Rakyat Daerah Sejahtera=Beban Pemerintah Pusat, bila...

Dari sisi Pendapatan (revenue side):

Peningkatan Pendapatan per kapita, populasi dan inflasi suatu daerah akan mempengaruhi kebijakan penetapan subjek dan objek pajak yang dapat diberlakukan. Tax base yang baik adalah yang elastic terhadap perkembangan socio-economic masyarakat suatu daerah, sehingga peningkatan dari sisi income, populasi dan inflasi akan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan pada akhirnya akan meningkatkan Kemampuan Fiskal (Fiscal Capacity) daerah tersebut.

Dari Pengeluaran (expenditure side):

Di sisi lain, peningkatan terhadap pendapatan dan populasi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan layanan public (Demand for Public Goods & Services), sedangkan peningkatan terhadap inflasi akan meningkatkan unit cost dari penyediaan barang & layanan publik tersebut. Dan akhirnya akan meningkatkan kebutuhan fiskal (Fiscal Needs).

Idealnya peningkatan fiscal needs ini dapat ditutupi oleh peningkatan fiscal capacity yang dicapai, namun bila tidak maka akan menimbulkan FISCAL GAP di daerah tersebut yang harus ditutup/dipenuhi oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin ketersediaan barang & layanan publik.

Ilustrasi Sederhana :

Saat pendapatan saya masih rendah, saya belum memiliki kendaraan bermotor sehingga tidak terlalu memikirkan fasilitas jalan dan kontribusi pajak saya ke pemerintah juga masih kecil. Ketika pendapatan (welfare) saya meningkat, pajak yang saya bayarkan juga meningkat kemudian saya mampu membeli kendaraan bermotor. Kondisi ini membuat saya membutuhkan (tersedianya) prasarana dan sarana jalan yang baik dari sebelumnya. Pemerintah Daerah harus mampu memenuhi hal tersebut karena penerimaan pajaknya juga meningkat, namun bila tidak mampu karena Peningkatan Fiscal Capacity < Peningkatan Fiscal Needs maka Fiscal Gap yang terjadi harus dipenuhi oleh Pemerintah Pusat.

Sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dapat meningkatkan beban Fiskal Pemerintah Pusat bila Pemerintah Daerah gagal mengelola Peningkatan PAD (sebagai dampak peningkatan welfare masyarakatnya) untuk meningkatkan Fiscal Capacity daerahnya. [caption id="attachment_101407" align="aligncenter" width="300" caption="Hubungan Peningkatan Income, Population & Inflation to Fiscal GAP"][/caption]