Kabupaten Kepahiang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, berpenghuni sekitar 153.232 populasi penduduk, dengan luas daerah mencapai 664,80 km2 yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 91 desa [ dilansir dari wikipedia.com ] Pada tangggal 7 Januari 2004 kabupaten kepahiang resmi memisahkan diri dan mekar menjadi kabupaten sendiri yang mana sebelumnya tergabung menjadi salah satu bagian dari kabupaten rejang lebong.Â
Tak terasa sudah hampir 20 tahun silam sejak kabupaten Kepahiang berdiri, dan sebentar lagi Kabupaten Kepahiang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Masyarakat terlihat sangat antusias dan penuh suka cita dalam menyambut pilkada yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Pilkada serentak yang diselenggarakan KPU kabupaten kepahiang mengacu pada UU nomor 10 tahun 2016 Mengenai pilkada serentak pada tahun 2024 yang berdasarkan Pasal 201 ayat (8) tersebut akan di selengarakan pada November 2024.
tercatat ada 3 paslon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kepahiang yakni diantaranya
1. Riri Damayanti - Ujang Irmansyah
2. Windra Purnawan - Ramli Rem
3. Zurdi Nata - Abdul Hafiz
Pilkada kali ini sangat menarik dimana corak demokrasi sangat tergambarkan di Kabupaten Kepahiang yang Membuat kontestasi pilkada kali ini terasa Sangat seksi untuk dikuliti. kita dapat melihat bagaimana ketiga paslon yang berangkat dari latar belakang berbeda dan sangat variatif, beragam latar belakang pengusung paslon ini juga menjadi hal yang patut untuk diamati mulai dari paslon 1 yang mendaftarkan diri secara independent ke KPU kemudian juga dari pasangan calon ini 2 yang sebelumnya adalah legislator di Kabupaten kepahiang dan paslon 3 yang merupakan petahana (incumbent) yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati.
Kendati demikian penulis merasa sejauh ini masyarakat terlalu acuh dan menutup mata untuk mempertanyakan sejauh mana kepekaan paslon terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini lalu kemudian di balut menjadi visi dan misi serta program kerja yang nantinya akan di jalankan.
Jika kita ulas lagi bagaimana proses berjalan nya pemerintahan saat ini dapat disaksikan belum adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap pembangunan kabupaten kepahiang dan dampak langsung terhadap masyarakat itu sendiri, baik itu persoalan infrastruktur, tata kelola kota, pendidikan, pelayanan publik, lapangan pekerjaan penurunan angka kemiskinan dan sektor-sektor lainnya.
Maka dari itu sebagai bentuk evaluasi masyarakat perlu untuk mempertanyakan hal- hal mendasar terhadap paslon yang harapannya akan mendorong pembangunan kepahiang lebih maju lagi kedepan, contoh sederhana mungkin kita dapat mempertanyakan apa yang kemudian akan dilakukan ketika mereka berhasil memenangkan kontestasi dan menduduki jabatan tersebut? Masyarakat tentu akan melihat bagaimana kecakapan paslon ketika merespons pertanyaan semacam itu karena jawaban serta respons atas pertanyaan sederhana itu mungkin dapat membangun nalar kritis masyarakat dalam menilai kapasitas dan kepentingan para paslon.
Secara sederhana jika kepentingan paslon memang untuk mensejahterakan masyarakat dan demi kemajuan kabupaten kepahiang seharusnya hal- hal serta pertanyaan demikian menjadi pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab dan pastinya akan sinkron dengan apa yang menjadi visi- misi serta program kerja paslon kedepannya.
Kepiawaian dan respons paslon dalam menyerap aspirasi masyarakat tentu juga harus menjadi salah satu parameter masyarakat untuk menilai kiranya manakah paslon yang tepat untuk pembangunan Kabupaten Kepahiang kedepannya, sejauh mana para paslon mengetahui kondisi serta gejolak keresahan yang terjadi di tubuh masyarakat, respons terhadap banyaknya masyarakat pengangguran serta tingginya angka kemiskinan di kabupaten kepahiang, tentu kita semua menyepakati bahwa tentu saja hal ini sudah sepatutnya menjadi PR wajib paslon kedepan ketika salah satu dari mereka terpilih.
