Agenda Indonesia melalui Diplomasi Ekonomi di Forum G20

Salah satu bentuk penerapan politik luar negeri Indonesia di bidang ekonomi ialah dengan berpatisipasi dalam organisasi internasional. Hal ini di dukung dengan Indonesia yang terpilih menjadi tuan rumah di forum G20.

Di tahun 2022, Indonesia dipercayakan untuk memimpin G20 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger".  Melalui tema ini Indonesia mempunyai misi agar seluruh dunia dapat pulih dari Pandemi yang menerjang dunia dan tumbuh kembali menjadi lebih kuat.

Selain itu dalam G20 ini, Indonesia juga berlandaskan pada prinsip inklusivitas untuk mewujudkan "no one left behind" artinya agar dalam presidensi G20 ini menjangkau semua negara baik dari Asia, Afrika, Amerika Latin, sampai ke negara -- negara dengan kepulauan kecil seperti Karibia dan Pasifik.

Untuk mencapai tujuan utama presidensi Indonesia, terdapat tiga prioritas sebagai kunci untuk mencapai pemulihan ekonomi yaitu : penguatan arsitektur Kesehatan global, transformasi global, dan transisi energi.

Sebagai tuan rumah G20, Indonesia mencapai banyak manfaat terutama di bidang ekonomi. Pertama meningkatnya devisa negara karena lebih dari 20 ribu delegesi datang ke Indonesia, kedua Indonesia dapat mendorong kerja sama dalam ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan, dan yang ketiga Kememimpinan Indonesia dalam G20 menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk menjalankan kegiatan bisnis. Terdapat berbagai pameran atau acara yang akan memperlihatkan kemajuan pembangunan di Indonesia, sekaligus potensi investasi yang ada di negara ini. Harapannya, ini dapat menciptakan efek berantai yang menguntungkan bagi perekonomian regional, dengan memberikan kontribusi pada sektor pariwisata, akomodasi (perhotelan), transportasi, ekonomi kreatif, dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Pemerintah Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, telah menyadari betapa vitalnya diplomasi ekonomi sebagai fokus utama dalam kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi tidak hanya mencakup negosiasi perdagangan, tetapi juga berbagai aspek kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi posisi ekonomi suatu negara di tingkat internasional. Kolaborasi dan diplomasi ekonomi di dalam Forum G20 membantu Indonesia memperkuat posisinya di panggung ekonomi global.

Diplomasi ekonomi adalah bagian integral dari kebijakan politik luar negeri suatu negara, termasuk Indonesia, dan melibatkan upaya untuk memajukan kepentingan ekonomi nasional di tingkat internasional. Diplomasi ekonomi Indonesia terwujud dalam pembangunan dan pengelolaan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain. Melalui diplomasi ini, Indonesia berusaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, memperluas pasar perdagangan, dan meningkatkan investasi.

Beberapa faktor mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan fokus utama pada diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri, khususnya dalam sektor perdagangan dan investasi. Pertama, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah dan peningkatan tingkat inflasi.

Kedua, pada tahun 2015, belum terlihat tanda-tanda pemulihan yang pasti dari krisis ekonomi yang memengaruhi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, perkembangan pertumbuhan ekonomi China dan India memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pasar non-tradisional dan meningkatkan daya saingnya.

Ketiga, sejak ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) diberlakukan pada tahun 2010, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan China. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang jelas untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan fokus pada peningkatan integrasi regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia yang lain adalah mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. secara tidak langsung melalui kepemimpinan G20, Indonesia berperan dalam pelaksanaan program PBB ini.

Pada Kepresidenan G20 tahun 2022, Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk memperkuat diplomasi ekonominya, khususnya dalam hal investasi dan perdagangan internasional yang sebelumnya telah direncanakan melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, presidensi G20 memberikan peluang kepada Indonesia untuk memperkenalkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, beberapa pihak dari luar negeri menyatakan bahwa UU Cipta Kerja hanya menguntungkan ekonomi melalui investasi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan.

Indonesia ingin menunjukkan pada dunia, melalui pertemuan tingkat tinggi G20, bahwa UU Cipta Kerja juga menempatkan prioritas pada keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia bertujuan untuk mengangkat isu-isu krisis iklim dan lingkungan selama pertemuan G20, karena hal tersebut merupakan bagian integral dari kepentingan nasional Indonesia.

Dalam presidensi G20 ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk dengan lebih mudah menarik investor, mempermudah peningkatan investasi di Indonesia. Ini, pada akhirnya, bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemerintahan Jokowi menyadari urgensi diplomasi ekonomi dan telah menetapkannya sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi membantu memperkuat kepentingan ekonomi nasional Indonesia di tingkat internasional.

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai ketua G20 pada tahun 2022 telah membantu Indonesia sendiri untuk pulih dari Pandemi yang sempat melanda dunia. Dengan beberapa manfaat yang telah di capai Indonesia melalui Diplomasi Ekonomi telah membuktikan kalau Indonesia mampu membawa dunia Kembali pulih dari keterpurukan dan menunjukan eksistensi Indonesia ke seluruh dunia.