Studi Kasus 2 :
Bupati Kepulauan Meranti Nonaktif Dituntut Penjara 9 Tahun di Kasus Korupsi (detikNews.com , 30 November 2023, 11.48 wib)
Meranti - Jaksa KPK menuntut pidana penjara 9 tahun untuk Bupati Kepulauan Meranti nonaktif, Muhammad Adil. Jaksa menilai M Adil bersalah dengan tiga dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 19 miliar.
Diketahui, M Adil terjerat tiga kasus, yakni dugaan korupsi pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksa keuangan Kabupaten Meranti. M Adil diduga melakukan korupsi sebagai modal untuk maju pada pemilihan gubernur (pilgub).
Studi Kasus 3 :
Suap Pegawai BPK, Bupati Bogor Ade Yasin Tetap Dibui 4 Tahun di MA (detikNews.com , 9 Maret 2023, 14.26 wib)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin dan tetap menghukum Ade Yasin selama 4 tahun penjara. Ade Yasin terbukti menyuap pegawai BPK untuk mendapatkan WTP.
Kasus bermula saat KPK melakukan OTT sejumlah orang, yaitu anggota BPK hingga Ade Yasin pada April 2022. Dari penangkapan itu, KPK menemukan uang Rp 1 miliar lebih. Selidik punya selidik, uang suap agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Korupsi (WTP) 2021 dari BPK.
Atas hal itu, Ade Yasin diajukan ke pengadilan. Anehnya, jaksa KPK hanya menuntut Ade Yasin selama 3 tahun penjara. Akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara ke Ade Yasin.
Kesimpulan :
Studi Kasus 1 : Kasus penjara mantan Ketua KPU Bengkalis menunjukkan perlunya langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas untuk memerangi korupsi. Sistem pengawasan dan transparansi yang ditingkatkan akan membantu menciptakan lingkungan yang tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tetapi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Semua pihak terlibat, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait, harus berkomitmen untuk menciptakan tata kelola yang baik dan menjaga integritas dalam pengelolaan dana publik.
Studi Kasus 2 : Kasus penuntutan bupati Kepulauan Meranti menegaskan urgensi penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap korupsi. Kesadaran akan konsekuensi hukum yang berat dapat menjadi detterent kuat. Namun, langkah-langkah preventif seperti reformasi tata kelola dan peningkatan pendidikan etika bagi pejabat publik juga perlu diberdayakan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.
Studi Kasus 3 : Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan hukuman penjara bagi bupati Bogor Ade Yasin dalam kasus suap kepada pegawai BPK menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap korupsi. Pentingnya upaya bersama untuk memerangi korupsi, baik melalui penguatan pengawasan internal maupun eksternal, menjadi fokus yang harus terus diperkuat. Keputusan hukum ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di tingkat lokal maupun nasional.
Saran :
1. Pengawasan Ketat Dana Publik : Perlu diperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap dana publik, terutama dana bantuan pilkada, agar kecurangan dan penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.
2. Peningkatan Transparansi : Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk memberikan akses publik yang lebih baik terhadap informasi terkait penggunaan dana bantuan pilkada. Hal ini dapat memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.
