Menyukseskan reformasi yang drastis, terstruktur dan masif, sekali lagi, membutuhkan dukungan politik yang besar. Kendati semua politisi memiliki jawaban seragam bahwa reformasi perlu dilakukan untuk memperbaiki tiap bidang yang belum mencapai hasil terbaik atau hasil maksimal, hampir mustahil mendapatkan jawaban seragam tentang bagaimana reformasi tersebut sebaiknya dilakukan.Â
Apakah secara perlahan atau secara drastis, apakah secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja, serta banyak variasi jawaban lainya. Ragam jawaban itulah yang membuat dukungan politik yang besar terhadap upaya reformasi dalam format apapun dari Presiden tidak akan mudah didapat.
Berkaca pada situasi Indonesia sekarang, secara objektif kita dapat menilai akan pentingnya sebuah reformasi struktural dan drastis. Tanpa mengesampingkan capaian pemerintah dalam 5 tahun terakhir, berbagai pekerjaan besar masih menanti dan membutuhkan upaya besar untuk mendobrak kebekuan.Â
Di bidang pendidikan, misalnya, kita masih tertinggal jauh bahkan dari negera tetangga seperti Malaysia dan Singapura kendati anggaran pendidikan kita mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir.Â
Kita masih tertinggal baik dalam kualifikasi akademik mapun dalam menghasilkan tenaga-tenaga ahli atau terampil. Peringkat pendidikan Indonesia terbaru di kancah global juga tak menunjukkan perbaikan berarti.Â
Karena itu, dapat kita tarik kesimpulan cepat bahwa kekurangan anggaran yang sering dikeluhkan di masa lalu bukan permasalahan utama di bidang pendidikan. Butuh upaya reformasi struktural dalam manajemen pendidikan kita agar dapat bersaing dengan kemajuan dunia yang serba cepat.
Sejalan dengan produk pendidikan, penurunan angka penggangguran yang berhasil dicatatkan pemerintah dalam 5 tahun terakhir sebagian besar berasal dari angkatan kerja berpendidikan SMA ke bawah.Â
Artinya, lowongan kerja yang terbuka lebih banyak menyerap tenaga-tenaga tak terampil. Sementara angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi justru menunjukkan tren pengangguran lebih tinggi.Â
Karena itu tuntutan reformasi secara drastis untuk memperbaiki kualitas perguruan tinggi mutlak dilakukan agar pasar tenaga kerja kita semakin menarik bagi industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
Tentu masih banyak bidang yang bisa kita urai untuk menegaskan betapa kita membutuhkan upaya reformasi struktural dan drastis dalam rangka mempercepat pembangunan. Di atas segalanya, kita membutuhkan eksekutor handal untuk menyukseskannya. Dalam 5 tahun ke depan akan tampak apakah Jokowi adalah seorang eksekutor yang kita tunggu atau hanya sekedar perancang.
Indikator terdekat yang bisa kita nilai adalah melalui susunan kabinet dan figur-figur yang menduduki posisi sentral di pemerintahan sejak awal periode kedua nanti. Apakah Jokowi berani mendahulukan figur-figur profesional daripada perwakilan partai politik? Apakah Jokowi berani membersihkan lembaga  hukum dari oknum-oknum partai untuk menghindari tumpang tindih kepentingan seperti posisi Jaksa Agung?Â