Jokowi-JK Kejar Target (Evaluasi Umum 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk)

18)          Tidak akan menghapus subsidi BBM

19)          Tol laut Aceh-Papua

20)          Membesarkan Pertamina mengalahkan Petronas

EVALUASI

POLITIK dan DEMOKRASI

Jokowi-JK merupakan usungan dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dimana salah satu partai yang menonjol adalah PDI-P yang di gawangi oleh Mantan Presiden RI, Megawati. 

Secara iklim politik pemerintahan indonesia saat ini sangat berbedah dengan pemerintahan sebelumnya (SBY). Pada pemerintahan Jokowi-JK tidak nampak banyak gangguan atau campur tangan dari politik eksternal pemerintahan, justru sebaliknya Dinamika Politik di Internal Pemerintahan lebih menonjol, sedikit aneh ketika Jokowi-JK diusung oleh beberapa kekuatan Partai yang mengusung, saat sudah terpilih malah PARPOL itu sendiri yang terkesan terlalu mengatur pemerintahan Jokowi-JK. Kesibukan Internal pemerintahan yang mempermasalahkan hal yang sebenarnya mereka sepakati bersama, seakan membuang-buang waktu untuk meributkan Kekuasaan di berbagai lini, penulis menyebutnya "Menagih Bagian Masing-masing PARPOL", setiap parpol pengusung termasuk juga PDIP berlomba-lomba mengkritisi kebijakan yang di ambil oleh Jokowi-JK yang tak lain adalah pasangan yang mereka Usung.

Terpilihnya Jokowi-JK memang tak semata-mata karena kekuatan basis masing-masing Parpol, namun juga peran warga negara yang secara "Sukarela" memilih Jokowi-JK. Masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata soal politik atau selanjutnya penulis menyebut "Masyarakat tidak Buta Politik", masyarkat sudah pandai memilih siapa yang harus di pilih, disini terlihat sudah ada kemajuan dalam sistem Demokrasi pada pemerintahan Jokowi-JK, walaupun juga tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan.

HUKUM dan KEADILAN

Periode awal pemerintahan Presiden Jokowi diwarnai dengan ketegangan & benturan antar penegak hukum, yaitu antara KPK dengan Polri. Meskipun penanganan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kurang cepat dan  kenyataannya berlarut-larut, akhirnya bisa diatasi. Sungguhpun demikian, publik menilai ada sejumlah pekerjaan rumah yang kelak harus dituntaskan.

Berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang pada era pemerintahan Presiden SBY dulu mendapatkan prioritas yang tinggi, saat ini penegakan hukum tersebut oleh publik dinilai kurang konsisten dan ada atmosfir tebang pilih. Masyarakat mudah mengetahui atas terjadinya intervensi kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung.  Beberapa bulan terakhir ini  mengamati nampak ada "perbaikan" di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Iklim yang terbentuk saat ini menggambarkan bahwa masyarakat tidak leluasa dan bahkan takut untuk menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan, karena dibayang-bayangi oleh ancaman tuntutan di pengadilan. Dalam Undang-undang No 09 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kemerdekaan menyapaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, dan dilanjut pasal 5 tentang hak dan kewajiban ayat b yang menyatakan bahwa hak warga negara adalah mengeluarkan pikiran dan memperoleh perlindungan hukum. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut terlihat ada ketidakfungsian pada Pasal tersebut, sebab banyak alasan dari Pihak yang dikritik untuk menuntut pengkritik baik pasal pencemaran nama baik, UU IT, dan sebagainya.

Maka penulis berfikir perlu kiranya ada pembaruhan dan penegeasan kembali tentang pasal tersebut, bisa jadi juga bisa memakai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebgai landasannya.

Pertahanan dan Keamanan

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merupakan sasaran empuk bagi negara-negara tentangga yang mengincar pulau-pulau eksotis dan penuh sumber daya alam untuk diakui dan diambil alih. Beberapa hal yang penulis amati adalah tentang keamanan dan pertahanan di lini maritim, dalam 1 tahun ini pemerintah telah mampu membuktikan kekuatan pertahanan negeri ini tentu saja tidak terlepas dari Prestasi Menteri Kelautan Susi, TNI sebagai garda terdepan dalam keamanan dan pertahanan Republik Indonesia telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Pemerintah mampu membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa diremehkan, terbukti dengan beberapa kapal menjarah hasil laut kita ditenggelamkan oleh kekuatan maritim kita, dan juga menembak mundur kapal patroli negara tetangga yang memasuki wilayah kedaulatan kita tanpa ijin.