Mohon tunggu...
Putri Lestari
Putri Lestari Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Indika Energy Group, Pindad dan Penguasaan Sektor Hulu Migas

22 November 2015   22:23 Diperbarui: 23 November 2015   09:10 613
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

 

Tipu daya mereka tidaklah sia-sia. Saat pengumuman kabinet Kerja, nama Dirman didapuk sebagai Menteri ESDM. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok ini yang akan dipercaya menduduki jabatan ESDM 1. Para pelaku bidang energi dan sumber daya alam terbengong-bengong dengan ditunjuknya Dirman selaku ESDM 1. Selain tidak menjadi perbincangan publik,background pendidikan yang tidak nyambung, pengalaman Dirman di bidang energi yangtidak berurusan dengan kepakaran teknis dan bisnis, tapi lebih ke pelatihan SDM  di sektor energi.

 

Selanjutnya di kabinet kerja, terbentuklah poros bisnis baru antara JK, Rini dan Ari, serta Dirman tentu saja. Jabatan Dirman sangat strategis. Dialah  kunci dalam irisan koalisi bisnisdi sektor energi, karena pengendali kebijakan dan teknis di sektor energi di kabinet. Irisan bisnis JK dan Dirman terjadi di perpanjangan kontrak Freeport. Irisan bisnis Dirman dan Rini/Ari terjadi diurusan pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina. Koalisi JK, Rini dan Dirman juga terjadi di pengadaan listrik 35 ribu MW di PLN. Karenanya, JK, Rini dan Ari akan selalu melindungi Dirman dari serangan politik apapun, termasuk kepretan dari Rizal Ramli. (Baca: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/20/090711344/kepret-menteri-sudirman-rizal-ramli-dia-dilindungi-jk).

 

Akal-akalan Dirman di Freeport

Keterlibatan Dirman dan para kolega bisnisnya di Freeport bermula dari masa transisi kekuasaan SBY ke Jokowi (pada saat itu sudah ada Presiden/Wapres terpilih). September 2014, saat kunjungan terakhir SBY ke New York untuk menghadiri sidang PBB, dirancang satu rencana penandatanganan MOU antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia. Intinya, MoU itu memuat beberapa poin kesepakatan terkait dengan rencana amanden Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh UU No. 4 tahun 2009 dan juga nasib operasi Freeport pasca 2021.

 

Pihak Pemerintah yang aktif saat itu adalah Chairul Tanjung,pengganti Jero Wacik yang ditahan KPK. Sebelum rencana puncak di New York tersebut, ternyata, Kantor Pusat Freeport di Amerika di lobby oleh Tim JK, diketuai oleh Sofjan Wanandi, agar rencana teken MOU itu dibatalkan saja, dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk, agar kepastian bisnis lebih terjaga. Sofyan Wanandi memanggul misi JK,meyakinkan dan memastikan operasi Freeport akan aman pasca 2021. Bujukan maut Sofyan menuai hasil manis. Dokumen MOU yang sudah siap diteken Chairul Tanjung batal dan ditunda.

 

Untuk menunaikan janjinya kepada Freeport secepat-cepatnya, JK harus memastikan bahwa ESDM 1 haruslah “orangnya”. Karenanya, Dirman dipasang jadi ESDM 1, dengan back up koalisi JK, Ari, dan Rini. Di sinilah Dirman memainkan kuncinya.  Kebijakan-kebijakannya terkait Freeport persis sama dengan perancangan bisnis JK, Ari dan Rini. Di sinilah kepatuhan Dirman mendapat nilai tertinggi dari JK, Ari, dan Rini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun