Gejolak Senjata Nuklir di Semenanjung Korea Yang Bisa Mengancam Perdamaian Dunia

Ketegangan yang akan terjadi di Semenanjung Korea pada Tahun 2024 ini, tampaknya akan menjadi tahun yang lebih perlu di waspadai dari pada tahun 2023, alasannya karena ancaman nuklir dan ancaman balik telah meningkat lebih jauh sejak awal Januari. Hal ini menuntut kewaspadaan bagi Dunia, terutama untuk Negara Korea Selatan.

Selanjutnya, Pemimpin Korea Selatan Kim Jong Un lewat pidatonya pada awal Tahun Baru, mengatakan bahwa ancaman sebelumnya untuk menghancurkan "rezim" Korea Utara, dengan menggunakan senjata nuklir. sehari sebelummya di mana ia memberi tahu juga, bahwa militer Korea Utara untuk selalu bersiap menghadapi kemungkinan perang yang akan terjadi di kemudian hari.

Sejak saat itu, Kim Jong Un mengatakan bahwa ia telah menyerah pada gagasan perdamaian dengan Korea Selatan, karena telah menunjuk negaranya sebagai musuh.

Kim Jong Un memperingatkan kemungkinan perang. Terlihat dalam seminggu terakhir saja, Kim Jong Un telah menyerukan perubahan konstitusi untuk menunjuk Seoul sebagai "musuh utama" Pyongyang dan perjanjian militer untuk membangun kepercayaan dengan Korea Selatan yang disepakati pada tahun 2018, telah dinilai berantakan karena angkatan bersenjata Korea Selatan melanjutkan pengawasan udara garis pada depan di Korea Utara, hal ini terjadi setelah latihan Artileri Korea Utara di dekat pulau Korea Selatan, di perbatasan laut antara kedua negara tersebut.

Para analis pertahanan berpendapat bahwa Kota Pyongyang sedang mengembangkan apa yang disebut dengan senjata nuklir strategis dan taktis ini, adalah upaya untuk menghalangi Amerika Serikat yang berkomitmen menggunakan senjata nuklir untuk membela Korea Selatan.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk meningkatkan kerja sama mereka dalam rencana penggunaan senjata nuklir , menyusul pernyataan sebelumnya oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang mengisyaratkan Seoul mungkin mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Sejak saat itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yool, telah membahas Langkah pertahanan lainnya adalah peningkatan kerja sama militer, antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, yang juga mendukung penggunaan senjata nuklir Amerika dalam pertahanannya.

Mengingat hal ini, beberapa analis pertanahan melihat Semenanjung Korea sebagai titik api nuklir paling berbahaya di dunia, yang saat ini terjadi konflik yang melibatkan negara-negara bersenjata nuklir di Ukraina dan Gaza. Dan tentang perolehan senjata nuklir tersebut, tetapi perdebatan terus berlanjut di kalangan pembuat kebijakan.

Direktur Eksekutif ICAN, Melissa Parke , mengatakan agar semua pihak menahan diri terhadap masalah ancaman nuklir yang menghasut. Latihan militer dan uji coba senjata, meningkatkan ketegangan dan membawa kita lebih dekat ke ambang perang. Semua negara yang mempunyai senjata nuklir, termasuk Korea Utara dan Amerika Serikat, serta negara-negara lain yang bersekutu dalam kebijakan nuklir, seperti Jepang dan Korea Selatan, perlu mengambil langkah-langkah mendesak untuk meredakan ketegangan dan melepaskan diri dari doktrin pencegahan nuklir yang berbahaya bergabung dengan Perjanjian Larangan Senjata Nuklir, hal ini merupakan langkah penting untuk melegitimasikan pencegahan nuklir dan menghilangkan senjata nuklir.

Doktrin pencegahan nuklir didasarkan pada ancaman penggunaan senjata nuklir dengan segala konsekuensi bencana yang akan ditimbulkannya bagi seluruh dunia. Sebagaimana negara-negara pihak dalam Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW), menyatakan pada pertemuan terakhir mereka di New York: "advokasi, desakan, dan upaya baru untuk membenarkan pencegahan nuklir sebagai doktrin keamanan yang sah memberikan kepercayaan palsu pada nilai senjata nuklir bagi keamanan nasional dan berbahaya meningkatkan risiko proliferasi nuklir horizontal dan vertikal."

