Pada elemen regulasi, Hall (1997) menyatakan bahwa regulasi merupakan kekuasaan yang diterapkan dalam suatu budaya sebagai bentuk akibat dari industri. Secara sederhana, regulasi dapat dimaknai sebagai aturan atau kontrol akan aktivitas budaya.
Sehingga, dalam mengkaji aturan atau kontrol yang mengikat Telegram di Indonesia dipilih elemen regulasi dalam konsep sirkuit kebudayaan.
Sarana Pertukaran Pesan Radikal dan Teror
Seperti yang telah disebutkan, Telegram memiliki fitur yang disebut sebagai “Secret Chat”. Berdasarkan Riyanto (2021), secret chat alias obrolan rahasia, dilengkapi dengan sistem enkripsi MTProto end-to-end dan sistem screenshot alerts.
Artinya, pesan hanya akan terbaca pada akun dan perangkat yang sama seperti pesan tersebut dikirim. Sistem enkripsi tersebut juga memampukan pesan untuk terhapus secara otomatis, sesuai dengan waktu yang telah diatur penggunanya. Juga terdapat peringatan jika lawan bicara melakukan tangkap layar pada ruang obrolan. Melalui kemampuan inilah, Telegram kerap dinyatakan sebagai aplikasi layanan pesan dengan tingkat keamanan tertinggi.
Akan tetapi realitanya, layanan yang ditawarkan Telegram kerap disalahgunakan oleh kaum radikalis. Mereka memanfaatkan Telegram untuk mengirimkan pesan radikal dan terror seperti ajakan perakitan bom, pesan kebencian, propaganda radikalisme, dan hal lain yang berlawanan dengan regulasi di Indonesia.
Hal-hal semacam ini tentu mengancam keamanan negara dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur mengenai jenis-jenis tindakan yang termasuk upaya teror beserta sanksinya.
Sarana Distribusi Film secara Ilegal
Berdasarkan Wahyudi (2018), dengan layanan Telegram yang memampukan pembuatan grup hingga lebih dari 100.000 pengguna serta distribusi file, audio, dan video hingga 1,5 GB, memicu timbulnya aksi distribusi film secara ilegal. Bahkan tidak hanya film, tetapi juga drama serial, musik, dan berbagai karya lain yang dilindungi hak cipta.
Tidak hanya didukung oleh layanan pada Telegram, pembajak film juga didukung oleh peraturan Telegram yang masih longgar. Telegram diketahui belum memiliki SOP (Standard Operating Procedure) untuk menangani persebaran konten informasi yang bersifat negatif. Melalui hal inilah, distribusi film secara ilegal semakin menjamur di Telegram.
Dikatakan ilegal sebab baik film, drama serial, maupun musik yang dibagikan, dominan telah dilindungi oleh HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), belum tentu telah lulus sensor, dan melanggar regulasi di Indonesia seperti UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, UU Perfilman, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
Melalui kedua penyimpangan tersebut, berpotensi menimbulkan pemblokiran akses Telegram di Indonesia secara total. Sedangkan jumlah pengunduh Telegram di Indonesia merupakan jumlah terbesar kedua setelah India. Sehingga tidak heran, jika CEO Telegram menyepakati persyaratan teknis yang diajukan oleh Kominfo. Persyaratan tersebut terkait dengan penetapan SOP dan penyediaan software dalam menindaklanjuti konten negatif, sebagai kontrol atau aturan yang mengawasi Telegram dalam setiap penggunaannya.
DAFTAR PUSTAKA
