Sumber : Ispikani, Selamat Memperingati Hari Nelayan Nasional 06 April 2015
Menurut data resmi Sensus Penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Data Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin Bumi Pertiwi ini yang mencapai 31,02 juta Orang.
Negara ini memiliki pulau sebanyak 17.508 dengan panjang garis pantai yang membentang dari Sabang sampai Marauke seluas 81.000 km2, dengan luas wilayah laut 5,8 juta kilometer persegi, hal ini menunjukkan 70 persen negara ini adalah laut.
Food and Agriculture Organization (FAO) dalam penjelasannya pada tahun 2010, Indonesia adalah negara produsen perikanan ketiga terbesar di dunia dengan nilai produksi 5,384 juta ton Ikan, walaupun demikian sangat disayangkan negri yang kita cintai dengan beragam jenis hasil perikanan yang tingkat ekspor nya nomor tiga di jajaran Internasional, tetapi kondisi nelayan saat ini tidak berbanding lurus dengan apa yang menjadi prestasi negri ini, justru nelayan masih jauh terpuruk dalam hingar-bingar kemiskinan.
Surya Chandra selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) komisi IX, pada acara seminar Kependudukan di Universitas Indonesia, memaparkan “bahwa jumlah usia angkatan kerja (15 sampai dengan 64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya, 30 persen adalah penduduk yang usianya di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dalam artian tidak produktif. Dilihat dari jumlahnya, penduduk dalam kategori usia produktif mencapai angka 180 juta jiwa, sementara penduduk dalam kategori yang tidak produktif tidak lebih dari 60 juta jiwa”. Berarti Indonesia akan mendapatkan bonus ditahun 2020-2030, bonus tersebut diberi nama Bonus Demografi yang memiliki arti dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut masih sedikit.
Mengingat beberapa kajian mengenai Bonus Demografi yang akan melanda negri ini pada 2020-2030 nanti, alangkah baiknya pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menekankan pembangunan sektor kemaritiman sebagai satu fokus Kabinet Kerja agar tercapai visi serta misi negri ini menjadi poros maritim dunia, dan langsung mengambil sikap maupun langkah strategis dalam memperhatikan kondisi fisiologis masyarakat nelayan, adapun langkah strategis yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:
1.Memberikan dukungan fasilitas pendidikan yang lebih layak.
Pendidikan sangat diperlukan oleh siapa saja yang hidup dan memiliki pikiran sarta akal yaitu Manusia. Walaupun sudah banyak program yang diberikan oleh pemerintah, seperti program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetapi Nelayan maupun masyarakat pesisir saat ini masih banyak yang tidak bisa bersekolah dengan alasan kekurangan modal untuk duduk dibangku pendidikan, ini dipengaruhi oleh angka kemiskinan yang berkecamuk ditubuh nelayan negri ini. Oleh sebab itu diperlukannya perhatian khusus berupa fasilitas maupun bantuan khusus kepada masyarakat nelayan untuk pendidikan agar terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang maksimal.
2.Kursus atau pelatihan wirausaha untuk masyarakat nelayan.
Menjadi seorang wirausahawan tentu harus memiliki akar maupun fondasi yang kuat, akar itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan juga mental yang memadai. Melalui pelatihan wirausaha masyarakat nelayan akan memiliki pengetahuan untuk memulai usaha dan manajemen dalam usaha, keterampilan berusaha sebagai daya tarik konsumen dalam membeli hasil usaha, dan yang terpenting yaitu mental serta semangat dalam berwirausaha sebagai inovasi awal memulai suatu usaha. Berdirinya suatu usaha-usaha perikanan tentu akan mengurangi angka kemiskinan negara ini.
3.Memberikan dokter ahli dan fasilitas kesehatan yang layak.
Fasilitas kesehatan yang kurang memadai dikalangan Masyarakat nelayan membuat mereka setengah hati untuk berobat ketika sakit, apalagi ditambah dengan kurangnya tenaga ahli seperti Dokter, Nelayan saat ini butuh perhatian khusus mengenai kesehatan dan pelayanannya.
Selain ketiga strategi di atas pemerintah juga perlu mempertimbangkan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) seperti kebijakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar yang memiliki kapal di atas 30 GT dan kebijakan lain yang membuat masyarakat nelayan terpuruk dan tidak bisa melaut, dari tidak bisa melaut maka angka kemiskinan jelas akan meningkat.
Terdidiknya nelayan, sehatnya nelayan dan nelayan yang sudah dibekali dengan ilmu wirausaha, serta tepat sasarannya kebijakan pemerintah maka akan menjurus kepada peluang kemakmuran karena manajemen kehidupan Masyarakat Nelayan lebih terarah dalam menghadapi Pasar global Asia yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun ini.