1. Penguatan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi prioritas utama. Dukungan finansial, kebijakan, dan pelatihan akan diberikan untuk memastikan independensi dan kapasitas lembaga-lembaga tersebut. Â
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik akan ditingkatkan, dengan tujuan membuat informasi keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana publik menjadi lebih efektif.
3. Melibatkan pendidikan dan pelatihan anti-korupsi di semua lapisan masyarakat, menciptakan kesadaran tentang dampak negatif korupsi dan membangun budaya anti-korupsi. Â
4. Pemberian perlindungan kepada whistleblower atau pemberi informasi menjadi kebijakan penting untuk menciptakan lingkungan di mana melaporkan praktik korupsi dianggap aman. Â
5. Merangsang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan setempat dan memberikan saluran komunikasi yang efektif.
 6. Mencakup audit independen untuk memeriksa penggunaan dana publik dan kinerja lembaga pemerintahan.Â
7. Implementasi teknologi, seperti sistem informasi dan platform transparansi online, untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi praktik korupsi. Â
8. Pemberantasan nepotisme dan klienelisme, melalui kebijakan ketat dalam penunjukan pejabat publik. Bpk Ganjar memastikan bahwa setiap penunjukan pejabat publik melalui proses seleksi yang transparan dan adil. Posisi-posisi penting akan diisi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kerja, bukan melalui pertimbangan hubungan keluarga atau koneksi politik. Proses seleksi yang terbuka untuk umum juga meminimalkan ruang bagi praktik-praktik nepotisme yang tidak sehat.
9. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat akan menjadi fokus, sementara kesepuluh adalah menegaskan komitmen politik dan etika kepemimpinan yang tinggi dalam menolak segala bentuk praktik korupsi. Â
Semua langkah ini bersifat holistik dan bersinergi, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan memberantas korupsi secara efektif di tingkat lokal.
Â