Mengingat dampak senjata nuklir sangat berbahaya, ternyata senjata nuklir dapat dipakai sebagai bargaining power, simbol status suatu negara, kekuatan militer, dan sebagai alat politik. Namun dibalik itu, Amerika Serikat bersama Rusia dan banyak negara-negara lain di dunia telah sepakat untuk menggunakan senjata nuklir dengan tujuan damai. Sehingga senjata nuklir tetap perlu diawasi serta dibatasi pengunaannya.

Di tengah ramainya kabar operasi senjata nuklir di Korea Utara. Semakin banyak negara yang bergabung dengan Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW). Mereka mengakui bahwa penghapusan total senjata nuklir merupakan keharusan untuk keamanan dan Perdamaian Dunia, hal tersebut merupakan tanggung jawab semua negara, bukan hanya negara yang memiliki senjata nuklir saja. Seiring meningkatnya risiko penggunaan senjata nuklir, yang didorong oleh ancaman konfik internal atau eksternal didalam suatu wilayah atau negara, dan semakin menonjolnya senjata nuklir dalam kebijakan serta doktrin keamanan.

Di sisi lain, sudah sejak lama Korea Utara membuat Program rudal dan nuklir jarak jauh, proyek ini merupakan tantangan keamanan paling mendesak di Kawasan Semenanjung Korea. Setiap ketidakstabilan atau konflik besar di sana akan menimbulkan dampak strategis, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah. Serangan Korea Utara terhadap Amerika Serikat juga akan memicu komitmen Australia di bawah aliansi ANZUS.

Australia akan terus bekerja sama dengan ANZUS untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada Korea Utara agar mengakhiri perilakunya yang berbahaya. Tiongkok memiliki pengaruh ekonomi yang unik terhadap Korea Utara.

ANZUS adalah Pakta Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (Australia, New Zealand, United States Security Treaty (ANZUS) atau Pakta ANZUS) adalah aliansi militer yang mengikat antara Australia dan Selandia Baru, secara terpisah, Australia dan Amerika Serikat bekerjasama dalam hal pertahanan di daerah Samudra Pasifik,

Aliansi ANZUS sepenuhnya melaksanakan resolusi dan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah mengadopsi langkah-langkah otonomi. Bisa bertindak bersama para mitra untuk melawan aktivitas proliferasi Korea Utara.

Hal ini yang menyebabkan pengunduran diri Korea Utara dari Perjanjian Nonproliferasi Nuklir dan penolakan terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melemahkan pembatasan global terhadap penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, termasuk rudal balistik. Pembatasan ini telah sangat melindungi kepentingan keamanan Australia.

Australia berfokus pada perlindungan pasukan yang dikerahkan dari berbagai aspek ancaman udara dan ancaman  rudal, termasuk ancaman rudal jelajah dan rudal balistik. Pada saat yang sama, Pemerintah terus memantau kemungkinan ancaman serangan rudal balistik antar benua terhadap Australia secara terus-menerus dengan cermat.

Korea Utara di bawah Pimpinan Kim Jong Un secara konsisten mengejar tujuannya untuk mendapatkan hak istimewa domestik dan legitimasi internasional sebagai negara bersenjata nuklir. Setelah menjadi pemimpin, salah satu tindakan pertama Kim pada tahun 2012 adalah mengabadikan warisan nuklir para leluhurnya ke dalam pembukaan konstitusi Korea Utara.

Kim Jon Un mempublikasikan prospek "denuklirisasi lengkap" untuk memenangkan serangkaian pertemuan puncak dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump pada saat itu. Namun, pernyataan dan tindakan internal rezim tersebut memberi jawaban upaya Kim Jong Un untuk secara illegal, mendapatkan pengakuan internasional sebagai "negara nuklir yang bertanggung jawab," tetapi di luar Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Hal tersebut yang akhirnya menjadi pro dan kontra dikalangan Masyarakat dan Dunia.

Mengingat bahaya senjata nuklir berdampak besar pada lingkungan. Perang nuklir akan mengakibatkan gangguan iklim dengan konsekuensi yang menghancurkan. Dunia akan mengalami musim dingin nuklir, dilanda kelaparan global yang mematikan, dan efek pemanasan global yang semakin parah.

 

Putri Adrianingsih.