Kebablasan dalam Mengembangkan Pasraman

Lebih tegas dijelaskan tentang pendirian pasraman formal dan pasraman nonformal diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Hindu. Pendirian pasraman formal sendiri diatur dalam SK Dirjen Bimas Hindu Nomor: DJ.V/4/2015 tentang Pedoman Pendirian Pasraman Formal. 

Sedangkan pasraman nonformal  diatur dalam SK Dirjen Bimas Hindu Nomor: DJ.V/20/SK/ 2015 tentang Pendirian Pasraman Non Formal. Selain tertuang dalam SK tersebut, pengembangan pasraman tertuang pula dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019. Dalam rencana tersebut dijelaskan bahwa dalam pentingnya peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

Peningkatan-peningkatan yang dimaksud di atas, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagaman Hindu Tingkat Usia Dini, Dasar dan Menengah yang ditandai antara lain dengan: (a) Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan yang memiliki SNP; (b) Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu tingkat Adi, Madyama dan Utama Widya Pasraman yang melaksanakan kurikulum (mata pelajaran agama dan umum) yang berlaku; (c) Jumlah satuan Pendidikan Agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku; (d) Jumlah Sekolah Minggu yang dibina; serta (e) Fasilitasi event pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu.

Mengacu pada rencana strategis tersebut dapat dipahami tentang pentingnya pasraman untuk dikembangkan sebagai sebuah wadah pendidikan keagamaan Hindu tanpa terkecuali pada era revolusi industri 4.0 saat ini. 

Pasraman tidak hanya menjadi sebuah lembaga yang terbatas pada pelaksanaan pendidikan dalam bentuk nonformal. Tetapi lebih luas pasraman adalah sebuah lembaga formal yang dapat dioperasikan secara berjenjang.

Bagi kaum melenial yang tidak terlepas dari aktifitas digitalisasi maka pasraman adalah salah satu peluang baru yang dapat dikembangkan. Kaum melenial yang berada pada tataran terdidik menjadikan pasraman menjadi salah satu opsi yang dapat terus dikembangkan pada era digital saat ini. 

Pengembangan pasraman secara khusus banyak ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melihat pentingnya pasraman untuk dikembangkan pada era digitalisasi saat ini, maka perlu pula memerhatikan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pengembangan pasraman tersebut.

Masifnya pembentukan pasraman dapat berimplikasi negatif terhadap keberlangsungan pasraman yang ada!

Dari berbagai temuan, para pemangku kebijakan terus berupaya menggaungkan agar pasraman dapat dikembangkan dalam berbagai daerah termasuk di NTB. 

Sosialisasi terus dilakukan oleh berbagai pihak yang berharap terus berkembangnya pasraman. Salah satu bentuk konkretnya adalah pembentukan pasraman pada setiap lingkungan atau dusun. Hal ini memang sangat baik untuk menunjukkan eksistensi pasraman di masyarakat. 

Namun kontras terhadap itu, ketika disetiap dusun, desa bahkan RT sama-sama membentuk pasraman, maka dapat berimplikasi terhadap keberlangsungan pasraman yang ada.