Pendidikan Sebagai Organ Vital, Menjaga Demokrasi Tetap Berdenyut

Pendidikan yang bias, yang tidak mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, juga dapat merusak integritas demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang terbatas pada pandangan satu pihak atau kelompok dapat memperburuk polarisasi dan memperlemah kesadaran kritis warga negara (Sudirman, 2022).

Di era digital, teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan. Akses informasi yang mudah dan cepat sering kali dibarengi dengan penyebaran misinformasi yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting, termasuk demokrasi. 

Di Indonesia, misinformasi yang menyebar melalui media sosial sering kali memengaruhi pilihan politik masyarakat, terutama menjelang pemilu. 

Pendidikan harus mampu memberikan keterampilan berpikir kritis dan literasi media agar warga negara dapat menyaring informasi yang akurat dan bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan politik mereka (Kominfo, 2023).

Untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas dan distribusi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang terisolasi.

 Program Indonesia Pintar yang diluncurkan pemerintah dapat mempercepat upaya ini, dengan memberikan beasiswa dan bantuan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat bersekolah tanpa hambatan biaya (Kemdikbud, 2021). Program-program seperti ini dapat memperkuat inklusivitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi demokrasi.

Untuk memperkuat demokrasi, penting bagi pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Memasukkan nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum akan membantu generasi muda memahami peran mereka dalam sistem demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif. 

Hal ini juga akan membekali mereka dengan keterampilan untuk membuat keputusan politik yang bijak dan berdasarkan pada nilai-nilai luhur (Kementerian Pendidikan, 2022).

Pendidikan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam proses pendidikan, baik melalui partisipasi dalam pengembangan kurikulum maupun dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan yang mendukung demokrasi (Hidayat, 2022).

Pendidikan dapat dianggap sebagai "organ vital" dalam menjaga demokrasi karena perannya yang tak tergantikan dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif. Tanpa pendidikan yang berkualitas, prinsip-prinsip dasar demokrasi---seperti partisipasi yang setara, kebebasan berpendapat, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi---akan terancam. 

Pendidikan memberikan alat bagi individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta membantu mereka untuk berpikir kritis dan menginformasikan keputusan politik mereka. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang mendukung keberlanjutan demokrasi.