Pandemi Covid 19, Dilema Pendidikan Terkait TIK dan Kebijakan Pemerintah

Oleh : Rabiatun Rabbaniyah (mahasiswi UNP)

Pandemi covid-19 sudah hampir 1 tahun lebih menyerang hampir seluruh bagian dari dunia ini. terutama Negara kita Indonesia, akibat dari adanya virus corona ini membuat seluruh sektor kegiatan terhambat salah satunya sektor pendidikan.

Sampai hari ini 3 juni 2021 di lansir dari okezone.com bahwa data masyarat Indonesia yang positif corona sebanyak 1.831.773 jiwa yang sembuh sebanyak 1.680.501 dan yang meninggal dunia  50.908 jiwa, dan grafik itu setap harinya semakin meningkat.

Mengingat berbahaya virus corona ini mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan sekolah tatap muka di tiadakan di ganti dengan sekolah jarak jauh, dimana kebijakan inni diberlakukan di seluruh bagian Indonesia. 

Sehingga pembelajaran jarak jauh ini memerlukan media bantuan untuk dapat mendukung pembelajarannya, salah satunya handphone dan laptop serta jaringan internet. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini sudah di terapka mulai dari akhir maret 2020 sampai hari ini 2021.

Tetapi baru-baru ini keluar kebijakan dari SKB 4 mentri yang menyatakan " semua sekolah harus sudah membuka belajar tatap muka pada juli 2021" di karenakan banyaknya keluhan dari masyarakat akan tidak efesiennya pembelajaran jarak jauh. 

Keluhan itu mulai dari tidak adanya handphone atau laptop yang digunakan sisiwa untuk media belajar, kemudian tidak adanya uang untuk membeli kuota internet, dan di daerah pedesaan mengalami masalah tidak adanya jaringan internet, dan banyak permasalahan lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat mengeluh dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Dan kementrian disetujui oleh pemerintah menanggapi keluhan masyarakat dengan membuka kembali sekolah pada juli 2021.

Kemudian pertanyaanya apakah kebijakan mentri yang disetujui oleh presiden itu merupakan sebuah solusi? mengingat sampai hari ini kasus masyarakat yang terkena covid-19 semakin bertambah setiap harinya!

Sampai hari ini pemerintah masih belum bisa menemuka solusi tuntas dari penyebaran covid-19 ini. adapun vaksinasi ternyata belum begitu efesien, karena di infokan mereka yang sudah melakukan vaksinasi covid-19 ternyata bisa terkena virus covid-19. Oleh sebab itu kita mengambil kesimpulan bahwa belum ada solusi yang tuntas untuk mencegah penyeabaran virus covid-19 ini.

Atas dasar hal itu, saya melihat kebijakan mentri pendidikan untuk membuka sekolah tatap muka pada juli 2021 merupakan hal yang sangat ceroboh. Sebab kita melihat virus corona itu setiap harinya menimbulkan korban jiwa. sehingga kita bisa memastikan bahwa sangat riskan apabila sekolah tatap muka di berlakukan pasti akan semakin banyak korban jiwa, karena sekolah tatap muka memiliki potensi berkerumunnya masa.

Sebenarnya masuknya covid-19 ini sendiri ke negeri kita disebabkan kecerobohan dari pemerintah yang memberikan aksses keluar masuk asing ke Indonesia ketika wabah ini ada! Kemudain saya melihat kebijakan-kebijakan pemerintah semakin mengada-ada aalah dengan membuka tempat wisata dan mall-mall, sehingga membuat asumsi publik semakin marah dengan adanya urgumentasi publik seperti "sekolah tatap muka di tiadakan tapi mall dan tempat wisata dibuka".

Baiklah disini kita akan fokus pada sektor pendidikan. Sebenarnya kalau kita melihat dari awal pemerintah kita sudah teledor dalam membuat kebijakan. 

Masyarakat meminta pembelajaran tatap muka itu sebenarnya Karena melihat ketidak siapan pemerintah dalam melaksankan program pembealajaran jarak jauh. Kemudian di tambah lagi pemeritah malah membuka mall dan tempat wisata.

Seharusnya pemerintah harus sigap dalam mengambil kebijakan apalagi kebijakan ini terkait nyawa masyarakatnya. Yaitu mulai dari:
Pertama pemerintah harus menutup kembali mall-mall dan tempat wisata

Kemudian pemerintah harus melarang orang asing masuk ke Indonesia, dan tidak membiarkan masyarakt Indonesia pergi keluar negeri
Dan yang ketiga pemerintah harus mempersiapkan dengan matang teakit program pembelajarn jarak jauh ini. pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet, kemudian memfasilitasi siswa dan guru yang tidak punya hp dan laptop.

Kemudian yang terakhir pemerintah harus mendukung dan membiayai masyarakat intelektual untuk bisa menemukan vaksin yang benar-benar dapat memberikan solusi yang solutif hal di atas dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah menjalankannya secara bersama-sama, bukan setu-satu. 

Tapi saya pikir ini hanya akan menjadi bualan tulisan saja! Karena bukan tidak banyak yang memberikan solusi yang seperti ini dari awal menyebarnya virus covid-9 ini. tapi pemerintah tidak menghiraukannya.

Sehingga besar harapan kami kepada pemerintah khususnya untuk benar-benar membuat kebijakan yang memuaskan hati masyarakat. Dan dapat memberikan solusi yang solutif bagi pendidikan kita kedepannya.