Sudah menjadi rahasia umum bahwa perjalanan dinas baik dalam ataupun luar kota bukan lagi ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi, akan tetapi digunakan sebagai penambah “masukan.” Begitu juga dengan rapat-rapat yang diadakan di hotel berbintang, tidak sedikit yang tidak menghasilkan apapun.
Berkurangnya tambahan pendapatan memang menjadi perhatian utama dalam menanggapi larangan-larangan tersebut. Gaji dan tunjangan PNS memang dinilai oleh beberapa orang sangat kurang. Akan tetapi tidak ada jaminan juga apabila penghasilan dinaikkan sesuai dengan standar hidup di tempat kerja maka tindakan-tindakan kecurangan (baca: korupsi) akan hilang, atau etos kerja akan meningkat.
Di sisi lain, bagi sebagian besar masyarakat umum dan (mungkin) beberapa PNS menanggapi peraturan-peraturan tersebut dengan positif. Dari beberapa fakta di atas, maka ada dan bahkan banyak benarnya apabila ada peraturan yang melarang hal-hal tersebut di atas, dengan dalih lebih meningkatkan efisien dan efektivitas dalam penggunaan anggaran negara.
Di samping itu, citra PNS yang mempunyai etos kerja rendah atau malas-malasan, boros dan cenderung “manja” dalam menggunakan uang negara sudah menjadi pembicaraan publik, dan mungkin menjadi dasar dalam mengeluarkan peraturan tersebut di atas.
Fakta-fakta tentang citra negatif PNS tersebut, memang diakui masih banyak terjadi di lingkungan PNS. Perilaku yang sebenarnya kurang berkenan itupun bahkan sudah menjadi “biasa” karena dilakukan banyak orang dan juga menjadi suatu kebiasaan. Bahkan perilaku tersebut sudah menjadi budaya, norma dan adat karena sudah berlangsung secara terus menerus. Dalam teori ekonomi politik, perilaku ini disebut sebagai “path-dependency,” yaitu ketergantungan sekelompok individu, organisasi atau bahkan negara pada suatu norma atau budaya yang walaupun salah akan dianggap benar karena dilakukan secara masif. Malahan segilintir orang yang tidak mengikuti akan dianggap asing walaupun tindakannya tersebut secara “moral” dan nilai good governance adalah baik. Salah satu cara untuk mengatasi dengan cara “tansformational change,” dimana komitmen dari Pimpinan Tertinggi suatu negara dan juga dorongan masyarakat umum menjadi kunci utama.
Suatu sistem birokrasi yang seperti sistem kerajaan pun menjadi salah satu penyebab kejadian-kejadian tersebut. Sehingga tidak heran apabila banyak anak muda yang masuk PNS mempunyai ideologis tetapi begitu berkecimpung di dalamnya akan berubah. Sistem birokrasi dapat membuat seorang, yang berprestasi dan mempunyai ideologis, disingkirkan, difitnah, dan diasingkan apabila tidak “menurut” dengan atasan. Hal inilah yang membuat kreativitas dari kaum-kaum pendobrak akan berhenti dan (mungkin) akhirnya mengikuti sistem tersebut.
Menyikapi pros and cons aturan-aturan tersebut di atas dan seiring dengan menyambut Peringatan HUT KORPRI, mari kita sambut aturan-aturan tersebut dengan posotive thinking. Kalau kita berpikir jauh kedepan dan berpikir luas, maka aturan-aturan tersebut tentu saja akan membuahkan hasil yang positif. Sebagai contoh, hasil penghematan belanja PNS yang tidak efektif dapat direalokasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok dan belum dapat menikmati program pembangunan. Selain itu, mari kita jadikan larangan-larangan tersebut sebagai momen untuk berubah, refleksi dan intropeksi menjadi PNS yang professional, akuntabel dan jujur.
Saya yakin masih banyak pegawai pemerintah yang ingin dan mampu untuk berubah dan bekerja sesuai dengan kaidah “good governance” untuk negeri ini. Beberapa dari mereka memang sudah nampak, beberapa dari mereka sedang sembunyi, dan beberapa dari mereka sedang dibuang.
Untuk mewujudkan revolusi mental tersebut, selain inisiasi dari para pimpinan juga diperlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kinerja para PNS yang menjadi faktor sukses dalam mengimplementasikan transformational change. Di kala situasi politik yang memanas, hanya gerakan dari masyarakat umumlah yang mampu menciptakan kondisi pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan kita semua. Saya yakin dengan gerakan yang sering disebut dari “revolusi mental” sebagai “trasformational change” ini mampu membalikkan kepercayaan masyarakat kepada PNS, dan pada akhirnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
DIGAHAYU KORPRI!!! PNS UNTUK MASYARAKAT, NUSA DAN BANGSA!!!
http://pungkyw.wordpress.com/2014/12/01/pns-bukan-musuh-rakyat/