Setelah upacara selesai, warga masyarakat dan para murid berebut untuk bisa berfoto di depan helikopter Skadron 600 Puspenerbal yang terlibat dalam operasi bakti SBJ LXIII/2014. Sebagian personel lalu kembali ke KRI SHS-990, sebagian bergabung melanjutkan pelayanan kesehatan. Dari Pulau Mutus kami akan melanjutkan bakti sosial ke Waisai dan Sorong.
Sementara itu pada saat yang bersamaan, seorang ibu warga Kampung P. Mutus  sedang menjalani operasi Seksio Sesaria. Indikasi operasi Seksio tersebut karena kondisi kesehatan sang Ibu tergolong resiko tinggi untuk melahirkan. Sesuai jadwal, seharusnya ibu tersebut dirujuk ke RSUD Waisai. Namun kehadiran kapal rumah sakit KRI SHS-990 mengubah rencana tujuan rujukan. Sang bayi yang lahir tepat pada HUT RI ke 69 di kamar operasi  KRI SHS-990 pun akhirnya diberi nama Oktavianus Bhaskara Mayor. Sebagian identitas bayi merupakan gabungan nama Komandan Satgas dan nama operasi bakti. Kebetulan dr. Effrinsi spesialis anestesi yang membantu operasi seksio adalah Kowal berpangkat mayor.
Sang ayah dan ibu bayi tersenyum di ruang pulih sadar. Bangkitnya harapan anak-anak pasca operasi bibir sumbing dan warga yang senang pasca-operasi tumor dengan penyulit di kapal rumah sakit. Prajurit zeni marinir satgas pun merenovasi gedung SD dan rumah dinas guru. Semuanya membuktikan negara hadir di tengah warga kampung Pulau Mutus.
Indonesia Raya di Stadion Lukas Enembe
Tujuh tahun kemudian setelah Opsbak SBJ LXIII/2014, Indonesia Raya kembali berkumandang jauh dari P. Mutus, yaitu di Stadion Lukas Enembe, Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Dalam suasana yang megah membanggakan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan paduan Suara Mahasiswa Universitas Cenderawasih bersama seluruh undangan dan penonton pada pembukaan maupun penutupan PON XX di Papua. Â Untuk pertama kali sejak republik ini berdiri, PON dilaksanakan di tanah Papua.
Torang Bisa telah dibuktikan dengan pujian Wapres Ma'ruf Amin bahwa PON Papua berbuah sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Papua menduduki peringkat keempat setelah Jabar, DKI Jakarta dan Jatim, sedang pada PON 2016 berada di peringkat delapan. Tak berlebihan bila Wapres dalam pidato penutupan PON menyampaikan pantun : "Trada Papua tra asik. Mari tong bernyanyi sampe berisik. Semoga Papua tambah cantik. Deng pembangunan paling terbaik."<1>
Kemegahan penyelengaraan PON XX Papua menunjukkan kesiapan sarana infrastruktur yang memadai. Meskipun terhambat pandemi Covid-19, Kementerian PUPR berhasil menjamin kesiapan infrastruktur di Papua untuk mendukung penyelenggaraan PON. Selain membangun venue olahraga, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Papua (kompas.com, 5/10/2021).
Sukses penyelenggaraan PON juga terlihat pada sisi keamanan, di mana tidak ada yang mendapat ancaman dan gangguan keamanan di empat klaster  pertandingan dan perlombaan olahraga yang diselenggarakan terpisah. Semoga setelah PON XX berakhir, pembangunan infrastruktur di Papua semakin lancar, situasi keamanan semakin membaik dan terwujud Papua yang damai. Kesinambungan pembangunan memerlukan stabilitas keamanan.
Pada bulan September 2021, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) tercatat  melakukan perusakan  dan pembakaran fasilitas publik, menyerang dan menimbulkan korban jiwa tenaga kesehatan dan aparat TNI-Polri. Selain warga masyarakat, aksi KST juga pernah menyerang guru dan pekerja proyek pembangunan jalan.Â
Aksi KST jelas menghambat upaya pembangunan di berbagai bidang dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Target KST adalah timbulnya ketidakpercayaan masyarakat, bahwa negara tidak mampu menjamin stabilitas keamanan karena KST semakin kuat dan keberadaan KST memperjuangkan kemerdekaan Papua diperhatikan masyarakat internasional. Â
Menelaah pembangunan, keamanan dan perdamaian Papua tak lepas dari persoalan konflik. Dari perspektif motif dan aktor yang terlibat konflik, menurut  Frans Pekey terdapat 2 (dua) persoalan yang memerlukan pendekatan yang berbeda, yaitu "Konflik di Papua" dan "Konflik Papua". Konflik di Papua dimaknai sebagai konflik kesejahteraan dan sosial budaya berupa kesenjangan pembangunan kesejahteraan, tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, serta marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang papua yang penyelesaiannya memerlukan dialog pembangunan Papua.
