Jokowi-JK Kejar Target (Evaluasi Umum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk)

http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2015/10/Pencapaian-1-Tahun-Jokowi-JK2.jpg

Pendahuluan

Pemerintahan Presiden Jokowi telah genap berusia satu tahun. Dalam bentangan waktu satu tahun ini pemerintah telah berupaya melakukan tugas- tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri kita. 

Sebagai warga negara yang secara langsung merasakan segala dampak (positif/negatif) penulis merasa bahwa memiliki hak untuk menyampaikan penilaian dan evaluasi terkait segala kebijakan yang telah diambil Jokowi-JK dalam satu tahun ini, serta kritik dan saran yang kontruktif terkait janji-janji Jokowi-JK saat kampanye.

Adapun Janji kampanye yang menjadi sorotan adalah sebagai berikut :

1)            Pertumbuhan ekonomi 7 %

2)            Rakyat miskin dapat Rp 1 juta sebulan

3)            Meningkatkan anggaran pertahananan 3 kali lipat

4)            Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat

5)            Menambah ribuan jumlah penyidik KPK

6)            Partai politik dibiayai oleh APBN & APBD

7)            Menyelesaikan asap Riau

8)            Menurunkan harga-harga sembako

9)            Perangkat Desa menjadi PNS

10)          15 juta lapangan kerja baru

11)          Membeli kembali Indosat

12)          Menjadikan TNI terkuat se-Asia

13)          Menempatkan Polri dalam Kementerian Negara

14)          Menghentikan impor daging

15)          Membuka 3 juta hektar lahan baru

16)          Memberi berapapun anggaran pendidikan yang dibutuhkan

17)          Mendikbud berasal dari PGRI

18)          Tidak akan menghapus subsidi BBM

19)          Tol laut Aceh-Papua

20)          Membesarkan Pertamina mengalahkan Petronas

EVALUASI

POLITIK dan DEMOKRASI

Jokowi-JK merupakan usungan dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dimana salah satu partai yang menonjol adalah PDI-P yang di gawangi oleh Mantan Presiden RI, Megawati. 

Secara iklim politik pemerintahan indonesia saat ini sangat berbedah dengan pemerintahan sebelumnya (SBY). Pada pemerintahan Jokowi-JK tidak nampak banyak gangguan atau campur tangan dari politik eksternal pemerintahan, justru sebaliknya Dinamika Politik di Internal Pemerintahan lebih menonjol, sedikit aneh ketika Jokowi-JK diusung oleh beberapa kekuatan Partai yang mengusung, saat sudah terpilih malah PARPOL itu sendiri yang terkesan terlalu mengatur pemerintahan Jokowi-JK. Kesibukan Internal pemerintahan yang mempermasalahkan hal yang sebenarnya mereka sepakati bersama, seakan membuang-buang waktu untuk meributkan Kekuasaan di berbagai lini, penulis menyebutnya "Menagih Bagian Masing-masing PARPOL", setiap parpol pengusung termasuk juga PDIP berlomba-lomba mengkritisi kebijakan yang di ambil oleh Jokowi-JK yang tak lain adalah pasangan yang mereka Usung.

Terpilihnya Jokowi-JK memang tak semata-mata karena kekuatan basis masing-masing Parpol, namun juga peran warga negara yang secara "Sukarela" memilih Jokowi-JK. Masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata soal politik atau selanjutnya penulis menyebut "Masyarakat tidak Buta Politik", masyarkat sudah pandai memilih siapa yang harus di pilih, disini terlihat sudah ada kemajuan dalam sistem Demokrasi pada pemerintahan Jokowi-JK, walaupun juga tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan.

HUKUM dan KEADILAN

Periode awal pemerintahan Presiden Jokowi diwarnai dengan ketegangan & benturan antar penegak hukum, yaitu antara KPK dengan Polri. Meskipun penanganan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kurang cepat dan  kenyataannya berlarut-larut, akhirnya bisa diatasi. Sungguhpun demikian, publik menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan.

Berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pada era pemerintahan Presiden SBY dulu mendapatkan prioritas yang tinggi, saat ini penegakan hukum tersebut oleh publik dinilai kurang konsisten dan ada atmosfir tebang pilih. Masyarakat mudah mengetahui atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung.  Beberapa bulan terakhir ini  mengamati nampak ada "perbaikan" di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Iklim yang terbentuk saat ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak leluasa dan bahkan takut untuk menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan, karena dibayang-bayangi oleh ancaman tuntutan di pengadilan. Dalam Undang-undang No 09 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kemerdekaan menyapaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, dan dilanjut pasal 5 tentang hak dan kewajiban ayat b yang menyatakan bahwa hak warga negara adalah mengeluarkan pikiran dan memperoleh perlindungan hukum. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut terlihat ada ketidakfungsian pada Pasal tersebut, sebab banyak alasan dari Pihak yang dikritik untuk menuntut pengkritik baik pasal pencemaran nama baik, UU IT, dan sebagainya.

Maka penulis berfikir perlu kiranya ada pembaruhan dan penegeasan kembali tentang pasal tersebut, bisa jadi juga bisa memakai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebgai landasannya.

Pertahanan dan Keamanan

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan sasaran empuk bagi negara-negara tentangga yang mengincar pulau-pulau eksotis dan penuh sumber daya alam untuk diakui dan diambil alih. Beberapa hal yang penulis amati adalah tentang keamanan dan pertahanan di lini maritim, dalam 1 tahun ini pemerintah telah mampu membuktikan kekuatan pertahanan negeri ini tentu saja tidak terlepas dari Prestasi Menteri Kelautan Susi, TNI sebagai garda terdepan dalam keamanan dan pertahanan Republik Indonesia telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Pemerintah mampu membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa diremehkan, terbukti dengan beberapa kapal menjarah hasil laut kita ditenggelamkan oleh kekuatan maritim kita, dan juga menembak mundur kapal patroli negara tetangga yang memasuki wilayah kedaulatan kita tanpa ijin.

Namun dari prestasi tersebut juga banyak hal yang harus dibenahi dalam hal keamanan internal pemerintahan dan negara Indonesia itu sendiri. hampir kita ketahui semua bahwa bahwa kemanan dalam negeri kini telah terusuk dengan kejadian yang bernuansa konflik komunal, contohnya yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh mesti mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi, penulis melihat dan merasakan bahwa situasi politik di Papua saat ini kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara. Sementara di Aceh, Pemilihan Gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi.

Maka perlu kiranya pemerintah harus memperkuat pondasi keamanan dan pertahanan dalam negeri terlebih dauhulu tapi tidak mengenyampingkan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan kita.

Ekonomi

Realitas yang ada dewasa ini adalah terjadinya pelambatan ekonomi Indonesia berikut segala implikasinya. Hal ini disebabkan oleh baik faktor eksternal maupun internal.  Permasalahan utama yang kita hadapi  tentulah bukan hanya nilai tukar rupiah yang melemah tajam satu tahun terakhir ini, tetapi juga mengait kepada fundamental dan isu ekonomi yang lain. Paling tidak ada 7 hal yang mesti dikelola dan diatasi oleh pemerintah ke depan ini, yaitu : pertumbuhan yang melambat (growth), stabilitas harga yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), melemahnya nilai tukar rupiah (currency), kemampuan dan efektifitas APBN & APBD (fiscal), meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2015 ini (poverty), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha  (trust).

APBN dan kebijakan fiskal yang tepat amat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, terlebih ketika kita menghadapai tekanan ekonomi saat ini. Maka untuk rencana penerimaan dan pembelanjaan negara untuk APBN 2016 perlu ditetapkan dengan benar dan realistik. Sementara itu,  pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk APBNP 2015 juga harus tepat dan terkontrol dengan baik. DPR RI dan DPD RI perlu melakukan tugas pengawasan secara efektif. APBN dan kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi sarana stimulasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri kita. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara pruden, transparan dan akuntabel ke depan nanti.

Pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini menjadikan pemerintah sebagai kambing hitam, padahal secara tugas pokoknya mengatur kekuatan nilai tukar rupiah merupakan tugas dari Bank Indonesia. Namun hal itu mampu teratasi dengan Penguatan tajam nilai tukar rupiah 2 minggu terakhir ini, sehingga tidak menyentuh angka psikologis 15 ribu rupiah per satu dolar Amerika Serikat, adalah langkah yang tepat dan melegakan rakyat. penulis memberikan apresiasi kepada negara, utamanya Bank Indonesia.

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan masyarakat merupakan permasalahan lama yang terus menerus menjadi objek kritik di Negeri kita. Bukan hal mudah memang untuk menyelesaikan permasalahan aspek satu ini hal ini dikarenakan kesejahteraan bersifat absurd, maksudnya adalah sejahtera bukanlah sekedar tentang materi namun lebih kepada taraf dan pola hidup, serta yang dirasakan manusia itu sendiri.

