDENT, \r\n\r\nwww.facebook.com/rachmad.bacakoran,\r\nEmail:rbacakoran(at) yahoo (dot) com,\r\nwww.kompasiananews.blogspot.com,\r\nwww.facebook.com (Grup:RACHMAD YULIADI NASIR), \r\n(Grup:Gerakan Facebookers Berantas Korupsi Tangkap Dan Adili Para koruptor),\r\n(Grup:Gerakan Facebookers 1.000.000 Orang Visit Kilometer Nol Sabang Aceh)

Selanjutnya

Tutup

Lyfe

Hentikan Penayangan Berita Cabul

9 Juni 2010   13:32 Diperbarui: 26 Juni 2015   15:38 802
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

(KompasianaBaru-Jakarta) Pekan-pekan ini media massa baik cetak, elektronik maupun online sibuk memberitakan kasus rekaman video porno atau video hot "Luna Maya-Ariel". kasus ini makin menarik karena media massa khususnya elektronik yakni televisi menyiarkan berita tersebut pagi, siang, sore dan malam hari, hitung-hitung promosi gratis bagi penjual VCD bajakan tersebut di pasar gelap. Saat ini KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) menyesalkan penanyangkan berita tersebut di televisi yang dilakukan berulangkali karena pemberitaan tersebut dinilai  berpotensi melanggar sejumlah aturan yang ada di UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2009. Peringatan ini dapat di lihat dari surat KPI Pusat bernomor 257/K/KPI/06/10 dan ditandatangani langsung Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, Selasa, 8 Juni 2010 di Jakarta. Ada sejumlah point yang harus dipatuhi lembaga penyiaran yakni program siaran dilarang menonjolkan muatan cabul (UU Penyiaran Pasal 36 ayat 5b), program siaran wajib memberikan perlindungan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja (UU Penyiaran Pasal 36 ayat 3 dan SPS Pasal 13), program siaran wajib menghormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita (SPS Pasal 11). Hal-hal terpenting yaitu ada beberapa hal yang mesti dilakukan stasiun televisi yakni program siaran tidak boleh menampilkan adegan seks (SPS Pasal 17). Terkait penggunaan klasifikasi remaja (R), program siaran diwajibkan agar memenuhi ketentuan yang ada di SPS KPI (Pasal 39). Untuk program siaran pemberitaan wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan juga berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) (UU Penyiaran Pasal 42) Dalam point terakhir yang diminta KPI Pusat, program pemberitaan harus akurat, adil, berimbang, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan adukan fakta dan opini pribadi serta tidak cabul (SPS Pasal 42 ayat 1.b). Diakhir surat, KPI Pusat menegaskan akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada jika sejak dikeluarkannya surat ini masih terdapat lembaga penyiaran yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah disampaikan. Perlu diketahui kalau sangat banyak pengaduan terkait pemberitaan cabul disejumlah lembaga penyiaran yang masuk ke KPI Pusat. Aduan tersebut disampaikan secara langsung melalui email, sms, telpon dan bahkan ada yang langsung ditujukan ke telepon komisioner, semua pengaduan tersebut kini ditampung oleh KPI untuk diproses lebih lanjut.

Ada hal yang unik dalam kasus ini, yakni perbedaan pendapat antara Dua Menteri yang berkuasa dibawah pimpinan Presiden SBY. Dua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II berbeda pendapat soal beredarnya video seks yang pelakunya berwajah mirip Ariel "Peterpan", Luna Maya, dan yang terakhir beredar yakni Cut Tari .
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika,Tifatul Sembiring yakin bahwa pembuat dan penyebar video porno itu harus dijerat dengan Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE), sedang Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amelia Sari Gumelar justru sebaliknya karena Menteri Linda Gumelar menilai pelaku video seks tidak bisa dijerat UU Pornografi. Hal itu dikarenakan UU Pornografi tidak mengatur ihwal kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum.
Dalam UU Pornografi, menurutnya lebih dititikberatkan pada soal siapa yang menggandakan dan menyiarkannya. Sementara untuk pelaku perlu diteliti apakah memang ada motif tertentu di balik perbuatan tersebut. Yang jadi masalah apakah itu penggunaan pribadi saja, karena memang UU Pornografi tak mengatur kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum. kasus ini tergantung niatnya, apakah dibuat untuk kepentingan sendiri atau memang untuk diedarkan ke publik, jadi perlu penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pertemuan terakhir, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2010, KPI Komisi Penyiaran Indonesia sedang menyiapkan teguran untuk sejumlah program televisi. Menurut KPI, program televisi tersebut tidak cukup hanya sekadar diberi peringatan.  KPI sudah mengantongi beberapa tayangan/ program yang dalam waktu dekat tidak lagi diberi peringatan, Tetapi teguran, karena mereka telah menayangkan cuplikan adegan cabul. KPI akan memproses sanksi itu jika ada, dalam waktu sesegera mungkin Ini merupakan peringatan kepada seluruh lembaga penyiaran televisi agar tak mencuplik adegan cabul dalam video yang diduga melibatkan Ariel, Luna Maya dan Cut Tari. Pelarangan tentang penayangan adegan video tidak  dimaksudkan sebagai pelarangan informasi. Informasi tetap dapat disampaikan tanpa harus menayangkan adegan mesum yang ada di dalam video tersebut.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyatakan prihatin atas merebaknya pemberitaan menyangkut peredaran video porno dengan pelaku mirip kalangan pesohor karena merusak mental generasi muda. Kami prihatin atas merebaknya pemberitaan peredaran video porno, termasuk melalui internet, dengan pelaku mirip artis Ariel-Luna Maya dan mirip Ariel-Cut Tari. Pemberitaan bertubi-tubi di berbagai media massa itu mendestruksi mental dan moral generasi muda,"Ujar Ketua KPAI Hadi Supeno. Hendaknya pihak-pihak Televisi tidak lagi menyiarkan berita-berita cabul seperti video porno yang lagi marak peredarannya belakang ini karena pemberitaan bertubi-tubi di berbagai media massa itu mendestruksi mental dan moral generasi muda bangsa Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Lyfe Selengkapnya
Lihat Lyfe Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun