Wali Kota Berlatar Pengusaha, Jawaban untuk Perubahan Padang Tercinta

Hiruk pikuk pesta demokrasi di Kota Padang kian nyaring terdengar. Sejumlah bakal calon kepala daerah mulai bermunculan. Dari sekian banyak kandidat itu, ada satu nama yang menarik perhatian, yaitu Ekos Albar. Sebelum menjadi Wakil Wali Kota Padang 2023---2024, ia dikenal sebagai pengusaha di Jakarta. Latar belakangnya tersebut menarik untuk dibahas dan dihubungkan dengan keinginannya menjadi pemimpin di Kota Padang tercinta. 

Ekos merupakan direktur di beberapa perusahaan milik sebuah grup perusahaan. Ia menjadi direktur di Asco Otomotif, perusahaan authorized diler resmi Astra untuk merek Isuzu dan Daihatsu; direktur di PT Heksa Jaya Abadi, PT Tripalma Nusantara, dan PT Agro Palma Khatulistiwa (ketiganya perusahaan perkebunan kelapa sawit). Ia juga punya usaha yang bergerak di bidang kontraktor telekomunikasi di bawah bendera PT Sunrise Internusa, dan Heksa Mobil yang beroperasi di kawasan Jakarta Timur.

Sebagai kota perdagangan dan bisnis, Padang membutuhkan pemimpin berlatar belakang pengusaha seperti Ekos. Sebagai pengusaha, Ekos tentu memiliki banyak jaringan dengan pengusaha di tingkat nasional. Padang membutuhkan banyak investasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan terbukanya lapangan kerja. 

Padang membutuhkan PAD karena PAD ibu kota Sumbar itu hanya Rp658,72 miliar (berdasarkan Realisasi PAD Padang 2023). Sementara itu, APBD Kota Padang sebesar Rp2,57 triliun (APBD 2024). Itu pun defisit Rp350 miliar (defisit APBD Padang 2023). Akibatnya, sejumlah kegiatan terancam dicoret. APBD sebesar itu pun lebih dari separuh digunakan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai dan belanja umum. Dengan demikian, dana APBD untuk pembangunan hanya tersisa sedikit.  

Agar dana pembangunan Kota Padang besar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya menambah PAD dan memperbesar perolehan dana lokasi khusus (DAK). Menambah PAD merupakan salah satu fokus utama Ekos untuk Kota Padang. Jika menjadi wali kota, ia akan menargetkan PAD Padang sebesar Rp1 triliun per tahun.

Tidak hanya menargetkan, ia bahkan menjamin dapat mencapai PAD Rp1 triliun dalam waktu satu tahun menjadi wali kota. Program Ekos menjadikan PAD Padang Rp1 triliun per tahun tersebut patut menjadi perhatian oleh masyarakat Padang karena dampaknya terhadap pembangunan. 

Terkait perolehan DAK, hal itu merupakan dana dari pemerintah pusat. Dibutuhkan kepiawaian wali kota untuk manjuluak DAK dari pemerintah pusat. Kepiawaian tersebut ialah, salah satunya, kemampuan melobi dan menjelaskan alasan mengapa Padang membutuhkan dana tersebut. Selain itu, juga diperlukan jaringan wali kota, terutama jaringan politik.

Sebagai politikus, Ekos merupakan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Posisinya sebagai pejabat DPP PAN diuntungkan karena dapat berkomunikasi dengan mudah dengan petinggi PAN. Posisinya sebagai kader PAN juga diuntungkan karena PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah berkomunikasi tingkat tinggi dengan pemerintah pusat.  

Oleh karena itu, rencana majunya Ekos Albar sebagai calon kepala daerah Kota Padang memberikan harapan besar akan perubahan kota tersebut ke arah yang lebih baik. Sudah saatnya Padang dipimpin oleh pemimpin berlatar belakang yang cocok untuk karakteristik kota tersebut, seperti Ekos Albar. 

Bagaimana dengan calon wali kota yang berlatar belakang birokrasi? Wali kota lebih sering berurusan keluar, seperti mencari dana keluar daerah dan menarik investor. Birokrasi dan manajemen ASN biarlah diurus oleh wakil wali kota dan sekretaris daerah. Selain itu, urusan wali kota lebih banyak pada tataran kebijakan, bukan hanya mengurus birokrasi.