Penanggulangan Bencana, Usai Tugas Ini Lalu ke Mana?

Oleh :  Pudji Widodo

Multi-peran kapal bantu rumah sakit TNI

Senin malam tanggal 1 Oktober 2018, tiga kapal perang tipe Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar-590 (MKS), KRI Surabaya-591 (SBY) dan KRI dr. Soeharso-990 (SHS) merapat di Pelabuhan Benoa. Dari ketiga kapal perang ini didebarkasi kendaraan taktis, alat dan perlengkapan  serta ratusan personel pasukan khusus TNI dan Paspampres yang akan mendukung pelaksanaan Annual Meeting International Moneter Fund -- World Bank Group (AMIMF-WBG) 2018. Pertemuan tahunan IMF dan WBG diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 8 - 14 Oktober 2021.

Berbeda dengan dua kapal LPD lainnya, KRI SHS-990 setelah menurunkan muatannya, segera bertolak ke Palu Sulawesi Tengah untuk melakukan operasi bantuan penanggulangan bencana gempa dan tsunami Palu yang terjadi pada 28 September 2018. Waktu persinggahan yang singkat itu dimanfaatkan KRI SHS-990 untuk memuat bantuan masyarakat Bali dan embarkasi personel kesehatan tambahan dari berbagai instansi yang akan memperkuat kemampuan pelayanan kesehatan di daerah bencana. 

Perubahan situasi, masifnya kerusakan infrastruktur dan perkiraan korban, penyelamatan korban bencana dari ancaman kematian serta keterbatasan sampai lumpuhnya fasilitas kesehatan lokal, merupakan merupakan dasar keputusan komando atas menggerakkan kapal rumah sakit menuju lokasi bencana.

Pada tahap perencanaan AM IMF-WBG 2018, KRI SHS-990 disiapkan sebagai Floating Hospital dalam penanganan evakuasi dan antisipasi kedaruratan bencana bersama 4 fasilitas kesehatan lainnya, yaitu RS Siloam Denpasar, RSUP Sanglah, RS Kasih Ibu dan RS BIMC Nusa Dua. 

Selanjutnya pada tahap persiapan pertemuan IMF pun dilaksanakan Table Top Exercise dan Tactical Floor Game, di mana alur evakuasi diantaranya adalah ke KRI (Buku Laporan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF WB, 2018 : 24, 82, 86)<1>. Pertemuan tahunan IMF-WBG berjalan aman, namun pada waktu yang berdekatan menjelang AM IMF-WBG dilaksanakan terjadi gempa Palu, yang menyebabkan KRI SHS-990 harus bertugas ke Palu dengan tugas tambahan lebih dahulu singgah ke Bali menurunkan personel dan material pengamanan AM IMF-WBG 2018.

Dua bulan sebelum gempa Palu, pada tanggal 29 Juli 2018 telah terjadi gempa Lombok. KRI SHS-990 pun hadir di Lombok memberi bantuan pada fase tanggap darurat. Di bidang perbaikan infrastrukrur, ketika proses pemulihan bencana gempa di Lombok belum selesai, Mabes TNI bahkan harus menggeser pasukan zeni yang terlibat bantuan pemulihan gempa Lombok ke Palu. Inilah contoh dinamika mobilisasi pasukan TNI pada saat rakyat membutuhkan kehadirannya sesuai amanat UU.  

Variasi penugasan KRI SHS-990 menggambarkan multi perannya sebagai kapal perang. Dalam nomenklatur kapal perang TNI AL, KRI SHS-990 memang digolongkan dan dirancang sebagai kapal bantu rumah sakit. Dek B dan dek C KRI SHS-990 dipergunakan sebagai fasilitas pelayanan rumah sakit yang meliputi UGD, 5 kamar operasi, Ruang pulih sadar, ICU, Ruang perawatan 40 TT, poliklinik spesialis, fasilitas pemeriksaan penunjang klinik, logistik kesehatan, doctor station, nurse station, fasilitas binatu medis dan sterilisasi. Helipad KRI SHS-990 mampu menampung 2 unit helikopter untuk evakuasi medik udara. Dengan demikian di kapal rumah sakit terdapat dua pimpinan organisasi yaitu Komandan KRI SHS-990 dan Kepala Rumah Sakit Kapal.

