Kepala Daerah Usia Muda: Salahnya di Mana?

Tema Pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada adalah pemimpin muda. Memilih pemimpin muda memang tidak ada yang keliru selama proses yang dilakukan wajar sesuai dengan prosedur maupun kaidah demokrasi yang berlaku. Pemimpin muda juga membawa energi baru dalam gaya kepemimpinan di masyarakat. Energi baru yang tentu membawa semangat baru dalam membawa kesejahteraan masyarakat.

Yang menjadi tema besar dalam perdebatan di masyarakat sebenarnya bukan pemimpin mudanya tetapi cara yang dilakukan segelintir orang yang tiba-tiba merubah aturan yang berlaku pada saat momen pemilihan baik pilpres maupun pilkada akan dimulai. Perubahan undang - undang yang tiba - tiba dilakukan saat detik terakhir tahapan pemilu tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Terutama apabila hal tersebut menyangkut kepentingan penguasa yang saat ini sedang memerintah. 

Kemandirian para penentu keadilan pun masih terus dipertanyakan di negeri ini. Begitu mudahnya para oknum pemberi keadilan untuk dipengaruhi bahkan dibeli tentu sangat memprihatinkan sebagian besar masyarakat. Kemandirian yudikatif harusnya terus didorong bukan malah diamputasi dengan berbagai tindakan yang menghambat kemandirian hakim.

Kalau yudikatif dapat dipercaya menjadi pengayom dalam masyarakat tentu apapun keputusannya akan diterima. Namun juga jangan menjadikan upaya banding menjadi dilecehkan dan dianggap membuat keributan di masyarakat. Upaya mencari keadilan yang dilakukan oleh teman-teman pendukung Anies dan Ganjar dalam Pilpres adalah hal yang baik serta mendidik masyarakat untuk menempuh jalur hukum apabila menemukan kejanggalan dalam suatu proses demokrasi.  Dan setelah diputuskan hakim pun mereka menunjukkan keeleganan dalam bersikap tidak anarkis dan mempengaruhi masyarakat untuk membuat kerusuhan seperti pada tahun 2014. 

Jadi sebenarnya tidak ada yang salah apabila kepala daerah berusia muda. Yang salah adalah proses penetapannya yang harus melalui upaya perubahan undang - undang pemilu pada saat proses tahapan pilkada akan segera dimulai. Dan ini mengingatkan juga pada perubahan usia pilpres yang tiba - tiba dilakukan jelang tahapan pilpres akan dimulai. Sebagian masyarakat masih memiliki nalar yang baik dalam menyikapi peristiwa itu. Jangan sampai nepotisme yang berbalutkan demokrasi terulang lagi.

Masih banyak calon pemimpin muda yang berpotensi unggul di negeri ini. Masa dari 200 juta lebih penduduk Indonesia tidak ada calon pemimpin muda yang berpotensi untuk menjadi Kepala Daerah. Masih banyak keluarga - keluarga di Indonesia yang memiliki putra - putri terbaiknya untuk menjadi calon pemimpin muda.

Jangan hanya karena prestasi satu orang, kemudian beramai - ramai mendorong terus kerabat dan kroninya untuk berkuasa walaupun lewat jalur demokrasi sekalipun. Karena bagaimanapun kekuasaan itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan apabila berlangsung lama termasuk apabila dilanjutkan oleh keturunannya walaupun dipilih secara demokratis. Masyarakat perlu diedukasi dalam hal ini terutama para pemilih muda agar jeli dan kritis dalam menentukan pilihannya.

Para pemilih muda perlu untuk memiliki pemahaman bahwa pergantian pemimpin sangat diperlukan agar roda regenerasi dapat terus berjalan. Bukan hanya pemimpin muda yang berbasis pada keturunan tetapi juga berbasis pada prestasi dan kinerja. Semangat perubahan yang dimiliki oleh para pemimpin muda harus terus didorong agar kemajuan daerah dapat terwujud dan kerja nyata dalam kepemimpinannya dapat terealisasikan. Tidak ada yang salah dengan para calon pemimpin muda di daerah,  yang perlu dikoreksi adalah cara untuk meraihnya harus sesuai prosedur dan etika demokrasi yang sudah berjalan.

Salam Sehat.....!!!!