Dinasti Politik Presiden RI Joko Widodo: Penyalahgunaan Kekuasaan atau Hanya Sebuah Label?

Menjadi orang nomor 1 di negara Indonesia dan memegang kekuasaan yang tinggi, maka dianggap tidak akan sulit bagi seseorang yang memiliki hubungan bahkan ikatan keluarga dengan Presiden RI untuk meraih kekuasaan pula. Pandangan ini pastinya akan sulit dibantah dan sebaliknya sangat mudah menggiring opini masyarakat.

Jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia, tidak ada pasal atau pun undang-undang yang melarang dari praktik dinasti politik ini. Tetapi memang  praktik dinasti politik dinilai dapat memberikan dampak yang negatif bagi negara dan masyarakat karena cenderung bisa memicu tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Negara Indonesia yang merupakan negara demokrat tentunya harus menjunjung tinggi demokrasi sebagaimana wakil rakyat yang juga harus berasal dari rakyat.

Namun, sesungguhnya bila memandang kasus Presiden Joko Widodo ini belum sampai ke pelanggaran praktik dinasti politik. Sebab jabatan yang didapat oleh Gibran Raka dan Bobby Nasution pun merupakan hasil dari perolehan suara dari rakyat.

Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI pun tidak dapat diagnosis terang-terangan bahwa Presiden Joko Widodo yang menjadikan putranya sebagai ketua partai. Apalagi Presiden Joko Widodo tidak diketahui apakah benar merupakan bagian dari PSI atau tidak.

Kemudian perihal Gibran Rakabuming R. sebagai Bakal Cawapres di Pemilu Pilpres 2024 nantinya akan ditentukan dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Walaupun menjabat sebagai Presiden RI, Presiden Joko Widodo tetap tidak memiliki wewenang untuk menentukan pasti siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden di periode selanjutnya.

Dan merujuk pada nasional.kompas.com, menurut Prabowo Subianto sebagai tokoh politik sekaligus Bakal Capres 2024 yang berpasangan dengan Bakal Cawapres Gibran Rakabuming R. juga mengatakan bahwa praktik dinasti memang sudah lumrah di Indonesia. Ia juga menyebut bahwa dirinya pun ber-dinasti tetapi dengan tujuan untuk mengabdi pada rakyat dan negara.

“Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah. Berpikir positif, ya.” Ucap Prabowo Subianto.

Selama Presiden Joko Widodo tidak ikut campur langsung dalam hasil pemilihan dan tetap melakukan tugas serta tujuannya kepada rakyat, maka tidak ada yang dapat disalahkan.

Dinasti politik sesungguhnya hanyalah sebuah label. Yang menentukan itu baik atau buruk adalah mereka yang menjalani tugasnya untuk memimpin rakyat. Namun, segala hal yang terjadi tetap bergantung kepada kita sebagai masyarakat. Sebab yang memilih pemimpin dan wakil rakyat ialah masyarakat itu sendiri. Dan yang menjalani dan membantu pemimpin bangsa dalam melaksanakan tugasnya juga lah kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, peran kita sebagai masyarakat adalah peran yang terpenting sebagai penentu masa depan bangsa.