Di antaranya adalah menaikkan bantuan langsung orang per orang, memperbesar sunsidi bunga kredit pelaku usaha mikro, subsidi pupuk petani miskin, subsidi harga pakan bagi peternak kecil dan berbagai kebijakan-kebijakan lain yang dapat menjangkau masyarakat bawah secara lebih tepat sasaran.
Sakali lagi, mencabut subsidi pastilah langkah yang sangat berat bagi politisi karena pertaruhan politiknya sangat besar. Terutama kalau dipertimbankan bahwa kelas menengah (penikmat terbesar subsidi BBM) merupakan kelas paling berisik dalam politik Indonesia. Maka hampir mustahil langkah ini diambil pemerintah.
Pendewasaan Politik
Sebagai perbandingan, selama pemerintah Presiden Jokowi yang dicitrakan sebagai pemimpin bernyali hanya sekali terjadi pencabutan subsidi BMM yakni tahun 2015. Itupun dilakukan di tengah penurunan harga minyal global sehingga ICP sangat rendah.Â
Maka tanpa subsidipun harga BBM di tingkat konsumen sesungguhnya akan tetap rendah. Tapi kesempatan itu tetap digunaan untuk memoles citra pemerintah dengan narasi pencabutan subsidi BBM untuk membiayai aneka pembangunan infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat miskin.Â
Beberapa waktu kemudian, ketika harga minyak global merangkak naik, subsidi tetap digelontorkan kendati tanpa gembar-gembor.
Dari sini semakin jelas betapa seksinya BBM untuk memoles citra politik pemerintah.Â
Tetapi jika godaan populis ini terus diikuti, akan membentuk gunung es beban anggaran yang sewaktu-waktu dapat meledak dan akhirnya mengganggu berbagai program lain yang sangat vital bagi masyarakat miskin.Â
Pemborosan anggaran besar-besaran demi citra politik merupakan jebakan yang membahayakan masa depan pembangunan Indonesia.
Di masa akhir jabatan Jokowi ini sesungguhnya muncul berbagai harapan untuk memberikan pendidikan politik lebih dewasa bagi masyarakat. Pencabutan subsidi BBM merupakan bentuk pendidikan politik yang mendewasakan.Â
Masyarakat dapat dididik untuk lebih mengandalkan kendaraan umum dengan catatan sebagian hasil pencabutan subsidi digunakan untuk memperbaiki kendaraan umum dan mensubsidinya sehingga tarif angkutan umum dapat ditekan semurah mungkin.Â