Pengaruh Konflik Internal terhadap Fungsi Partai Politik dan Masyarakat

Oleh karena itu menyebabkan partai sangat rentan dengan konflik yang bermunculan. Selanjutnya, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam ruang lingkup partai-partai politik disebabkan oleh berbagai latar belakang, mulai dari perbedaan pandangan pada visi-misi partai, perpecahan dukungan pencalonan dalam pemilu presiden, tidak terakomodasinya usulan di dalam partai, serta perbedaan pemberian dukungan terhadap calon pimpinan partai di dalam internal partai.

Faktor-Faktor dan Kasus Konflik Internal

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik internal partai politik di Indonesia. Pertama, faktor ideologi partai. Permasalahan mengenai konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan cara pandang mengenai ideologi partai masih berlangsung hingga saat ini. Kedua, faktor terlembaganya kepemimpinan partai yang personal/individu dan oligarkis. Ketiga, faktor koalisi partai yang cair atau fleksibel. 

Partai politik dalam mengembangkan koalisi dengan partai lainnya berdasarkan pada kesamaan ideologi dan visi misi dalam melaksanakan programnya. 

Tidak jarang faktor ini datang dan menghantam internal partai politik secara bersamaan. Namun, jika melihat partai politik di Indonesia, faktor atau konflik internal yang cukup sering ditemui adalah ideologi partai dan kepemimpinan partai yang individu serta oligarkis. Jika diturunkan pada sebuah studi kasus, maka terdapat beberapa gambaran permasalahan internal dari beberapa partai politik di Indonesia. 

Berkaitan dengan ideologi partai politik, maka kita akan kembali ke belakang mengenai konflik bahkan perpecahan PAN dan PKS pada tahun 2003. Permasalahan ini didasari oleh perbedaan cara pandang perihal ideologi partai, dimana PAN terdapat perbedaan pandangan atas haluan politik partai. PKS pun tidak berbeda jauh, karena terdapatnya kader partai yang memiliki cara pandang yang idealis, disamping itu pun terdapat kelompok yang pragmatis. 

Tidak hanya itu, munculnya wacana PKS menjadi partai terbuka di tahun 2008-2010 ini memunculkan banyak pertentangan di dalamnya. Lalu kaitannya dengan terlembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis. Maka pikiran kita akan langsung tertuju pada 2 partai besar di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Demokrat. 

Hal itu dikarenakan terdapat mekanisme atau pengelolaan partai, yang berorientasi pada kepemilikan partai secara pribadi, atau seolah-olah milik keluarga dan kelompok tertentu. Hal tersebut dapat terlihat dari masing-masing ketua umum partai tersebut, PDIP dengan Megawati sebagai ketua umum dan merupakan trah Presiden RI pertama yaitu Soekarno. 

Dan Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga merupakan anak dari mantan ketua umum Demokrat itu sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah menyebabkan memunculkan kesan pengelolaan partai politik yang tidak demokratis, khususnya pada praktik pemilihan ketua umum partai tersebut. 

Sehingga tidak jarang terjadi konflik internal yang memunculkan kasus dualisme partai politik, seperti yang menimpa Partai Demokrat beberapa waktu lalu, yaitu Partai Demokrat versi KLB Moeldoko versus Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Konflik itu muncul berawal dari munculnya asumsi bahwa terjadinya praktik dinasti politik di tubuh Demokrat, sehingga ada anggapan bahwa Demokrat saat ini sudah melenceng dan dianggap tidak demokratis.

Pengaruh Konflik Terhadap Fungsi Parpol dan Masyarakat

Permasalahan yang berbuntut konfik internal di atas merupakan sebuah peristiwa yang jelas bertentangan dengan fungsi partai politik. Hal itu dikarenakan terdapat fungsi sarana pengatur atau mengelola konflik, khususnya yang muncul di tengah masyarakat.