Pasang Surut Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Indonesia

Kedua, masih kentalnya politik kekerabatan di tubuh elit partai politik. Contoh konkrit adanya hasil dari politik kekerabatan tersebut adalah peristiwa anak dari Ketua Umum PDIP yakni Puan Maharani yang terpilih menjadi Anggota sekaligus Ketua DPR RI periode 2019-2024. 

Ini menunjukkan, bahwa adanya politik kekerabatan ini memberikan ruang dan kesempatan yang besar hanya bagi segelintir orang, dan mengenyampingkan potensi-potensi calon perempuan lainnya. 

Dan ini diperkuat oleh data yang disampaikan oleh Ardiansa D di halaman website puskapol UI, menyebutkan bahwa hasil dalam 2 Pemilu terakhir menunjukan bahwa keterpilhan perempuan masih didominasi oleh faktor politik kekerabatan, dan 10 persen kurang keterpilihan tersebut diisi oleh basis aktivis gerakan perempuan (dalam Ardiansa D, 2015). 

Terakhir, budaya patriarki yang terus mengakar di tengah masyarakat tersebut menjadi tantangan yang serius dalam menjamin keterwakilan politik perempuan. 

Adanya pembatasan-pembatasan dalam kehidupan perempuan, baik rumah hingga lingkungan sosial, itulah yang masih perempuan rasakan di Indonesia saat ini. 

Maka dari itu, penting  untuk semua pihak serta lapisan masyarakat memahami perlunya menghadirkan keterwakilan politik perempuan. Dan perlu adanya konsolidasi yang kolektif di tingkat pusat maupun daerah terkait usaha penguatan dan peningkatan pemberdayaan serta potensi perempuan guna mencapai 30 persen keterwakilan politik perempuan di Indonesia. 

Hal itu akan mempengaruhi apa yang nantinya menjadi kepentingan perempuan, dan sejauah apa kepentingan tersebut diagregasikan oleh kaum peremuan, khususnya di parlemen.