Meskipun taraf hidup rakyat yang berbasiskan petumbuhan ekonomi yang berkeadilan bukan  satu-satunya indikator atas tingkat kesejahteraan rakyat, tetap saja hal itu amat penting untuk dipenuhi dan ditingkatkan. Jika rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, pastilah ia tidak lagi berada dalam kategori miskin. Kenyataan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan tahun ini harus disadari oleh Presiden Jokowi dan pemerintah, bahwa kesejahteraan rakyat kita juga mendapatkan tekanan. Kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 yang lalu serta tergerusnya nilai tukar rupiah selama ini bagaimanapun telah menurunkan daya beli masyarakat kita.

Menurunnya daya beli masyarakat belum tentu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat juga menurun, hal ini dibuktikan jumlah daya beli memang menurun namun jumlah produktifitas malah meningkat, jumlah penjual semakin meningkat dan lain sebgainya, hal tersebut merupakan bahwa masyarkat kini telah memiliki peningkatan pemikiran, yang dulunya konsumtif kini menjadi produktif dan bagi penulis itu merupakan kemajuan untuk pemerintahan Jokowi-JK dengan Ekonomi Kreatifnya.

Lingkungan & Penanganan Bencana

Permasalahan penanganan kebakaran hutan dan asap memang merupakan isu yang kompleks. Pemerintahan Presiden sebelumnya juga menghadapi tantangan itu. Namun, khusus tahun ini ada sejumlah faktor yang mengakibatkan mengapa dunia menjatuhkan vonis  bahwa tahun 2015 ini adalah tahun terburuk bagi Indonesia dalam hal asap dan kebakaran hutan. Pertama, memang kita mengalami El Nino dan suhu yang tinggi di sebagian wilayah Indonesia, sehingga hutan dan landang kita mudah terbakar. Kedua, antisipasi dan pencegahan kebakaran di banyak daerah kurang dan terlambat. Ketiga, response pusat termasuk pengerahan personil dan materiil untuk memadamkan kebakaran, termasuk kesatuan komando (unity of command) pada minggu-minggu pertama juga kurang. Disamping itu,  pernyataan dan  komunikasi pemerintah dengan rakyat dan dengan negara-negara tertangga yang nampak tidak rapi, menambah rumitnya permasalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka ada beberpa hal yang perlu diperbaiki menurut penulis, yaitu :

1. Peninjauan kembali peraturan pemerintah tentang pengalihan fungsi lahan

2. Peninjauan kembali seluruh peraturan pemerintah tentang Lingkunga hidup

3. Menindak tegas dan tidak tebang pilih kepada pelaku pembakaran hutan/lahan

4. Memperbaiki komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat

5. Meningkatan kembali pencegahan daripada meningkatkan menanganan bencana

6. Memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan negara-negara yang terkena dampak kabut asap.

7. dan Memaksimalkan penegakan hukum / sangsi kepada oknum baik dari pemerintah maupun dari perusahan yang mengambil langkah yang salah dalam memanfaatkan lingkuhan sehingga berakibat terjadinya bencana alam/lingkungan.

Penutup

Dari berbagai janji-janji kapanye Jokowi-JK, beberpa hal diatas penulis pilih sebgai bahan evaluasi dengan alasan bahwa hal-hal tersebut merupakan permasalahan klasik yang masih saja terjadi, maka sangat perlu untuk di titik beratkan. Jokowi-JK bukanlah subyek yang harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di Negeri kita, Harapan penulis dengan evaluasi ini banyak pihak yang terbantu dalam memahami segala permasalahan yang terjadi dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi-Jk.

Terlalu cepat kiranya jika kita bilang bahwa pemerintahan Jokowi-JK Gagal /FAILED, Sebab masih ada 4 Tahun masa jabatan pemerintahan Jokowi-JK dimana waktu 4 tahun yang tersisa ini Jokowi-JK harus serius mengejar target untuk merealisasikan janji-janjinya. Semoga saja tidak ada Janji-Janji baru yang muncul dari Internal Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak realistis untuk diwujudkan, sebab masyarakat Indonesia tidak lagi diam dengan apa yang terjadi di pemerintahan.

Penulis Ucapkan selamat atas segala prestasi yang telah dicapai dalam 1 Tahun ini, namun semoga saja ini tidak hanya terjadi di awal masa jabatan Jokowi-JK namun terus meningkat hingga akhir waktu Jabatan Jokowi-JK pada 2019 Nanti.