Jakarta gempar dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dalam penanganan pandemi Covid-19. Khawatir akan peningkatan kasus yang signifikan dan ketersediaan rumah sakit penampung pasien yang semakin limit, Anies langsung menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.
Tak pelak, keputusan tarik rem darurat secara mendadak oleh Anies itu menggemparkan publik. Para netijen +62, langsung nyaring berkicau di sejumlah platform dunia maya. Ada yang pro, tentu ada pula yang kontra. Bahkan tak hanya rakyat biasa, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga ambil suara. Mulai Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar silih berganti mengomentarinya.
Dengan bahasa masing-masing, para pembantu Joko Widodo itu menilai, keputusan Anies menerapkan PSBB total di DKI Jakarta sangat bahaya dan dapat berdampak cukup besar pada sejumlah bidang, yakni ekonomi, kelancaran distribusi logistik hingga manufaktur. Tak hanya Jakarta saja, tapi juga nasional.
Bukan tidak setuju sepenuhnya, para menteri Jokowi itu sebenarnya sepakat dengan pengetatan yang dilakukan Anies untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Namun bukan dengan PSBB total yang diambil, melainkan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro (PSBM). Agaknya, Presiden Joko Widodo juga lebih setuju penerapan PSBM dibanding PSBB. Dengan pengetatan di tingkat kecil seperti RT, RW, desa atau komunitas lebih kecil, dinilainya lebih efektif dibanding PSBB total. Mengingat, tak semua daerah di Jakarta adalah zona merah.
Dari pernyataan-pernyataan itu, sepertinya pemerintah pusat tidak sepaham dengan Anies untuk kembali menerapkan PSBB total di DKI Jakarta pada Senin, 14 September nanti. Apalagi, daerah penyokong seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi juga masih kebingungan dengan rencana Anies. Para pemimpin di daerah penyokong Jakarta itu meminta Anies berkonsultasi dulu dengan pemerintah pusat terkait rencana itu.
Menarik menantikan keputusan Anies selanjutnya. Apakah dia akan bersikukuh menerapkan PSBB total, atau mendengarkan masukan-masukan dari pihak lain? Kalau tetap memilih PSBB total, akan ada banyak pihak yang kerepotan.
Tak hanya para menteri dan daerah penyangga Ibu Kota, daerah lain seperti Jawa Tengah juga pasti terkena dampaknya. Mungkin saat ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga sedang pusing, apabila Anies benar-benar menerapkan PSBB total jilid dua.
Lho kenapa Ganjar ikut repot? Padahal dia kan jauh dari Jakarta? Mungkin pertanyaan itu yang mengalir di benak pembaca. Namun berkaca pada penerapan PSBB Jabodetabek jilid pertama, Ganjar adalah kepala daerah yang paling repot di seluruh Indonesia.
Bagaimana tidak, banyak warga Jawa Tengah yang mengadu nasib di Jakarta. Dengan penerapan kembali PSBB, maka akan banyak lapangan kerja yang berhenti atau dihentikan. Tak sedikit pula perusahaan yang mengurangi karyawan.
Akibatnya, banyak pekerja di Jakarta, yang juga banyak dari Jawa Tengah menganggur. Terpaksa, mereka pulang ke kampung halaman karena di ibu kota nasibnya tak terjamin. Gelombang pemudik dari Jakarta inilah yang harus diwaspadai Ganjar.