Untuk kepentingan tertentu, KRI SHS-990 dapat juga diberi peran tambahan mengangkut pasukan dan kendaraan tempur TNI, yang umumnya tugas ini diemban oleh kapal perang jajaran Satuan Kapal Amfibi Koarmada RI. Bahkan selama ini pada latihan gabungan TNI, KRI SHS-990 berada di mandala pertempuran, yang menyebabkan kapal tersebut sah menjadi sasaran serangan lawan. Dalam keadaan darurat, ruang dek A yang biasa disebut tank deck, yang biasanya ditempati kendaraan tempur dan kendaraan taktis pasukan, dapat dipergunakan untuk menambah kapasitas ratusan  tempat tidur pasien.

KRI SHS-990 memang bertanda palang merah, namun badan kapalnya bercat abu-abu. Berbeda dengan kapal rumah sakit Peace Ark milik Angkatan Laut Tiongkok, maupun kapal rumah sakit Angkatan Laut Vietnam yang memenuhi ketentuan konvensi Jenewa bertanda palang merah dengan badan kapal bercat putih. Ketika Jepang menyerbu Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, USS Solace yang bercat putih adalah kapal rumah sakit AS yang menyelamatkan nyawa ribuan prajurit AS. Saat ini AS juga mengoperasionalkan USNS Mercy dan USNS Comfort sebagai kapal rumah sakit yang bercat putih.  

Menambah kapal bantu rumah sakit dan pesawat angkut 

Pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021, gempa mengguncang Mamuju dan Majene Sulbar yang tidak berpotensi tsunami. Dua fasilitas kesehatan TNI kembali bertugas melaksanakan bantuan kemanusiaan, KRI SHS-990 bersandar di pelabuhan Mamuju dan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Yonkes 2 Divisi 2 Kostrad digelar di lapangan Korem 142/Taroada Tarogau, Mamuju pada 22 Januari 2021. Yang menarik, pergeseran Rumkitlap yang diawaki 140 prajurit Yonkes 2 Kostrad dan 13 personel Puskesad dari Jakarta menuju Mamuju menggunakan kapal TNI AD ADRI-52 (kostrad.mil.id, 27/1/2021)<2>. Momen tersebut menunjukkan setiap elemen kekuatan TNI teruji untuk menerima perintah tugas operasi setiap saat dan dapat melaksanakan interoperabilitas antar satuan.

Gempa Mamuju dan Majene Sulbar terjadi tepat seminggu setelah KASAL Laksamana Yudo Margono melakukan launching dan shipnaming kapal jenis Bantu Rumah Sakit (BRS) KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 di dermaga PT PAL Indonesia pada 7 Januari 2021. Sebagai karya anak bangsa, kapal yang mengadopsi jenis LPD namun tanpa  rampa buritan ini, diharapkan makin meningkatkan nilai jual industri pertahanan dalam negeri. Salah satu pengguna kapal LPD produk PT PAL Indonesia  ini adalah Angkatan Laut Filipina.

Rangkaian gempa di Sulawesi Barat yang terjadi berdekatan dengan prosesi pemberian nama kapal bantu rumah sakit, sungguh merupakan peristiwa "kebetulan" yang sangat bermakna. Sudah suratan bahwa geografi dan geologi NKRI yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, dikelilingi cincin api pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua. Pada kondisi seperti inilah terasa urgensi Indonesia perlu memiliki kapal rumah sakit yang memadai dalam kapabilitas dan jumlah, karena kemungkinan lokasi trouble spot lebih dari satu pada waktu yang relatif sama.

Kapal rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan bergerak, rumah sakit lapangan Batalyon Kesehatan TNI dan material alat berat Batalyon Zeni TNI merupakan alutsista satuan yang ditunjuk sebagai Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI. KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 melengkapi pemenuhan target Minimum Essential Force (MEF)  yang sampai tahun 2024 TNI AL diharapkan telah memiliki 3 kapal bantu rumah sakit. Maka kehadiran KRI dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan meningkatkan gelar kekuatan PRCPB TNI. 

Pergeseran menggunakan kapal memungkinkan selain alat dan bekal kesehatan, juga dapat diangkut perlengkapan kemarkasan, puluhan kendaraan angkut sekelas truk logistik dan personel, BBM, ambulan dengan efektif dan efisien. Di pulau-pulau terpencil, yang tidak memiliki bandara dan dan dermaga, kapal rumah sakit yang lego jangkar jauh dari pantai, tetap dapat melaksanakan pelayanan kesehatan karena dilengkapi dengan  LCU sebagai ambulan laut dan helikopter sebagai ambulan udara. Ancaman susulan gempa dan rusaknya infrastruktur bandara pun bukan menjadi kendala bagi beroperasinya kapal bantu rumah sakit.

