Partisipasi politik adalah hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini termasuk hak untuk memilih pemimpin, berpendapat, berkumpul, dan mengkritik pemerintah. Namun, sayangnya, ada beberapa pemerintah yang tidak menghargai hak-hak tersebut, beberapa pemerintah juga bertindak tidak adil dan lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada masyarakat. Berdasarkan sikap dan tindakan pemerintah tersebut, kita akan membahas beberapa pelanggaran etika yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam berpartisipasi politik. Berikut etika-etika tersebut:
1. Membungkam Suara Rakyat dalam Berpartisipasi PolitikÂ
Di negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat tentang kebijakan atau tindakan pemerintah. Namun, ada beberapa pemerintah yang berusaha menekan suara masyarakat agar tidak berani mengkritik atau menentang mereka, terutama ketika ada kebijakan yang kontroversial.
Pemerintah bisa menggunakan berbagai cara untuk membungkam suara ini. Seperti, menerapkan peraturan ketat yang melarang protes atau kritik terhadap pemerintah, pemerintah juga bisa menjerat aktivis atau tokoh oposisi yang berani bersuara, baik di media sosial maupun di luar media sosial. Dari cara tersebut, masyarakat dapat merasakan ketakutan untuk bersuara, sehingga mereka enggan menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemerintah yang tidak ingin menerima pendapat yang dianggap bisa mengancam kekuasaan mereka.
Membungkam suara rakyat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa pemerintah lebih peduli menjaga kekuasaan mereka daripada mendengarkan masukan atau kritik yang bisa memperbaiki kebijakan. Padahal, kritik dari rakyat adalah cara penting untuk mengontrol dan mengarahkan pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar.
Â
2. Memberikan Informasi Palsu kepada Masyarakat dalam Berpartisipasi Politik
Agar rakyat bisa membuat keputusan yang baik, terutama saat pemilu, mereka perlu mendapat informasi yang benar dan jelas tentang kebijakan dan calon yang ada. Namun, ada pemerintah yang malah menyebarkan informasi palsu atau menutupi fakta penting agar masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Misalnya, pemerintah bisa mengontrol media dan hanya menampilkan berita yang menguntungkan mereka, sementara informasi yang merugikan ditutupi atau diputarbalikkan. Berita palsu atau propaganda sering digunakan untuk membentuk opini publik agar mendukung kebijakan yang menguntungkan pemerintah. Berita palsu ini juga dapat mengaburkan catatan buruk kandidat tertentu atau memberikan janji-janji palsu yang sulit diwujudkan.
Memberikan informasi palsu adalah bentuk manipulasi yang berbahaya, karena rakyat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang cerdas berdasarkan fakta. Dari tindakan tersebut adalah cara pemerintah yang tidak etis untuk mempertahankan kendali atas keputusan masyarakat dan juga untuk menghindari tanggung jawab yang diberikan masyarakat.
3. Memanipulasi Rakyat dengan Menggunakan Uang dalam Berpartisipasi Politik