Belum lagi jika kita bicara persoalan pendidikan, penulis kerap mempertanyakan mengapa setiap paslon bupati dan wakil bupati tidak ada satupun yang menjabarkan secara detail terkait program dalam sektor pendidikan ini , program seperti apa yang ingin mereka eksekusi dan kiat apa yang mereka persiapkan untuk menanggapi persoalan ini ketika mereka terpilih?
Berbicara perihal visi, misi, program kerja dan segala bentuk janji yang dibalut secara puitis dalam makna politis tersebut, penulis sering kali bergairah ingin rasanya berinteraksi secara langsung, berdiskusi dan ingin tahu jalan pikiran serta grand design seperti apa yang ingin mereka jalankan ketika terpilih.
Penulis seolah ingin mendengar secara langsung janji seperti apa yang mereka berani tawarkan di depan masyarakat. dan ketika dalam pelaksanaan serta praktiknya hal tersebut tidak berjalan maksimal sesuai dengan apa yang mereka janjikan saat sebelum mereka terpilih, Masyarakat dapat mengambil langkah dan menagih langsung terkait apa yang dulu mereka sendiri sampaikan dan janjikan, ini tentu merupakan salah satu tugas masyarakat dalam melaksanakan pengawalan kabupaten kepahiang yang ada progres untuk maju dan sejahtera kedepannya.
Penulis mengamati sejak dulu jika kita berbicara persoalan pendidikan tidak pernah ada penjabaran yang spesifik dan detail mengenai program ini, penulis sangat menyayangkan banyaknya pemuda/i potensial di kabupaten kepahiang yang seharusnya dapat difasilitasi dan di tempa untuk mendapatkan akses pendidikan tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. padahal kita semua tahu bagaimana pentingnya regenerasi bagi masa depan yang mungkin akan bermanfaat bagi pembangunan dan eksistensi Kabupaten Kepahiang.
Sejauh ini dalam pengamatan penulis sektor pendidikan bukanlah menjadi prioritas utama dan hal ini tidak mendapat ruang khusus bagi pemerintah daerah, sifat apatis acuh tak acuh pemda yang seolah menutup mata dalam melihat urgensi pendidikan terhadap masyarakat, akibat ulah pemda yang kurang memperhatikan hal-hal demikian, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM di internal masyarakat dan berpengaruh terhadap paradigma masyarakat yang tidak terlalu memprioritaskan pendidikan.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi sosok yang dapat mengambil peran penting dalam merubah pola pikir masyarakat dan pemerintah seharusnya bertangung jawab dalam menginisiasi agar perubahan  paradigma dan orientasi masyarakat dalam memandang Pendidikan  itu mengalami pergeseran menjadi lebih positif.Â
Mari sejenak merefleksikan diri sudah tepatkah alokasi anggaran yang disalurkan oleh pemerintah terhadap urgensi pendidikan di dalam tubuh masyarakat? Apakah perlu kiranya perhatian pemerintah daerah terhadap alokasi anggaran pendidikan dan sektor pendapatan masyarakat lebih di masifkan?
Kendati demikian atas keresahan diatas penulis berharap diantara ketiga paslon kedepannya ketika terpilih agar sedikit lebih peka melihat kebutuhan masyarakat dan lebih kritis melihat potensi masyarakat agar tercapainya hubungan masyarakat bersama pemerintah yang solutif,interaktif,dan masif.
Untuk itu juga penulis melalui tulisan ini memberikan tantangan kapada setiap paslon agar dapat memfasilitasi satu ruang untuk merespons dalam penyerapan aspirasi masyarakat, berinteraksi secara langsung melalui forum diskusi di depan khalayak umum dalam hal ini masyarakat, untuk menjabarkan visi- misi serta apa yang menjadi aspirasi masyarakat nantinya dapat dimuat dalam program kerja para paslon.
 Penulis berharap masyarakat agar lebih selektif dalam menentukan paslon yang dipilih sudah saat nya masyarakat ikut andil mengambil bagian dalam berjalannya proses demokrasi untuk menilai, mengamati dan menentukan pilihannya secara lebih etis, kritis dan demokratis.
