3. BEBERAPA CONTOH INDIKASI KORUPSI LAIN YANG BIDA DITUNJUKKAN SECARA FISIK
1. Proyek pengadaan kapal Ikan pada TA 2007 dengan penunjukkan BUPATI kepada Nursalam (Adik Ipar BUPATI) dengan anggaran Rp. 7 miliar. Kapal tersebut tidak pernah dipakai oleh nelayan sebagai tujuan proyek, karena sebelum serah terima kepada nelayan kapal-kapal tersebut telah rusak.
2. Pengadaan pipa untuk air minum sebesar Rp. 30 miliar yang dianggarkan pada dua APBD (APBD Kabupaten dan ABPD Propinsi).
3. Tidak adanya pertanggung jawaban atas dana sharing PNPM yang setiap tahunnya mencapai Rp. 3 s/d 4 miliar.
Selain indikator diatas, saya menyertakan dalam laporan ini HASIL PANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI, per-2008,2009 dan 2011 yang sampai saat ini tidak dapat ditindaklanjuti. Padahal, nilainya secara kumulatif mencapai ratusan miliar.
Keengganan untuk tidak menyelesaikan persoalan temuan BPK RI yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, bukan saja menunjukkan itikad buruk, tapi juga telah menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang sehat. Absennya tindakan hukum atas penyalahgunaan dan salah kelola keuangan ini bisa membahayakan citra pemberantasan di tanah air yang saat ini dikomandoi oleh KPK.
Di sisi lain, lolosnya aparat Pemda dari jerat hukum dengan kemampuannya untuk mengulur waktu penyelesaian keuangan ini, menjadi APBD menjadi semakin semeraut dikelola dan”dirampok” karena ada upaya menyelesaikannya “di bawah tangan”. BUPATI dan aparat Pemda mendapat kesan kebal terhadap sanksi hukum. Sebagai Wakil Rakyat yang mendapat mandat dari konstituennya untuk melakukan kontrol dan penyelamatan pengelolaan keuangan KABUPATEN WAKATOBI, saya melaporkan hal ini kepada KPK. Saya ingin membantu KPK melaksanakan tugas mulianya menyelamatkan keuangan negara.
Saya menyadari bahwa untuk bukti materil dari laporan ini, selain data yang masih terbatas saya sampaikan, saya siap menunjukkan bukti fisik atas proyek-proyek fiktif yang telah memperkaya BUPATI WAKATOBI dengan sejumlah kejanggalannya.
Peningkatan kekayaan dan asset pribadi dan keluarga Bupati yang spektakuler menjadi sisi lain yang dapat ditelusuri. Pembelian dan penguasaan tanah lebih kurang 40 Ha di Kendari, resort untuk menjamu artis dan tamu asing dan sebuah rumah di Sidney Australia dapat menjadi bagian lain dari penelusuran meningkatnya harta kekayaan dari pejabat Bupati Wakatobi. Semua itu siap saya tunjukan, termasuk beberapa pemilik rekening yang digunakan untuk melakukan transaksu tersebut, tapi tentu saja dengan bantuan KPK.
