Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menegaskan komitmennya untuk beradaptasi dengan era digital melalui penyelenggaraan Konferensi Besar (Konbes) yang digelar. Ketua Umum PP IPPNU, Whasfi Velasufah, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Alvara untuk menyusun strategi penetrasi ke sekolah-sekolah umum.
"PBNU meminta kami untuk mengadakan FGD dengan Alvara yang insyaallah akan segera dilaksanakan. Ini adalah bagian dari strategi IPPNU untuk masuk ke sekolah-sekolah umum," jelas Whasfi dalam pembukaan Konbes.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, M.A., dalam arahannya menekankan pentingnya transformasi digital dalam berorganisasi. "Kita tidak bisa menolak digitalisasi. Warteg saja sekarang sudah digital, tidak sepatutnya organisasi sebesar IPNU-IPPNU tertinggal," tegasnya.
Mengutip futurolog Alvin Toffler, Nur Hidayat mengingatkan bahwa di abad ke-21, buta literasi bukan lagi tentang kemampuan baca tulis, melainkan ketidakmampuan untuk belajar, melepas, dan belajar kembali (learn, unlearn, and relearn).
Dewan Pembina Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. yang hadir dalam pembukaan Konbes menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia menuju 2045. "Ada 21 tahun tersisa menuju 2045. Indonesia diberi bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang mendominasi hingga tahun 2045. Ini adalah jembatan dari Allah untuk menjemput takdir menjadi negara maju," ujarnya.
Ida mengingatkan bahwa Indonesia harus belajar dari keberhasilan Jepang dan Korea Selatan dalam memanfaatkan bonus demografi, bukan seperti Thailand dan Afrika Selatan yang gagal memanfaatkannya. "Saat ini lebih dari 58% penduduk Indonesia tingkat pendidikannya hanya sampai SMP ke bawah, yang bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 11-13%," ungkapnya.
Merespons tantangan tersebut, PP IPPNU telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
1. Melakukan riset di wilayah terpilih sebagai basis pengembangan materi kaderisasi
2. Implementasi kebijakan peremajaan usia secara bertahap
3. Pengembangan sistem kaderisasi yang terintegrasi dengan PBNU
