Secara konsep bahwa Partai Politik demokratis, sejatinya tak memungkinkan adanya kekosongan calon kepala daerah atau adanya satu pasangan kepala daerah yang dikompetisikan dengan Kotak/Kolom Kosong.
Tetapi dalam praktek politik demokrasi di negeri ini, justru partai politik anti terhadap sistem demokrasi yaitu dengan mempraktekan model politik-oligarki. Kekuasaan partai politik ada pada segelintir elit dan tidak dikelola secara demokratis, tetapi ditentukan oleh sekelompok elit dengan mengatasnamakan proses demokrasi. Inilah yang disebut sebagai praktek politik oligarki yang menempel atau bagian dari partai tipologi partai politik.
Politik oligarki adalah jenis politik yang menempatkan sekelompok kecil elit untuk membuat sebuah keputusan partai politik. Dalam konteks Pemilukada, sekelompok elit partai politik inilah, masa depan politik kader, anggota dan konstituen/pemilih dipertaruhkan . Maka tak heran para bakal calon kepala daerah yang memiliki stok dana besar atau para saudagar politik melakukan politik belanja dengan sistem borong.
Pandangan belanja borong partai politik untuk kepentingan calon kepala daerah ditentang oleh semua elit-oligarki partai politik di negeri ini dan dianggap sebagai sebuah hoax. Tetapi alur: saudagar-belanja-borong-partai politik adalah realitas politik yang tak dapat dibantahkan.
Penolakan atas adanya istilah belanja partai politik atau uang mahar oleh elit-elit oligarki, tetapi ada juga secara tersirat diakui sebagai kesepakatan partai politik dengan calon kepala daerah dengan sebutan biaya politik. Tetapi, apa pun istilahnya, yang pasti praktek oligarki dalam pengelolaan partai plitik adalah sesuatu yang nyata adanya.
Bagaimana mungkin partai politik dapat bersatu untuk mengusung calon tunggal kepala daerah, sementara ada ideologi partai politik dan kepentingan politik yang beragam diantara partai politik. Kecuali terjadinya persekongkolan politik dalam bentuk kuasa- modal dan nir ideologi. Dan fenomena sekelompok elit-elit oligarki yang ada pada struktur partai politik, ibaratnya vendor bagi para calon dan calo kepala daerah.
Makassar, 20 Juni 2018
