Mencermati Program Seragam Sekolah Gratis Ekos Albar

Sebagai mantan Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar tahu betul persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Di bidang pendidikan, salah satu masalah ialah terus turunnya angka partisipasi sekolah. Bahasa sederhananya, makin banyak orang putus sekolah, terutama pada tingkat SMP. Penyebabnya ialah kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik Sumbar, angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 13 sampai 15 tahun terus turun. Pada 2020 angkanya 97 persen. Data terbaru, pada 2023, angkanya 95 persen.

Salah satu program yang diusung Ekos untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah ialah menggratiskan seragam bagi siswa SD, SMP, dan SMA tiap tahun. 

Program tersebut mungkin terdengar sederhana dan biasa saja bagi kaum menengah ke atas. Akan tetapi, bagi kaum menengah ke bawah, program tersebut menarik perhatian.

Kenapa? Membeli satu helai seragam pada tahun ajaran baru merupakan beban bagi mereka sebab keperluan pada tahun ajaran baru bukan hanya seragam, melainkan juga buku dan alat tulis, sepatu, bisa juga tas, serta keperluan lain. Jika dalam satu keluarga ada dua hingga tiga anak yang sekolah, makin besar beban wali murid pada tahun ajaran baru. 

Perlunya seragam gratis tiap tahun bagi siswa ialah bahwa jika tidak diganti tiap tahun, seragam akan lusuh, jelek, dan lapuk. Baju akan menguning, celana akan robek, terutama di bagian pantat. Maka, tak heran banyak celana ditambal pada bagian pantat bagi siswa yang wali muridnya tak mampu membeli seragam tiap tahun. 

Dengan adanya program seragam gratis, baban wali murid setidaknya berkurang. Mereka tidak perlu lagi memikirkan uang untuk membeli seragam anaknya. Selain itu, wali murid juga senang karena ada perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan anak mereka.

Selain meringankan beban orang tua, program seragam gratis menghilangkan perbedaan status sosial dan ekonomi siswa. Dengan seragam gratis, siswa dari keluarga kurang mampu menjadi tidak minder dan rendah diri karena tidak lagi memakai seragam lusuh, sedangkan siswa dari keluarga kaya tidak jumawa karena seragam yang mereka pakai sama dengan seragam yang dikenakan siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan begitu, tidak terlihat perbedaan status sosial siswa dari segi pakaian.

Pertanyaannya, apakah program seragam gratis tidak membebani APBD Kota Padang? Tentu saja membebani APBD, tetapi APBD mampu mengakomodasi program tersebut. Sudah banyak daerah lain yang menerapkan program tersebut dan tak ada masalah, misalnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Pemalang, Kota Surabaya. 

Jadi, program seragam gratis tersebut sebenarnya hanya soal perhatian dan kepedulian kepala daerah kepada dunia pendidikan, terutama terhadap keluarga tidak mampu. Ekos Albar melihat hal tersebut sebagai peluang baginya untuk berkontribusi terhadap pemajuan dunia pendidikan.