Makin dekat hari pendaftaran calon kepala daerah ke KPU makin jelas hitam dan putih pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan maju dan yang tersingkir. Hal tersebut terjadi karena dua pasang bakal calon sudah mendeklarasikan diri beserta partai pengusung mereka. Dengan demikian, tersisa maksimal dua pasang bakal calon lagi untuk diusung oleh beberapa partai.
Dua pasang bakal calon yang mendeklarasikan diri tersebut ialah Hendri Septa-Hidayat (diusung PAN dan Gerindra) dan Fadly Amran-Maigus Nasir (diusung Nasdem, PKB, dan PPP). Partai yang belum mengumumkan pasangan calon ialah PKS, Golkar, PDI-P, Demokrat, dan Ummat, dengan total 20 kursi. Untuk mengusung pasangan calon dibutuhkan minimal sembilan kursi partai di DPRD. Jika satu pasang calon dapat merebut kursi di tiga partai yang memiliki banyak kursi, Pilkada Padang 2024 hanya diikuti tiga pasang calon.
Sebagai partai yang menduduki jabatan wakil wali kota dan wali kota sejak 2009 di Padang, ditambah lagi dengan partai yang memiliki tujuh kursi di DPRD Padang periode 2024-2029, PKS pasti mengusung kadernya sebagai bakal calon wali kota atau wakil wali kota. Sejauh ini PKS mengutus Muhammad Iqbal, jubir Anies Baswedan pada Pilpres 2024, sebagai bakal calon wali kota untuk maju pada Pilkada Padang 2024. Akan tetapi, survei Iqbal rendah. Hasil survei dari beberapa menunjukkan bahwa tokoh urutan tertinggi ialah Fadly Amran, Hendri Septa, dan Ekos Albar. Sementara itu, angka survei Iqbal berada jauh di bawah. Maklum, Iqbal tidak dikenal di Padang. Pertama, ia bukan orang Padang, melainkan orang Padang Pariaman. Kedua, ia tidak berkiprah di Padang atau Sumbar, tetapi di tingkat nasional.
Selain itu, belum lama ini Iqbal gagal berjodoh dengan Syafrial Kani, Ketua DPRD Padang. Hal itu terjadi karena, kabarnya, Syafrial Kani gagal meraih hati Demokrat. Meski kader Gerindra, Syafrial Kani tak mungkin diusung oleh partainya karena sudah mengusung Hidayat.
Selain Iqbal, bakal calon Wali Kota Padang yang belum mendapatkan wakil ialah Ekos Albar. Meski ia kader PAN, Ekos juga tak mungkin diusung oleh PAN karena partai itu sudah mengusung Hendri Septa. Meski begitu, Ekos dikabarkan sudah mendapatkan restu Golkar, yang punya lima kursi di DPRD Padang.
Sebagai mantan Wakil Wali Kota Padang, Ekos memiliki elektabilitas yang tinggi, yang termasuk tiga teratas, bersama Fadly Amran dan Hendri Septa. Maka, akan menarik jika Ekos berpasangan dengan kader PKS sebagai partai langganan pemenang Pilkada Padang. Jika Ekos berpasangan dengan kader PKS, Pilkada Padang 2024 hanya akan diikuti oleh tiga pasang calon karena tiga partai lainnya, Demokrat, PDI-P, dan Ummat tidak dapat mengusung calon sendiri sebab kursi mereka tidak cukup sembilan. Mereka atau salah satu dari mereka akan bergabung dengan salah satu di antara tiga pasang calon tersebut.
Jika Ekos berpasangan dengan kader PKS, lebih baik Ekos yang menjadi calon wali kota, sedangkan kader PKS menjadi wakilnya sebab berdasarkan survei, elektabilitas kader PKS di bawah elektabilitas ketiga tokoh teratas tadi. Tentunya PKS harus realistis dalam mengusung calon, yakni menempatkan kadernya sebagai wakil karena surveinya tidak lebih tinggi daripada bakal calon wali kota yang akan diusung.
Yang lebih menarik ialah bahwa PKS sebaiknya berpikir ulang untuk mengusung Iqbal karena ia cenderung tidak dikenal oleh masyarakat Padang. Akan lebih baik PKS mengusung Ibrahim, anak Irwan Prayitno, mantan Gubernur Sumbar. Ibrahim memperoleh suara cukup banyak pada pileg 2024 meski tidak dapat menduduki kursi DPR. Selain itu, Ibrahim merupakan orang Padang. Keluarganya orang Kalumbuk. Bapaknya dikenal orang di Padang karena mantan gubernur. Ibunya, Nevi Zuairina, juga anggota DPR. Dengan modal itu, Ibrahim layak dipasangkan dengan Ekos.
Duet Ekos dan Ibrahim akan mengembalikan "tradisi" kemenangan PAN dan PKS di Padang, dimulai dari duet Fauzi Bahar-Mahyeldi pada Pilkada 2009 hingga Mahyeldi-Hendri Septa pada Pilkada 2014.Â
Ekos memang tidak diusung PAN, tetapi kader-kader PAN di Padang ditengarai loyal kepada Ekos karena ia kader senior PAN (sejak 1999) dan petinggi DPP PAN (wakil bendahara umum). Selain itu, Ekos kader Muhammadiyah. Ekos bahkan menjadi Wakil Wali Kota Padang berkat rekomendasi, salah satunya, dari mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif. Ekos juga dikabarkan didukung oleh jaringan PNS Kota Padang.
