Sistem multi partai, luasnya wilayah Indonesia, dan penduduknya yang besar ini seringkali membuat persoalan yang terjadi di Indonesia cukup kompleks.
Tidak hanya itu, pada babak-babak awal, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menemui permasalahan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi.
Namun itu bukan menjadi sebuah hambatan negara ini untuk terus membenahi Pemilunya, karena terdapat banyak banyak konsep tata kelola Pemilu yang dapat diformulasikan dan dijadikan sebuah patokan dalam penyelenggaraan di Indonesia.
Maka dari itu, pembahasan ini yang akan mengantarkan kita pada kompleksitas yang ada dalam Pemilu, khususnya di Indonesia saat ini. Sehingga konsep tata kelola Pemilu ini dapat dianalogikan sebagai sebuah pondasi rumah sebelum kita lebih jauh membangunnya.
Dilema dan Tantangan Pemilu Serentak 2024
Menyinggung terkait dengan Pemilu serentak tahun 2024 yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Jika menengok kembali pada Pemilu di tahun 2019, maka pada dasarnya saya berpendapat untuk tidak mengulangi “Pemilu berdarah” atau Pemilu serentak kembali.
Pertama, karena banyaknya kejadian yang merugikan masyarakat dan khususnya yang menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), yang pada saat itu gugur/meninggal dunia.
Ini menjadi catatan sejarah penyelenggaraan Pemilu terburuk di Indonesia sejak era reformasi dan orde baru, atau bahkan terburuk di dunia. Pemilu serentak tahun 2019 lalu telah menelan korban kurang lebih ada 527 jiwa yang dinyatakan meninggal, juga 11.239 orang yang sakit.
Kita tidak boleh melihat kejadian ini hanya sekedar angka, namun ini adalah nyawa manusia yang seharusnya dapat kita lindungi dan bahkan kita jaga. Sangat disayangkan ketika Pemilu yang dianalogikan sebagai “pesta rakyat” harus berubah menjadi duka serta kesedihan rakyat.
Sedih rasanya ketika pemerintah dan khususnya orang-orang dibalik tercetusnya Pemilu serentak ini lepas tangan atau tidak mempertanggungjawabkan tindakannya.
Alasan kedua yaitu banyaknya indikasi dan celah kecurangan yang terjadi secara aktif, masif, serta sistematis di berbagai daerah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gejolak politik yang mengarah pada kebencian, dan ini semua tidak hanya terjadi di atas (golongan elite) namun juga di kalangan masyarakat/publik.
