Namun dari prestasi tersebut juga banyak hal yang harus dibenahi dalam hal keamanan internal pemerintahan dan negara Indonesia itu sendiri. hampir kita ketahui semua bahwa bahwa kemanan dalam negeri kini telah terusuk dengan kejadian yang bernuansa konflik komunal, contohnya yang terjadi di Tolikara Papua dan Singkil Aceh mesti mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi, penulis melihat dan merasakan bahwa situasi politik di Papua saat ini kurang kondusif bagi penjagaan kedaulatan negara. Sementara di Aceh, Pemilihan Gubernur mendatang juga memiliki potensi konflik yang lebih tinggi.
Maka perlu kiranya pemerintah harus memperkuat pondasi keamanan dan pertahanan dalam negeri terlebih dauhulu tapi tidak mengenyampingkan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan kita.
Ekonomi
Realitas yang ada dewasa ini adalah terjadinya pelambatan ekonomi Indonesia berikut segala implikasinya. Hal ini disebabkan oleh baik faktor eksternal maupun internal.  Permasalahan utama yang kita hadapi tentulah bukan hanya nilai tukar rupiah yang melemah tajam satu tahun terakhir ini, tetapi juga mengait kepada fundamental dan isu ekonomi yang lain. Paling tidak ada 7 hal yang mesti dikelola dan diatasi oleh pemerintah ke depan ini, yaitu : pertumbuhan yang melambat (growth), stabilitas harga yang terganggu (inflasi), terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran (unemployment), melemahnya nilai tukar rupiah (currency), kemampuan dan efektifitas APBN & APBD (fiscal), meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2015 ini (poverty), serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha (trust).
APBN dan kebijakan fiskal yang tepat amat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, terlebih ketika kita menghadapai tekanan ekonomi saat ini. Maka untuk rencana penerimaan dan pembelanjaan negara untuk APBN 2016 perlu ditetapkan dengan benar dan realistik. Sementara itu, pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk APBNP 2015 juga harus tepat dan terkontrol dengan baik. DPR RI dan DPD RI perlu melakukan tugas pengawasan secara efektif. APBN dan kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi sarana stimulasi pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri kita. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara pruden, transparan dan akuntabel ke depan nanti.
Pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini menjadikan pemerintah sebagai kambing hitam, padahal secara tugas pokoknya mengatur kekuatan nilai tukar rupiah merupakan tugas dari Bank Indonesia. Namun hal itu mampu teratasi dengan Penguatan tajam nilai tukar rupiah 2 minggu terakhir ini, sehingga tidak menyentuh angka psikologis 15 ribu rupiah per satu dolar Amerika Serikat, adalah langkah yang tepat dan melegakan rakyat. penulis memberikan apresiasi kepada negara, utamanya Bank Indonesia.
Kesejahteraan Rakyat
Kesejahteraan masyarakat merupakan permasalahan lama yang terus menerus menjadi objek kritik di Negeri kita. Bukan hal mudah memang untuk menyelesaikan permasalahan aspek satu ini hal ini dikarenakan kesejahteraan bersifat absurd, maksudnya adalah sejahtera bukanlah sekedar tentang materi namun lebih kepada taraf dan pola hidup, serta yang dirasakan manusia itu sendiri.
Meskipun taraf hidup rakyat yang berbasiskan petumbuhan ekonomi yang berkeadilan bukan satu-satunya indikator atas tingkat kesejahteraan rakyat, tetap saja hal itu amat penting untuk dipenuhi dan ditingkatkan. Jika rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, pastilah ia tidak lagi berada dalam kategori miskin. Kenyataan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan tahun ini harus disadari oleh Presiden Jokowi dan pemerintah, bahwa kesejahteraan rakyat kita juga mendapatkan tekanan. Kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014 yang lalu serta tergerusnya nilai tukar rupiah selama ini bagaimanapun telah menurunkan daya beli masyarakat kita.
Menurunnya daya beli masyarakat belum tentu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat juga menurun, hal ini dibuktikan jumlah daya beli memang menurun namun jumlah produktifitas malah meningkat, jumlah penjual semakin meningkat dan lain sebgainya, hal tersebut merupakan bahwa masyarkat kini telah memiliki peningkatan pemikiran, yang dulunya konsumtif kini menjadi produktif dan bagi penulis itu merupakan kemajuan untuk pemerintahan Jokowi-JK dengan Ekonomi Kreatifnya.
Lingkungan & Penanganan Bencana
Permasalahan penanganan kebakaran hutan dan asap memang merupakan isu yang kompleks. Pemerintahan Presiden sebelumnya juga menghadapi tantangan itu. Namun, khusus tahun ini ada sejumlah faktor yang mengakibatkan mengapa dunia menjatuhkan vonis bahwa tahun 2015 ini adalah tahun terburuk bagi Indonesia dalam hal asap dan kebakaran hutan. Pertama, memang kita mengalami El Nino dan suhu yang tinggi di sebagian wilayah Indonesia, sehingga hutan dan landang kita mudah terbakar. Kedua, antisipasi dan pencegahan kebakaran di banyak daerah kurang dan terlambat. Ketiga, response pusat termasuk pengerahan personil dan materiil untuk memadamkan kebakaran, termasuk kesatuan komando (unity of command) pada minggu-minggu pertama juga kurang. Disamping itu, pernyataan dan komunikasi pemerintah dengan rakyat dan dengan negara-negara tertangga yang nampak tidak rapi, menambah rumitnya permasalahan.
Berdasarkan hal tersebut maka ada beberpa hal yang perlu diperbaiki menurut penulis, yaitu :
1. Peninjauan kembali peraturan pemerintah tentang pengalihan fungsi lahan
