Mohon tunggu...
Queena Harjoko
Queena Harjoko Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Jember

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

APBN untuk Kesejahteraan Rakyat?

3 April 2022   13:48 Diperbarui: 3 April 2022   13:58 120
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebenarnya kesejahteraan rakyat akan tercapai ketika kebutuhan rakyat terpenuhi dan peningkatan kualitas hidup rakyat itu bisa tercapai. Namun pada saat ini apakah kita sudah menyentuh kesejahteraan tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa tolak ukur untuk melihat kesejahteraan dalam suatu negara adalah pada tingkat penganggurannya, upah rata-rata per tahun, kesehatan warga, dan pendidikan. Sedangkan saat ini di Indonesia semua hal tersebut masih belum teratasi secara maksimal.

 Tidak dapat dipungkiri memang pemerintah telah mengupayakan berbagai macam hal untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, bisa kita lihat bahwa persentase pengangguran saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga menyentuh angka 9,77 juta orang. Dari hal tersebut terbukti bahwa Indonesia masih sangat sulit mencapai kesejahteraan rakyat karena kenaikan pengangguran tersebut.

Lalu bagaimanakah cara yang dapat kita lakukan untuk memaksimal dan mengatasi masalah tersebut? Mari lihat kembali bahwa salah satu fungsi dari APBN yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Dari kedua fungsi tersebut untuk mencapai kesejahteraan rakyat, APBN ini bisa berperan penting. 

Bagaimana APBN dapat membantu masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan? Pertama, seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengalokasian, bahwa dana APBN ini difokuskan pada pengalokasian pada lapangan pekerjaan agar mengurangi pengangguran. Ketika pengalokasian APBN ini terfokus pada usaha membuka lapangan kerja tersebut, maka para pengangguran mendapatkan peluang untuk bekerja, sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran tersebut. 

Kedua, kelanjutan dari poin pertama bahwa hal yang perlu dilakukan setelah berhasil melakukan hal tersebut adalah terfokus dan berproses. Jadi dapat diketahui bahwa poin ini bermaksud untuk memprioritaskan pembukaan lahan kerja tersebut dan terfokus pada tahap tahap dan proses yang seharusnya dilakukan agar mencapai titik yang maksimal. 

Tidak hanya memfokuskan pengalokasian APBN tersebut hanya pada pembangunan fisik atau pembangunan sarana seperti infrastruktur dan lainnya. Dari poin poin tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai titik yang maksimal dalam mengurangi tingkat pengangguran dibutuhkan proses yang bertahap melalui pembukaan lahan pekerjaan tersebut.

Oleh karena itu, apakah APBN memiliki peranan penting dalam kesejahteraan rakyat? Jika ditinjau dari pembahasan di atas, tentu saja APBN memegang peran penting untuk ikut berkontribusi dalam kesejahteraan rakyat itu sendiri. Akan tetapi untuk mencapai kesejahteraan rakyat tersebut APBN seharusnya tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, melainkan harus mencakup semua tentang bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat terpenuhi. Seperti fokus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, peningkatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta turut dalam membantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Itulah beberapa pernyataan dan pandangan untuk pengalokasian APBN perlunya perbaikan dan peningkatan kembali agar tercapainya kesejahteraan rakyat itu sendiri sesuai dengan tujuan yang ingin diraih. Perlu diingat bahwa berhasilnya tujuan dari APBN ini sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari pentingnya konstribusi dalam kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam proses mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga dengan adanya upaya pemerintah dalam APBN ini dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan kondisi yang stabil pula.

Daftar pustaka

Communication, J. M., & Ekonomi, F. (n.d.). Dan Kesejahteraan Negara Di Indonesia. 3(1), 194–204.

Lutvia, T. (2014). Dungtji Munawar @ 2013 | Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN Memahami Pengertian dan Kebijakan Sub ...

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun