Ini Alasan di Balik Kebijakan Restrukturisasi di Pemprov Jakarta

Pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali dan pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sempat mengundang polemik di kalangan warga Jakarta, beberapa waktu lalu. Bahkan, kebijakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini mengundang penolakan di kalangan sebagian warga.

Guna meredam kesalahpahaman tentang keputusannya ini, Heru akhirnya buka suara. Menurut Heru, pengangkatan Marullah sebagai Deputi Gubernur menunjukkan arti bahwa perannya dibutuhkan untuk menangani tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dari jabatannya sebagai Sekda.

Heru membutuhkan peran Marullah Matali untuk menangani sejumlah agenda kegiatan pada 2023. DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah beberapa event besar, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2023.

Selain itu, Jakarta juga akan menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota ASEAN. "Jadi jangan disalahpahamkan. Saya membutuhkan Pak Marullah dalam skala yang lebih besar," kata Heru, seperti dikutip dari Antara.

Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia akan menggelar pertemuan regional Asia Tenggara, dan Jakarta akan menjadi tuan rumahnya. Pada kegiatan tersebut, sejumlah kepala negara ASEAN akan melakukan rangkaian pertemuan, baik level kepala negara dan level menteri.

Pada ajang inilah tugas dan tanggung jawab Deputi Gubernur diharapkan dapat dimaksimalkan. Heru dan Marullah akan bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persiapan teknis pertemuan kepala negara ASEAN ini. Mulai dari sarana dan prasarana, tempat pertemuan hingga tempat wisata yang akan dikunjungi dan jamuan makan malam.

Sejumlah persiapan menyambut agenda besar ASEAN itu akan dikebut dan perlu disiapkan sejak dini, karena akan berlangsung berdekatan dengan bulan puasa dan lebaran, HUT DKI pada 22 Juni, serta HUT RI. Dengan begitu, waktu yang tersisa untuk mempersiapkan agenda besar itu hanya 3 bulan, yaitu Januari, Februari dan Mei 2022 karena Maret dan April masuk puasa dan Lebaran.

Selain agenda pertemuan kepala negara ASEAN, Jakarta juga akan menjadi tuan rumah ajang PON 2023, serta menjadi tuan rumah pertemuan gubernur dan wali kota ASEAN. Bisa dibayangkan betapa sibuknya Pemprov Jakarta saat itu.

Dengan begitu, logis bila Heru membutuhkan peran Marullah dalam skala yang lebih besar. Sebagai Deputi Gubernur DKI, tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan koordinasi kegiatan keketuaan ASEAN pada 2023 mendatang, saat Jakarta menjadi tuan rumah pertemuan regional Asia Tenggara itu.

“Salah satu tugas tambahan untuk Pak Deputi bersama saya untuk bisa persiapkan keketuaan ASEAN 2023,” jelas Heru. Nantinya, kata Heru, dirinya dan Marullah akan bergantian memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat kegiatan tersebut.

Dengan banyaknya kegiatan yang digelar di Jakarta pada 2023 mendatang, Heru membutuhkan dukungan dari seorang Deputi yang lebih lincah dan gesit. Ia yakin, tugas sebagai Deputi itu dapat diperankan oleh Marullah.

Marullah juga akan membantu PJ Gubernur menghadiri kegiatan internasional C40, selain terkait dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Tugas-tugas yang sejatinya tidak dapat dikerjakan seorang Sekda, karena lingkup kerja Sekda DKI terbatas hanya pada urusan teknis di internal pemerintahan daerah.