Reformasi Hukum sebagai Solusi Krisis Penegakkan Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang  Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum",  Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Di  Indonesia, hukum didasarkan pada konstitusi atau UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Adapun produk turunannya adalah  undang-undang  yang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Yang pada akhirnya, negara hukum ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dalam suatu negara hukum, asas taat dan hormat pada hukum dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, termasuk juga pihak penguasa dan aparat penegak hukum. 

Karena kekuasaan yang ada pada negara hukum akan dijalankan oleh pemerintah terutama aparat penegak hukum berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. pemerintahan yang mengutamakan supremasi hukum ini juga sekaligus menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance). 

Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama didepan mata hukum.

Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan, hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, Advokat, Hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, pada kenyataanya masih banyak perilaku pemerintah bahkan aparat penegak hukum yang  melakukan tindakan seperti praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tindakan pelecehan, perilaku suap, perlaku premanisme dan perilaku lainnya yang tidak terpuji, kasus-kasus  hukum yang belum selesai  secara tuntas karena ada praktek hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam kebawah. 

Yang seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, tetapi mengunungkan bagi orang yang punya kuasa, serta masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lainnya. Masalah masalah tersebut masih banyak terjadi karena ada beberapa faktor yang mempegaruhi penegakkan hukum. Antara lain :  

• Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
• Penyalahgunaan kekuasaan.
• Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
• Uang mewarnai penegakan hukum.
• Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.
• Lemahnya sumberdaya manusia.
• Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
• Keterbatasan anggaran.
• Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Maka dari itu, perlu dilakukan reformasi secara menyeluruh dan total dalam bidang hukum, terutama terhadap institusi aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan reformasi dalam bidang hukum adalah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum dan penegakan hukum, terutama terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, mengingat selama ini merekalah yang sebenarnya sumber dan turut menjadi bagian dan terjadinya kekacauan hukum  tersebut. 

Dalam rangka reformasi hukum tersebut, perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang membutuhkan perencanaan terarah dan terpadu, realistis, serta mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pula agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen, imparsial dan jujur. 

Selain itu, pembenahan ini harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum untuk lebih profesional, memiliki integritas, berkepribadian, bermoral, dan beretika yang luhur. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dan pemerintah untuk memberantas praktek-praktek KKN dalam lembaga peradilan dan institusi hukum kita, yaitu antara lain:

• Perbaikan institusi aparat penegak hukum dalam hal sistem rekrutmen (seleksi), testing dan persyaratan menjadi aparat penegak hukum yang baik, mengadakan program pelatihan atau secara konsisten dan memberikan pembekalan etika profesi hukum secara bertahap dan terus-menerus, sehingga tercipta aparat penegak hukum yang profesional. Serta adanya program penggantian hakim secara bertahap. Antara lain, dengan menerapkan pensiun dini para hakim atau melakukan pemecatan terhadap hakim yang melakukan penyelewengan dan tindak pidana atau yang membuat putusan-putusan kontrovesial. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya badan peradilan yang berwibawa dan bebas KKN.
• 
  
• Perlu diperbaiki sistem administrasi dan manajemen peradilan. Caranya, antara lain lembaga peradilan merekrut orang-orang dari disiplin ilmu lain. Misalnya orang yang memang mempunyai keahlian di bidang manajemen, komputer, data processing, psikologi dan sebagainya. Jadi, sudah waktunya pengadilan memperbaiki manajemennya karena salah satu alasan sistem hukum tidak jalan adalah akibat manajemen pengadilan yang kurang baik.
• 
  
• Perlu dukungan dan peran serta masyarakat terhadap pemberantasan setiap praktek-praktek korupsi (KKN). Oleh karena itu, diperlukan diseminasi program Gerakan Nasional Anti-Korupsi secara terus-menurus dan disosialisasikan sejak dini kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan mewaspadai bahaya korupsi dan dengan berani melawan, mengadu, melaporkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum serta menolak atau jangan larut terlibat dalam suap, pungli, dan sebagainya.
• 
  
• Mendidik masyarakat agar menyadari bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, karena hal itu berdampak pada bangsa Indonesia  menjadin Bangsa  yang tidak mandiri, manajemen pemerintah menjadi tidak efisien dan tidak efektif, dan menjadibangsa yang tidak produktif. Kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram karena masyarakat harus menanggung pajak yang tinggi. Selain itu, mengakibatkan defisit APBN yang harus ditutup dengan cara menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, tarif listrik, bea masuk, tol, biaya angkutan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, reformasi hukum ini bisa terwujud dengan cara   meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat, Hal ini juga diharapkan menjadi cara untuk mewujudkan penegakkan hukum  demi  terciptanya hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat.