Diskriminasi Tempat Test Penerimaan Mahasiswa PKN STAN 2017

Musim penerimaan siswa baru PTN ikatan kedinasan sudah mulai tahap pedaftaran secara online diseluruh Indonesia.  Orang tua dan siswa saling diskusi untuk memutuskan  kampus yang akan di pilih demi masa depan putra/i mereka.   Ada 8 pilihan untuk tempat mengabdi bagi putra/i terbaik dari seluruh Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil atau aparatur negara.   Salah satu pilihan itu adalah PKN STAN yang porsi penerimaan siswa terbesar dari yang  lainnya.   Hal ini patut dimaklumi karena lulusan PKN STAN nantinya akan mengisi berbagai posisi di Kemenkeu RI sampai wilayah terpencil.   Tentu hal ini sangat menarik bagi para siswa dan orang tua yang ingin anaknya cepat kerja.     

Menyimak prosedur penerimaan di PKN STAN sampai tahap test I (TPA dan test bahasa Inggris) sepertinya tidak ada masalah  bagi siswa di seluruh Indonesia karena pelaksanaan test-nya di ibukota propinsi di berbagai wilayah Indonesia.   Artinya tentu banyak siswa yang dapat mengikuti test ujian masuk tersebut.   Masuk dalam tahapan test II (test kesehatan dan kebugaran) barulah masalah itu datang dikarenakan tenpat test-nya hanya di ibukota 11 propinsi saja yakni,  6 di pulau jawa,  3 di pulau sumatra, 1 di pulau bali dan 1 di pulau sulawesi.   Inilah yang menjadi tahapan krusial dari kelanjutan test penerimaan siswa PKN STAN karena tidak semua siswa yang lulus dari propinsi lain diluar 11 propinsi tersebut yang "mampu" untuk hadir disana.   

Bisa Anda bayangkan jika siswa tersebut asalnya dari salah satu kecamatan atau kabupaten diluar 11 propinsi tadi, maka berapa "ongkos" yang harus mereka keluarkan hanya untuk sekedar mengikuti test kesehatan dan kebugaran tersebut.   Kalkulasi ringanyang coba saya lakukan maka biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp.4 s.d Rp.5 juta / perorang, seperti berikut ini:

1.Biaya tiket pp banjarmasin - surabaya diperkirakan Rp.1.500.000,-

2.Biaya akomodasi di surabaya 3 hari dengan asumsi berangkat dan pulang sehari sebelum/sesudah test Rp.1000.000,-

3.Biaya transportasi dari dan ke bandara pp Rp.600.000,- (4x150.000)

4.Biaya konsumsi selama 3 hari Rp.450.000,-

5.Biaya lain-lain (ojek, minuman, dll) Rp.500.000,-

maka total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp.4.050.000,- perorang, dan biaya itu pasti akan bertambah jika sang anak dan orang tua  tidak berani berangkat sendiri, misalnya karena anaknya perempuan, maka sang anak berangkat dengan orang tuanya dan ongkosnya menjadi 2x lipat yakni sebsar Rp.8.100.000,-.   Hanya orang tua yang "gila" saja yang berani melepaskan anak gadisnya berangkat sendiri ke daerah yang belum pernah dia ketahui.   Rincian perkiraan biaya tersebut diatas  dengan asumsi peserta atau siswanya berasal dari ibukota propinsi dan pasti lebih banyak lagi ongkos yang harus dikeluarkan jika sang siswa berasal dari daerah kecamatan atau kabupaten.   Biaya yang harus dikeluarkan akan menjadi 2x lipat jika nantinya sang anak lulus test II dan dilanjutkan test III (test kompetensi dasar) di tempat yang sama dengan test II.   Ini biaya yang harus dikeluarkan sampai tahapan mengikuti test saja dan belum lagi biaya jika nantinya sudah diterima dan kuliah di salah satu kampus PKN STAN

Jika memang Kemenkeu ingin menjaring bibit-bibit unggul untuk mengisi posisi PNS  alangkah indahnya jika wilayah tempat test II dan III bisa dilakukan di masing-masing propinsi.   Toh untuk test kebugaran dan kesehatan bisa berkerja sama dengan pihak TNI ataupun Polri setempat yang memang sudah expert dalam hal test tersebut.    Sedangkan untuk test kompetensi dasar bisa dilakukan di kantor-kantor Kemenkeu di propinsi seperti Kantor Pajak, Kantor Perbendaharaan Negara atau berkerja sama dengan pihak lain yang expert di propinsi.   Jangan sampai orang berasumsi bahwa untuk urusan penerimaan negara Kemenkeu menyasar sampai pelosok daerah propinsi, tetapi disaat rekruitmen siswa yang akan menjadi PNS di Kemenkeu hanya propinsi-propinsi tertentu saja yang peluangnya lebih besar.   Ini semua untuk kesamarataan dalam pendidikan dan kesempatan sebagai calon aparatur negara di lingkungan Kemenkeu.   

Kita semua berharap agar pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB dan Kemenkeu benar-benar mendapat bibit aparatur negara yang berkualitas dari berbagai wilayah di Indonesia.