Mohon tunggu...
Puspo Lolailik Suprapto
Puspo Lolailik Suprapto Mohon Tunggu... Lainnya - Esais/Bookstagrammer

Nulis apa saja :)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi, Strategi Pasca-Kepresidenan dan Masa Depan Politik Indonesia

18 Juli 2024   06:55 Diperbarui: 18 Juli 2024   07:17 157
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jokowi, Strategi Pasca-Kepresidenan dan Masa Depan Politik Indonesia (BanggaiKep.go.id)

Jokowi telah mencapai banyak hal selama masa jabatannya, seperti membangun infrastruktur besar, memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan ekonomi digital. Salah satu proyek besar yang masih berlangsung adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Melalui proyek ini, Jokowi tidak hanya menunjukkan visinya yang besar, tetapi juga keterlibatannya yang mendalam dalam pelaksanaannya.

Namun, penting untuk melihat bagaimana Jokowi akan menggunakan pengaruh dan koneksi yang ia bangun selama menjadi presiden agar tetap relevan. Ini penting karena Jokowi berbeda dengan mantan presiden lain seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memiliki kekuatan politik melalui partai mereka: Megawati dengan PDIP dan SBY dengan Partai Demokrat.

Salah satu cara Jokowi tetap relevan adalah dengan menjadi penasihat tidak resmi bagi pemerintahan Prabowo atau mengambil posisi strategis dalam partai atau lembaga yang terkait dengan kebijakan publik dan pembangunan. Namun, apakah ini akan berhasil?

Pasca-Kepresidenan

Menurut teori kepemimpinan pasca-kepresidenan, mantan presiden dapat tetap berpengaruh dengan berbagai cara. Teori Continuity Leadership menyatakan bahwa mantan pemimpin dapat mempertahankan pengaruh mereka melalui jaringan dan hubungan yang telah mereka bangun.

Dalam konteks ini, Jokowi bisa menjadi mentor atau penasihat penting bagi Prabowo, terutama dalam melanjutkan proyek-proyek strategis seperti pembangunan IKN.

David G. Winter, seorang ahli psikologi politik, mengatakan bahwa kekuatan politik tidak selalu bergantung pada posisi formal, tetapi juga pada kharisma dan kemampuan mempengaruhi opini publik dan keputusan politik. Jokowi, dengan popularitasnya yang masih tinggi.

Michael Nelson, dalam bukunya The Presidency and the Political System, menyebutkan bahwa mantan presiden bisa memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah baru melalui dukungan publik dan jaringan politik mereka. Ini relevan bagi Jokowi, yang memiliki basis dukungan kuat dan jaringan politik yang luas.

Kita bisa belajar dari Megawati dan SBY, dua mantan presiden Indonesia yang tetap berpengaruh setelah meninggalkan jabatannya. Megawati, sebagai ketua umum PDIP, tetap menjadi tokoh sentral dalam politik Indonesia yang menentukan kandidat presiden dan mengarahkan kebijakan partainya. Di samping itu, SBY, meskipun lebih moderat, juga tetap aktif melalui Partai Demokrat dan berpengaruh dalam politik nasional.

Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa mantan presiden bisa tetap berpengaruh dengan memanfaatkan posisi mereka dalam partai politik atau lembaga penting lainnya. Ini bisa menjadi contoh bagi Jokowi untuk tetap relevan dan berpengaruh setelah masa jabatannya berakhir.

Jokowi Berperan Lewat DPA atau Parpol Sendiri?

Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan proyek-proyek besar warisan Jokowi. Di sinilah saran dan dukungan Jokowi bisa sangat penting. Mengingat Prabowo dan Jokowi telah berhasil bekerja sama, terutama di bidang keamanan dan pertahanan, ada kemungkinan besar Jokowi akan tetap berperan sebagai penasihat atau duta besar untuk proyek-proyek tertentu.

Kemampuan Jokowi untuk tetap relevan akan ditentukan oleh seberapa baik dia dapat bekerja sama dengan Prabowo dan timnya. Jika Jokowi bisa menjadi sumber masukan berharga, terutama dalam proyek-proyek penting seperti IKN, pemerintahan Prabowo dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan wawasannya untuk kelanjutan pembangunan.

Salah satu kesempatan bagi Jokowi untuk tetap relevan dan berpengaruh adalah dengan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga yang menggantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

DPA diharapkan menjadi lembaga penting yang memberikan masukan dan saran kepada presiden tentang kebijakan-kebijakan krusial. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, Jokowi bisa berperan aktif melalui DPA, terutama dalam proyek-proyek besar seperti IKN.

Selain DPA, ada rumor bahwa Jokowi mungkin berencana mendirikan partai politik baru. Dengan dukungan yang kuat dan popularitas yang tinggi, Jokowi memiliki kekuatan politik yang cukup untuk memulai partai tersebut. Partai baru ini dapat menjadi wadah bagi Jokowi untuk terus memengaruhi arah kebijakan nasional dan membentuk koalisi yang mendukung visi dan misinya.

Pada akhirnya, kunci kekuatan politik Jokowi setelah tidak lagi berkuasa terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan jaringan dan hubungan yang dibangunnya selama menjadi presiden. Jokowi memiliki potensi untuk tetap berpengaruh, baik melalui partai politiknya maupun sebagai penasihat bagi pemerintahan Prabowo.

Ada kesempatan bagi Jokowi untuk berperan dalam DPA atau mendirikan partai politiknya sendiri, yang dapat membuka jalan bagi kontribusinya pada kemajuan Indonesia. Dalam dunia politik yang selalu berubah, kekuatan tidak hanya terletak pada jabatan resmi. Dengan pengalaman dan pengaruhnya, Jokowi dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi negara. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun