KELOMPOK 2Â
1. Qoid Mu'tashim Fauzan      212111079
2. Sadam Agusti Dwi Ardiyan   212111099
3. Citra Dwi Astuti              212111106
1. Apa pengertian legal plruralism dan progressiv law?
- John Griffiths mengartikan pluralisme hukum sebagai keberadaan beberapa norma hukum dalam suatu komunitas sosial, melibatkan tidak hanya peraturan hukum negara dan adat, tetapi juga norma hukum agama. Legal Pluralisme merujuk pada adanya lebih dari satu ketentuan atau aturan hukum dalam kehidupan sosial. Munculnya konsep ini di Indonesia disebabkan oleh faktor sejarah yang mencakup perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Meskipun etimologis pluralisme memiliki beragam makna, intinya adalah mengakui perbedaan sebagai kenyataan. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, tujuannya adalah mencapai keadilan dan kemaslahatan bangsa. Dalam perspektif pluralisme hukum, semua hukum dianggap setara dan seharusnya diterapkan tanpa membedakan.
- Progresive hukum secara Istilah "progresif" berasal dari kata "progress," yang mengindikasikan kemajuan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, diinginkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, merespons perubahan zaman dengan dasar yang kuat, dan melayani masyarakat dengan memperhatikan aspek moralitas dari penegak hukum. Maka Hukum progresif adalah gagasan hukum yang tidak hanya bergantung pada teks Undang-Undang semata, melainkan juga mempertimbangkan keadilan yang dirasakan dalam masyarakat.
2. Mengapa Legal pluralisme masih berkembang dimasyarakat?
Legal Pluralisme masih berkembang dimasyarakat karena pluralisme hukum di Indonesia hanya bisa digunakan untuk dapat memahami realitas hukum yang ada di dalam masyarakat selain itu juga pluralisme hukum juga mendorong diakuinya masyarakat adat oleh negara. Yang mana diakuinya masyarakat adat tersebut bisa memasukkan aturan mengenai pengakuan serta penghormatan kesatuan kesatuan yang ada dalam masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang ada didalam nya yang terdapat pada Pasal 18B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Selain itu, kemunculan TAP MPR
Nomor IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria, yang di dalamnya diatur juga mengenai masyarakat adat, yang mana TAP MPR tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pluralisme hukum. Sejak adanya aturan ini, hampir seluruh produk hukum negara yang berkaitan dengan sumber daya alam sudah memuat aturan mengenai masyarakat adat ini.
3. Apa kritik legal plruralism terhadap setralisme hukum dalam masyarakat dan apa kritik progresif hukum terhadap perkembangan hukum diindonesia ?
-Pluralisme hukum (legal plruralism) diartikan sebagai keragaman hukum yang mana artinya adanya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial sedangkan setralisme hukum diartikan sebagai hukum negara yang mana semua hukum berlaku untuk semua orang yang orang tersebut berada dalam satu negara atau wilayah tersebut. Maka dalam satu negara atau wilayah hanya ada satu hukum yaitu hukum negara. Yang mana sentralisme hukum ini berbanding terbalik dengan pluralisme hukum. Dalam perjalanannya sendiri, pluralisme hukum ini tidak terlepas dari sejumlah
kritik, di antaranya:
(1) pluralisme hukum dinilai tidak bisa memberikan tekanan terhadapbatasan istilah hukum yang telah digunakan;
(2) pluralisme hukum masih dianggap kurang bisa dalam mempertimbangkan faktor struktur sosio-ekonomi makro yang mana hal tersebut bisa mempengaruhi terjadinya sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain hal itu, Rikardo Simarmata juga berpendapat bahwa kelemahan yang lain dari pluralisme hukum ini adalah pengabaiannya terhadap aspek keadilan.
- Kritik hukum progresif terhadap penerapan hukum di Indonesia bisa dilihat daru Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif itu sendiri, yaitu untuk memberikan sebuah keadilan, kebahagiaan terhadap masyarakat hal tersebut selaras dengan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang telah disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila yang sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum serta landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara. Sistem Hukum di Indonesia yang berlatar belakang dari hukum Kontinental yang sangat sarat dengan jiwa positivistic maka "kepastian hukum" menjadi hal yang paling utama. Hal tersebut ternyata telah sama seperti dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Progresif merupakan salah satu bagian dari sistem atau sub sistem hukum nasional maka hal tersebut merupakan sebuah cita berhukum maka dari itu untuk mencapai keberhasilan dalam penerapannya tidak bisa terlepas dari sistem hukum secara keseluruhan. Budaya hukum suatu bangsa bisa ditentukan dari nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikan hukumnya.
4. Bagaimana pendapat kelompok anda tentang keberadaan legal pluralisme dalam masyarakat indonesia?
Menurut kelompok saya legal pluralisme dalam masyarakat indonesia merupakan salah satu aspekyang penting, sebab legal pluralisme berhubungan dengan keberadaan adat, ras, aliran dan lainya dan membuktikan bahwa di indonesia tidak hanya hukum negara tapi adanya juga beberapa hukum yang lain. Seperti yang diketahui bawasannya indonesia merupakan negara yang memiliki beranekaragam budaya, aliran, agama dan ras (etnis), oleh karena itu pluralisme di anggap penting, dengan adanya pluralisme perbedaan dalam masyarakat bahkan individu lebih berkembang dengan cara saling membantu menghormati, tidak membeda-bedakan dan menerima pendapat orang yang berbeda sudut pandang bahkan latar belakang.
5. Bagaimana pendapat kelompok anda tentang mengapa progressive law di indonesia berkembang ?
Mengapa progressive law bisa berkembang di indonesia karena progresive law mrupakan sebuah perubahan yang baru yang menyebabkan berkembangan berpikir dalam aspek hukum. Dalam pertumbuhan dan berkembangan progresive law tidak hanya mencari pembenaran dalam aspek aturan undang-undang saja tapi juga memeperhatikan keadaan masyarakat yang keduanya antara aturan dan masyarakat yang di atur bisa sesuai sehingga bisa mencapai suatu keadilan. Karena dalam sosiologi hukum juga di atur dan dijelaskan bahwa hubungan antara hukum atau aturan dan masyarakat saling berkaitan erat dan saling membutuhkan satu sama lain antar aspek.