Menelaah Program Makan Bergizi Gratis

Oleh Purwanto, M.Pd

A. Munculnya Program Makan Siang Gratis

Program makan siang gratis digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabumi Raka. Gagasan ini pernah disampaikan oleh Prabowo pada acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, pada jumat (24/11/2023). Prabowo hadir untuk memaparkan visi-misinya sebagai capres 2024. 

Dalam acara tersebut, Prabowo kembali mempromosikan program unggulannya. Hal tersebut adalah pemberian makan siang gratis bagi anak-anak di Indonesia. Prabowo dengan percaya diri mengklaim kalau program tersebut dapat menekan stunting. Selama 3 tahun menjabat, Prabowo menjamin stunting bisa ditekan ke bawah 10%. Bahkan Prabowo optimis bisa saja stunting turun sampai 0%.

Menurut Prabowo, pemberian makan siang gratis tersebut dapat membuat angka stunting di Indonesia bisa ditekan. Bahkan, Indonesia bisa saja bebas dari stunting. 

Dalam paparannya terlihat ada total 82,9 juta orang yang akan mendapat makan siang gratis. Mulai dari anak-anak usia dini Pra-SD sebanyak 30 juta orang, anak jenjang pendidikan SD sebanyak 24 juta orang, anak jenjang pendidikan SMP sebanyak 9,8 juta orang, dan anak jenjang SMK/SMA sebanyak 10,2 juta orang (kesira.id).

Program makan siang gratis terus dikumandangkan selama Prabowo-Gibran berkampanye menuju  RI 1 dan RI 2. Hasilnya luar biasa bisa menghantarkan Prabowo-Gibran menjadi Pemenang dalam Pemilu 2024. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo-Gibran menang dengan perolehan suara 96.214.691 dari total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475. 

Perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai sekitar 58% dari total suara sah nasional. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi (detik.com). Angka ini tentu angka yang fantastis sebab dalam satu putaran dengan tiga Pasangan Calon Prabowo Gribran bisa meraup suara lebih dari 50% tepatnya 58%.

Setelah ditetapkan oleh KPU Prabowo Gibran sebagai pemenang Pemilu 2024 maka Prabowo Gibran dengan Tim nya terus mengkaji implementasi Program Makan Siang Gratis pada saat pemerintahannya kelak. 

Ketua Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budisatrio Djiwandono menyebut, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Namun, sebut Budisatrio, target itu baru akan tercapai pada 2029. 

"Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya," kata Budi dalam siaran pers, Selasa (5/12/2023) (kompas.com). Artinya tim terus bergerak dan bekerja untuk merealisasikan program maka siang gratis itu sesuai janji pada masa kampanye.

B. Dinamika Program Makan Siang Gratis.

Berbagai diskusi dan perbincangan hangat terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait tentang program ini. Diskusi menjadi lebih seru ketika istilah makan siang gratis dirubah. 

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut mengubah konsep program makan siang gratis yang diusungnya ketika kampanye pemilihan umum atau Pemilu 2024 silam. 

Dari makan siang gratis, program itu berubah menjadi makan bergizi gratis. Prabowo berencana menyediakan sarapan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan. 

Alih fokus program unggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu telah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

Perubahan waktu itu lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, seperti dikutip Koran Tempo edisi Jumat, 31 Mei 2024. (tempo.co).

C. Kajian Program Makan Siang Gratis

Dari beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap Program Makan Siang Gratis yang sudah berganti nama menjadi Makan Bergisi Gratis.

1. Kelompok Membutuhkan, dan Dianggap Tidak Membutuhkan

Menarik untuk disimak perubahan konsep makan siang gratis, menjadi makan bergizi gratis bagi yang membutuhkan. Ketika terdapat narasi makan siang gratis pasti semua menafsirkan pelaksanaan di siang hari dan berlaku bagi siap saja tanpa membedakan yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. 

Penulis sendiri juga memiliki penafsiran bahwa konsep makan siang gratis berarti berlaku untuk seluruh siswa, sebab narasi terdahulu tidak ada kosa kata "bagi yang membutuhkan".  

