Mohon tunggu...
Putri Nurlaili
Putri Nurlaili Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswi

Mahasiswi Semester 8 di Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan berminat menulis terkait dengan masalah politik, birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aspek kegiatan administrasi publik

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menelusuri Kebijakan Impor Beras di Indonesia pada Masa Pemerintahan Bapak Joko Widodo: Keuntungan dan Kerugian

3 Januari 2024   18:39 Diperbarui: 4 Januari 2024   17:02 130
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

sEHINGGA Pemerintah Indonesia juga telah mengambil beberapa inisiatif untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat kebijakan impor beras. Salah satu inisiatif ini adalah pemberian subsidi kepada petani untuk membantu mereka menghadapi persaingan dengan beras impor yang lebih murah. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras lokal melalui programprogram pengembangan petani dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.  

Seiring perubahan kondisi dan tuntutan pasar, kebijakan impor beras di Indonesia mungkin mengalami perubahan di masa depan. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan swasembada beras tetap tercapai sambil tetap memperhatikan kepentingan petani dan konsumen. Perubahan potensial dalam kebijakan impor beras dapat meliputi penyesuaian kuota impor, perbaikan mekanisme distribusi beras, atau peningkatan investasi dalam pertanian dan infrastruktur terkait. 

Oleh karena itu, dalam mengevaluasi efektivitas keseluruhan kebijakan impor beras di bawah pemerintahan Jokowi Dodo, penting untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kebijakan ini. Keputusan untuk mengimpor beras harus diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk petani, konsumen, dan keseimbangan ekonomi negara. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan impor beras ini, diharapkan dapat tercapai kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia sambil melindungi mata pencaharian petani dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Mari kita terus memantau perkembangan terkini dan berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang membawa manfaat bagi semua pihak. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun