Pro dan kontra vaksinasi muncul saat Presiden Joko Widodo mendatangkan vaksin Covid-19 bernama Sinovac dari Tiongkok. Ada yang meragukan bahwa vaksin itu aman dan efektif melawan gempuran Covid-19, ada juga yang meragukan kesucian vaksin itu.
Namun keraguan-keraguan itu lambat laun terbantahkan. Setelah BPOM menyatakan vaksin Sinovac aman dan MUI menegaskan bahwa vaksin suci dan halal, keraguan di kalangan masyarakat mulai berkurang. Apalagi, ketika Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin, diikuti sejumlah gubernur termasuk Ganjar Pranowo, antusias masyarakat untuk divaksin terus meningkat.
Baru-baru ini, Ganjar mengeluarkan statemen positif terhadap dampak vaksinasi di Jawa Tengah. Dari data yang ada, jumlah kasus positif Covid-19 yang menimpa tenaga kesehatan terus menurun setelah mereka divaksin tahap pertama.
Vaksinasi di Jawa Tengah dimulai serentak pada 14 Januari 2021. Sebanyak 62 ribu dosis vaksin tiba, langsung disuntikkan kepada tenaga kesehatan yang ada.
Dampaknya mulai terasa. Setelah program vaksinasi itu, jumlah tenaga kesehatan di Jateng yang terpapar Covid-19 terus mengalami penurunan.
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng menunjukkan, sejak November hingga Desember 2020, jumlah tenaga kesehatan di Jateng yang terpapar Covid-19 tiap minggunya mencapai 200 lebih. Namun setelah program vaksinasi dilakukan, jumlahnya terus menurun, dari hanya 179 pada minggu ketiga Januari, turun lagi 141 pada minggu keempat Januari, dan turun drastis dengan hanya 55 kasus pada minggu pertama Februari 2021.
Penurunan angka kesakitan Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan mungkin juga terjadi di provinsi lain. Namun sampai saat ini, belum ada statemen dari daerah lain tentang dampak vaksinasi terhadap turunnya angka kasus positif di kalangan tenaga kesehatan. Jika daerah lain juga sama dengan Jawa Tengah yang kasusnya menurun, maka fakta bahwa vaksin ampuh menurunkan angka penyebaran Covid-19 benar-benar terbukti.
Meski masih terlalu dini untuk menyimpulkan penurunan itu karena dampak vaksinasi, namun setidaknya angka-angka itu membuat optimisme semakin meninggi. Jika benar turunnya kasus positif Covid-19 klaster tenaga kesehatan itu akibat vaksinasi, tentu ada harapan Indonesia bisa kembali pulih dari keterpurukan.
Data-data itu telah disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kepada Menteri Kesehatan, Menko Marinvest dan tentu saja Presiden Joko Widodo. Sepertinya, data itu yang digunakan acuan Jokowi meminta masyarakat umum dilibatkan pada proses vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik. Jokowi sudah menegaskan, masyarakat umum seperti pedagang pasar harus diikutkan dalam vaksinasi kepada pelayan publik itu.
Jika terlaksana, maka akan semakin banyak orang yang divaksin di Indonesia. Jika pelayan publik divaksin dan masyarakat yang rentan seperti pedagang pasar diikutsertakan, maka tak hanya sisi kesehatan yang bisa diselesaikan, melainkan sisi ekonomi akan merangkak pulih.
Tak salah jika Jokowi meminta pedagang pasar diikutkan dalam proses vaksinasi tahap kedua. Mengingat, pasar merupakan tumpuan ekonomi terbesar masyarakat dan kondisinya selama ini sulit ditata. Sudah tak sedikit pasar yang menjadi klaster penyebaran Covid-19, akan tetapi mereka tetap nekat berjualan karena himpitan ekonomi.
Jika para pedagang pasar ini divaksin, maka roda ekonomi masyarakat di tingkat bawah akan tetap berputar. Para pedagang akan semakin tenang bekerja, karena keamanan mereka terjamin.
Vaksin memang jadi satu-satunya harapan penanganan pandemi di Indonesia. Meski menunjukkan hasil bagus, masyarakat tetap tidak boleh bersorak dan menganggap sudah bebas dari bencana. Meski efektif, program vaksinasi di Indonesia masih berjalan sepersekian persen, dari target 70 persen di Indonesia. Herd imunity belum terbentuk, masih jauh panggang dari api.
Sambil menunggu selesainya proses vaksinasi yang ditarget setahun itu, alangkah baiknya masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Karena sejatinya, vaksin terbaik saat ini adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M).