Selanjutnya ketika dirubah dengan kalimat makan bergizi gratis bagi yang membutuhkan, justeru ini menjadi pertanyaan. Bagaimana mengelompokkan anak yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan, apakah implementasinya diberikan pada daerah tertentu yang dianggap membutuhkan, dan tidak perlu dilaksanakan di daerah tertentu yang dianggap tidak membutuhkan? Kalau hal ini cara yang akan ditempuh apakah ada kemutlakan daerah tertentu 100% membutuhkan, dana apakah ada daerah tertentu 100% tidak membutuhkan? Tentu ini ini bukanlah hal yang mudah.

Adalah sebuah keniscayaan di dunia ini selalu saja ada perbedaan, di dunia ini tidak ada hal yang bersifat homogen mutlak, yang terjadi adalah keterogenitas. Demikian pula dari kacamata cukup dan tidak cukup sudah barang tentu di tengah-tengan masyarakat terdapat anggota masyarakat yang disebut membutuhkan di satu sisi, dan terdapat anggota masyarakat yang tidak membutuhkan di sisi lain. 

Seandainya program makan bergizi gratis akan diterapkan pada satu sekolah, di mana sekolah tersebut terdapat anak yang membutuhkan dan anak yang dianggap tidak membutuhkan, apakah yang diberi makanan bergizi gratis hanya anak yang membutuhkan? 

Bagaimana dengan anak yang dianggap tidak membutuhkan? Kalau akhirnya anak yang dianggap tidak membutuhkan tidak menerima manfaat apa yang akan terjadi? Pasti akan menimbulkan gejolak. Ini perlu diantisipasi.

2. Anak dari Keluarga Mampu

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa di masyarakat ini adalah beragam, bukan sebuah kemutlakan. Maka dalam hal kemampuan secara finansial ada saja keluarga dari anak-anak yang bersekolah terdapat keluarga yang disebut mampu, yang sudah terbiasa dengan penyediaan makanan bergizi yang cukup dan seimbang, bahkan disajikan dengan cara-cara yang berkualitas. 

Banyak orang tua yang memiliki perhatian serius akan hal ini. Maka di samping sebelum berangkat sekolah sudah terbiasa menkonsumsi makanan yang bergizi juga dibekali dengan makanan bergizi ketika hendak ke sekolah, maka pada dasarnya anak-anak ini tidak perlu menerima manfaat dari program makan makanan bergizi. 

Bisa jadi ketika di sekolah disediakan makanan bergizi gratis karena kualitasnya tidak sebanding dengan yang biasa disediakan oleh orang tuanya maka makan bergizi gratis dari pemerintah bakal ditolak. Itu artinya akan terjadi kesia-sian yang artinya terjadi pemborosan.

3. Besaran Anggaran Makanan Bergizi Gratis dan Asal-usulnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap besaran anggaran untuk program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran. Nantinya, kata Airlangga, setiap satu anak akan mendapat jatah sebesar Rp15 ribu.

"Per anak kira-kira Rp15 ribu," ujar Airlangga di kantornya, Senin, 26 Februari 2024. 

Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar PrabowoGibran, program makan siang gratis ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Diperkirakan secara bertahap program makan siang gratis ini memerlukan pembiayaan Rp100120 triliun pada tahun pertama pemerintahan PrabowoGibran. (infobanknews.com).

Anggaran tersebut bila dibanding dengan belanja APBN 2024 berkisar 13,5% sebab belanja APBN 2024 adalah sebesar Rp3.325,1 triliun. (fiskal.kemenkeu.go.id). 

Sungguh angka yang sangat besar, itu membawa konsekuensi bahwa program ini diharapkan bisa benar-benar memberikan manfaat peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia secara signifikan. Sebab pengeluaran ini jelas akan memberikan beban APBN. Memang di atas disebutkan bahwa program ini akan berjalan secara bertahap dari Rp. 100 -- Rp. 120 triliun untuk tahap-tahap awal, namun pada akhirnya bisa menuju ke angka Rp. 450 triliun.

Bila hal ini benar-benar direalisasikan berharap tidak akan memotong atau mengambil bagian dari pos APBN untuk pendidikan, sebab kalau hal ini dilakukan jelas melanggar Undang-Undang yang menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan ditentukan sebesar 20% dari APBN. Di sisi lain apabila pos makan bergizi gratis mengambil bagian dari pos pendidikan maka dipastikan akan mengganggu program-program pendidikan lainnya. 

