Mohon tunggu...
Putu Suasta
Putu Suasta Mohon Tunggu... Wiraswasta - Alumnus UGM dan Cornell University

Alumnus UGM dan Cornell University

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

RUU Minol Ancaman terhadap Kebhinekaan

17 November 2020   21:16 Diperbarui: 17 November 2020   22:04 337
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Di Sumatra Utara terkenal lapo yakni warung tuak. Di lapo orang-orang biasanya menikmati tuak sambil berdiskusi ringan, saling bertukar informasi atau sekedar kongko, menghibur diri dengan lelucon-lelucon atau gosip-gosip terbaru yang silih berganti di lapo tersebut sambil menikmati tuak. Ini hiburan berbiaya murah dan pola interaksi sosial di kampung-kampung.

Cara-cara bersosialisasi seperti di lapo tuak tersebut juga kita jumpai di banyak daerah di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Di Bali dengan mudah kita menemukan warung-warung penjual arak, lazim dikenal sebagai dagang tuak, tempat orang-orang dewasa saling bersilaturahmi, bertukar kabar, diskusi dan berbagai bentuk kegiatan yang mengjawantahkan sifat asli manusia sebagai mahluk sosial.

Mengingkari Kebhinekaan

Ragam minuman alkohol  di atas menunjukkan ragam adat dan ragam cara-cara bersosialisasi antar masyarakat adat di Indonesia. Maka RUU Mibol merupakan sebuah upaya pengingkaran terhadap keragaman tersebut. Bisa kita bayangkan jika produsen, penjual dan peminum minuman beralkohol di Indonesia selalu dihantui ancaman pidana, pelan-pelan minuman alkohol tradisional akan punah dan pola-pola interaksi sosial yang dilukiskan di atas akan sirna juga.

Sekalipun beberapa pasal dalam RUU tersebut memuat pengecualian terhadap acara adat dan tujuan pariwisata, ancaman keberagaman tersebut tetap sangat kuat. Para penyadap nira enau, lontar dan kelapa tidak akan bebas lagi melakukan aktivitas mereka untuk memproduksi arak, moke, tuak atau minuman tradisional lain.

Kini muncul pertanyaan: apakah setiap hendak pergi ke ladang untuk mengambil nira, mereka (produsen minuman beralkohol tradisional) mesti menjelaskan kepada aparat bahwa minuman yang hendak mereka produksi dimaksudkan untuk adat atau pariwisata? Apakah masyarakat di Kalimantan harus bolak-balik menghadap aparat tiap kali hendak mengolah beras menjadi minuman beralkohol? Tidak terbayangkan kerepotan-kerepotan yang timbul seandainya RUU tersebut menjadi hukum. 

Konsekuensi lebih jauh, minuman tradisional akan menjadi sangat mahal karena proses produksinya menjadi lebih rumit dan orang-orang akan menikmatinya dengan diam-diam (menghindari kontrol aparat hukum) sehingga fungsi sosial dari minuman tersebut hilang.

Seperti kita tahu, RUU tersebut menggunakan konstitusi sebagai landasan perumusannya, tapi atas nama konstitusi yang menjamin kebhinekaan negeri ini, RUU tersebut harus ditolak. Tabik

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun