Fungsi Struktur Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Struktur sosial tidak terlepas dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Struktur sosial merujuk pada pola- pola, hierarki dan aturan yang mengatur bagaimana individu dan kelompok  berinteraksi satu sama lain. Pada tingkat dasar, struktur sosial mencakup elemen- elemen seperti kelas sosial, etnisitas, agama, kebijakan pemerintah dan lembaga lembaga sosial. Struktur sosial juga tidak hanya mencerminkan distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga mempengaruhi cara individu dan kelompok mengakses kesempatan, hak dan sumber daya yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Hal ini menjadikan masyarakat yang powerless diberi power melalui pemberdayaan sehingga masyarakat menjadi powerfull. Pemberdayaan menjadi patokan dalam pembangunan sejak tahun 1970-an yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Para ahli memaknai pemberdayaan berbeda- beda di berbagai bidang. Misalnya di ilmu politik, pemberdayaan diartikan sebagai kekuasaan, dibidang ekonomi diartikan sebagai memberdaya peluang ekonomi, dan dari persepsi ilmu pemerintahan, pemberdayaan yakni melibatkan masyarakat berpartisipasi pada pembangunan.

Pemberdayaan suatu proses pembangunan yang secara proaktif mengawali aktivitas sosial dalam meluruskan kedudukan situasi dan keadaan diri. Dengan kata lain keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada pihak yang melaksanakan pemberdayaan saja, namun juga pada pihak yang diberi kewenangan untuk mengubah status quo dan kondisi agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Adanya peran pemerintah dalam mendorong individu atau masyarakat dimaksudkan supaya memiliki kemampuan atau keberdayaaan dalam menentukan pilihan hidupnya, tujuannya agar dapat memajukan kesejahteraan dalam kebijakan memperbaiki perekonomian dan keterbelakangan masyarakat. 

Pemerintah memberi bantuan pada kelas masyarakat lemah supaya memiliki daya dalam kemandiriannya. Suharto (2010), pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang,khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga diberi kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga memiliki freedom dalam artian memiliki kebebasan berpendapat, bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Serta menjangkau sumber produktif dalam meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang berkualitas dan juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pada posisi ini, jika pemerintah telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat berarti telah melaksanakan sebagian dari proses demokrasi. Upaya tersebut tidaklah mudah, pasalnya masalah struktur sosial yang menghambat, birokasi lokal yang kurang mendukung, tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat yang rendah, norma masyarakat cenderung negatif serta persepsi masyarakat yang keliru dalam membentuk masyarakat menjadi permasalahan dalam pemberdayaan.

Berdasarkan pemikiran Community Based Resource Manegement (Pengelolaan sumber daya lokal), Pentingnya pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek pembangunan yang mencoba untuk menjawab permasalahan ekonomi, lingkungan hidup yang buruk dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pembangunan. Mekanisme perencanaan People Centerd Development (pembangunan yang berpusat pada manusia) memberi tekanan pada Social Learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan program, guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam empowerment diri.

Dimensi kemasyarakatan pada program pembangunan memberikan peran individu sebagai aktor yang menetapkan tujuan, pengendalian sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. pentingnya peran manusia dalam pembangunan tetap harus didukung seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. (wasistiono, 1998) dalam bukunya mengutip pernyataan dari Carlzon dan Macauley menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pembebasan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-ide, keputusan dan tindakannya.

Pemberdayaan menjadikan masyarakat mampu mandiri dan melibatkan lebih dari sekedar penguatan anggota masyarakat secara individu, tetapi juga institusi sosial. Menanamkan nilai-nilai kepada mereka seperti kerja keras, berhemat, keterbukaan dan tanggung jawab menjadi bagian dari upaya pemberdayaan. Secara lebih rinci, dimensi pemberdayaan tidak hanya itu saja tetapi melibatkan upaya untuk mengubah persepsi dan menumbuhkan keinginan seseorang menyadari dirinya dan memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.

Pada hakikatnya fungsi struktur sosial dalam pemberdayaan masyarakat mampu untuk meningkatkan kemampuan sosial dan identitas individu. Struktur sosial memegang peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Jika melihat pengertian struktur sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli, George Homans berpendapat bahwa struktur sosial berkaitan dengan perilaku dasar dalam kehidupan sehari-hari. Talcott Parsons percaya bahwa struktur sosial adalah hubungan antar manusia. Sedangkan dalam hal ini, fungsi struktur sosial pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan. (Efendi, 2020) mengemukakan tujuan pemberdayaan yakni :

Mengentaskan kemiskinan cultural, kemiskinan absolute

Meningkatkan kualitas sumber daya alam yang adil

Mengembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat

Status kesehatan yang merata

Meningkat pendidikan wajib belajar Sembilan tahun sampai dua belas tahun

Keluar dari zona nyaman keterbelengguan, ketertinggalan, ketidakberdayaan masyaraka

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang

Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Meningkatkan kemampuan dan kemauan partisipasi masyarakat berbasis sumber daya local

Menghilangkan pemikiran cemas dan khawatir dalam kegagalan panen

Meningkatkan daya saing dalam pasar local maupun internasional yang kompetitif

Mengurangi tingkat kemiskinan dan menjamin perlindungan hukum

Meningkatkan jaminan sosial bagi wara miskin dan terkena bencana alam

Meningkatkan peluang kerja yang produktif

Meningkatkan fungsi kelembagaan local

Membangun mayarakat kreatif dan komunikatif dalam pembangunan inovatif

Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketergantungan bantuan dari pemerintah

Sedangkan (Mardikanto, 2019) mengemukakan enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat :

Perbaikan kelembagaan (better institution) kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan dan bisa mencapai tujuan yang dicapai.

Perbaikan usaha (better business) supaya mampu dalam memenuhi kebutuhan utama dalam kehidupan

Perbaikan pendapatan (better income), perbaikan bisnis yang dilakukan mampu memperbaiki pendapatan yang diperoleh

Perbaikan lingkungan (better environment), memperbaiki lingkungan yang rusak yang diakibatkan oleh masyarakat, lembaga maupun individu dengan alasan untuk memenuhi hidup

Perbaikan kehidupan (better living), perbaikan pendapatan diharapkan bisa memperbaiki tingkat lingkungan yang baik supaya bisa memperbaiki kehidupan dengan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan yang bisa dicapai dalam perbaikan kehidupan

Perbaikan masyarakat (better community), jika keluarga mempunya kehidupan yang baik, maka bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi baik.

Dengan demikian hal ini mampu meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, memiliki power dan empowerment dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menjadikan hidup lebih mandiri.  Dalam teori faktor structural yang di kemukakan oleh Parson dan Merton, bahwa setiap fungsi masyarakat bisa mempengaruhi yang lain secara langsung dan bersifat positif. Setiap fungsi juga saling melengkapi tanpa adanya eksklusif. Mereka percaya, perubahan fungsi adalah alasan di balik perubahan sosial.

Dengan demikian struktur sosial merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang memainkan peran krusial dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan mereka kontrol lebih besar atas kehidupan mereka sendiri. Struktur sosial, seperti institusi, norma, dan nilai-nilai sosial, memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan tujuan ini.

Dalam kesimpulan, struktur sosial memiliki peran krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, perlu ada perubahan dalam struktur sosial yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Semua ini bersama-sama dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kuat, berdaya, dan mampu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

 

References

Dr. Dedeh Maryani M.M, R. R. (2019). pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat , 8-10.

Efendi, M. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat , 189-204.

Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan Media , 50-62.

Mardikanto. (2019). Bumdes penggerak ekonomi desa , 60.

Margayaningsih, D. I. (2018). peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mayarakat di desa. peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mayarakat di desa , 72-79.

Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa , 189-198.

Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan , 57-63.

wasistiono. (1998). Pemberdayaan masyarakat , 46.