Di bagian lain anggaran makan bergizi gratis juga tidak mengambil bagian dari pos APBN yang lain yang berpotensi mengganggu program-program lainnya. Idealnya dengan dimunculkan program baru berupa makan bergizi gratis dana diperoleh dengan mengupayakan pendapatan negara lainnya misalnya memacu pendapatan dari BUMN-BUMN, memaksimalkan pendapatan dari berbagai sumber daya alam yang dimilili negara, atau cara-cara lain  yang tidak menggangu postur APBN. 

Namun demikian pemaksimalan sumber-sumber pendapatan bukan lalu  dengan cara meningkatkan pajak negara terutama pajak dari pelaku usaha misalnya menaikkan PPN. Tentu hal ini harus dihindari sebab apabila negara untuk mengejar pendapatan dengan cara menaikkan besaran pajak jelas akan menjadi beban usaha, akan memberikan dampak bagi naik bagi kenaikan harga-harga barang yang berdampak buruk bagi turunnya daya beli masyarakat.

4. Hati-Hati Jangan Ada Korupsi Pada Program Makan Bergizi Gratis

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus korupsi di negeri ini masih tergolong tinggi dan cukup memprihatinkan. Hal ini juga bisa berkaca dari Transparency International, yang menyebutkan  nilai atau skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 34 dari 100. Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang ditakar kadar korupsinya. (Kompas.com 30/01/2024). 

Artinya potensi korumsi di indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini tentu menjadi warning bagi kita semua termasuk siapapun pelaku program makan bergizi gratis dari tingkat hulu sampai kepada hilir. 

Para penegak Hukum, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK harus berani melakukan terobosan langkah-langkah jitu untuk mencegah dan memberantas korupsi di termasuk dalam program ini. Negara perlu memberikan penguatan serta independensi secara maksimal bagi penegak hukum sehingga bisa bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga niat baik yang sudah dicanangkan berjalan baik dan memberikan hasil yang baik.

5. Implementasi di Lapangan.

Mari sekarang kita bayangkan di sekolah-sekolah sudah dijalankan makan bergizi gratis. Anggap saja pelaksanaannya dipagi hari, seperti pada pemberitaan sebagai berikut: Sarapan gratis dianggap sebagai solusi yang paling tepat karena hari sekolah berlangsung dari Senin hingga Sabtu, dengan jam pulang pukul 12.00. 

Tantangan selanjutnya dari program sarapan gratis adalah teknis pelaksanaannya. Sarapan gratis dapat dilaksanakan di sekolah dengan syarat bahwa anak-anak harus tiba di sekolah pukul 6.30 pagi. Makanan sarapan yang aman dan bergizi - nasi, lauk pauk, sayur, buah, susu/bubur kacang hijau - dari vendor juga harus tersedia pada jam 6:30 pagi. Waktu pembelajaran diundur 15 menit lebih lambat dari waktu biasanya. (Kompas.com, 30 Januari 2024).

Ketika anak-anak harus sampai di sekolah jam 06.30 maka sudah dipastikan setiap orang tua anak harus kooperatif mempersiapkan anak-anak lebih awal dari biasanya. 

Di samping itu para guru harus sudah siap di sekolah paling lambat jam 06.30 artinya guru harus mengorbankan waktu lebih banyak lagi untuk melayani anak. Pertanyaannya apakah para guru rela melakukannya? Mudah-mudahan para guru mau melakukan dengan sukacita, sebab kalau tidak pasti akan menimbulkan masalah baru. Problem berikutnya apakah anak-anak dipastikan 30an menit selesai makan makanan bergizi itu? 

Bayangkan anak-anak kelas 1 misalnya yang kedapatan masih lamban makan pagi. Pasti akan berdampak bagi molornya jam pelajaran di sekolah, ini menimbulkan masalah baru lagi. Terkait dengan guru-guru, program ini jangan sampai memberi tambahan beban kerja guru yang selama ini sudah memiliki beban kerja luar biasa. 

Guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi harus mempersiapkan, harus mengevaluasi, harus bertugas secara administrasi, harus selalu meng upgrade dirinya, maka kalau guru dibebani pekerjaan baru, dipastikan tugas utama guru untuk mengajar dan mendidik mengembangkan kualitas anak sangat bisa terganggu, yang artinya kualitas pendidikan menjadi menurun, ini juga perlu diantisipasi.

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat, AMIN.