Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi. Hal yang patut kita syukuri dan banggakan sebab sejak awal para pendiri bangsa telah meyakini bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik yang bisa kita terapkan, dan terus secara konsisten kita jalankan dengan memperhatikan perkembangan zaman.
Secara tidak langsung, kehidupan kita memang selalu mengedepankan prinsip prinsip demokrasi, prinsip kebersamaan serta keputusan bersama yang selalu digaungkan, yang menjadikan kita selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu agar memiliki nilai hukum yang kuat dan disepakati serta ditaati bersama.
Dengan demokrasi terkadang waktu dalam menerima putusan menjadi lebih lamban, karena harus didiskusikan dan diupayakan memperoleh kesepakatan orang-orang yang memiliki power. Namun pada dasarnya memang tidak semua keputusan harus didiskusikan, ada hak prerogratif yang dimiliki pemimpin dalam memutuskan sesuatu, yang bersifat urgent dan butuh putusan segera. Meski  sayangnya, tidak semua pemimpin mau menggunakan hak tersebut. Entah karena pemimpin tidak menyadari bahwa ia memiliki "power" tersebut, atau karena ia takut disalahkan atas putusan yang telah ia ambil.
Setiap putusan akan selalu mendapatkan pro dan kontra, entah sudah didiskusikan ataupun keputusan yang sepihak, dan sebagai pemimpin harus siap dengan konsekuensi atas "power" yang ia miliki. Akan selalu ada "komentar" atas setiap Langkah yang diambil, namun apapun tidak masalah, karena pemimpin tetap memiliki status yang lebih tinggi serta patut dihormati. Maka yang paling penting adalah mengupayakan untuk mengambil Langkah yang paling sedikit kerugiannya, hehe.
Teruntuk para pemimpin, pilihlah mana yang lebih dulu perlu untuk didahulukan segera berikan keputusan dan gunakan kekuatan mu untuk memberikan kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak, serta berani dalam melangkah apapun konsekuensinya.