Pergeseran material dan personel rumah sakit lapangan juga dapat dilakukan dengan cepat menggunakan pesawat udara. Faktor inilah barangkali yang menyebabkan Menhan Riamizad Ryacudu pada periode pertama pemerintahan  Presiden Jokowi pernah berencana membeli pesawat jumbo Airbus A400M buatan Perancis. Dengan daya angkut 37 ton, pesawat A400M ini selain dapat mengangkut pasukan, juga bisa membawa truk 25 ton, peti kemas berukuran 6 meter, melaksanakan misi taktis dan strategis, serta misi kemanusiaan pasca bencana (merdeka.com, 9/4/2019)<3>. Namun hingga kini perkembangan rencana pembelian pesawat A400M sebagai alutsista TNI AU tidak terdengar lagi.

Dengan kapasitas yang lebih terbatas, pesawat angkut TNI AU yang ada saat ini bisa terlebih dahulu mengangkut Tim Penilai Kesehatan Cepat (Rapid Health Assesment Team/RHAT), Emergency Medical Team (EMT) dan personel Satgas Darat dengan yang prioritas melaksanakan tugas SAR serta untuk membantu Polri karena daerah bencana rawan tindak kriminal. Golden time periode keselamatan korban bencana dan menurunkan resiko ancaman kematian korban bencana inilah yang membuat kebijakan mengirim RHAT, EMT dan Satgas Darat sebagai prioritas pertama tiba di lokasi bencana.  Selanjutnya satuan rumah sakit lapangan menyusul kemudian dengan kapal perang yang daya angkutnya lebih besar.

Perbedaan kesiapsiagaan bencana dengan mitigasi

Tim RHA dan EMT dapat diperankan oleh unsur kesehatan wilayah baik dari jajaran Kesdam, Diskes Lantamal, Korem, Kodim, Lanal atau Lanud. Bersama Basarnas dan potensi SAR wilayah, satuan komando kewilayahan tersebut juga dapat berperan melaksanakan tugas SAR. Selain dengan BNPB dan BPBD sebagai leading sector, koordinasi ketat juga perlu dilaksanakan dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes yang memiliki organisasi vertikal di daerah.    

Koordinasi seperti halnya interoperabilitas, sebuah kata yang mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan di lapangan. Hal ini karena kapabilitas kerja sama antar satuan dan terpadu dengan instansi sipil pemerintah bukan muncul begitu saja, namun harus dibentuk agar memiliki kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam serangkaian aksi nyata sebagai bukti kesiapsiagaan bencana. Mungkin ini akan menimbulkan kerancuan, lalu apa bedanya konsep kesiapsiagaan bencana dengan mitigasi bencana sebagai upaya yang sama-sama dilakukan sebelum bencana terjadi.  

Ruang lingkup mitigasi mencakup kebijakan yang lebih luas secara struktural maupun nonstruktural dan berjangka panjang, sedang kesiapsiagaan fokus kepada tindakan jangka pendek, rincian kegiatan mitigasi lebih bersifat umum sedang kesiapsiagaan adalah rencana rinci menyangkut tindakan penyelamatan. LIPI dan UNESCO telah menyusun framework kesiapsiagaan terhadap bencana dan mengelompokkan menjadi 5 parameter : (1) adanya kapasitas pengetahuan tentang bencana, (2) perumusan kebijakan pendidikan; sumber daya serta anggaran kesiapsiagaan, (3) perencanaan kedaruratan, (4) sistem peringatan dan (5) mobilisasi sumber daya (Adiyoso, 2018 : 191) <4>.

Bila kita cermati peran Kesehatan TNI dan TNI secara umum, yang pada tulisan ini diwakili kejadian bencana tahun 2018 dan 2021, tampak lebih dominan pada fase tanggap darurat penanggulangan bencana. Maka pengadaan alutsista kapal bantu rumah sakit atau rencana penambahan pesawat angkut merupakan bagian dari framework kesiapsiagaan bencana sebagai hasil dari perumusan kebutuhan sumber daya kesiapsiagaan, perencanaan dan mobilisasi sumber daya. Pada lingkup internal TNI hal itu diwujudkan dengan adanya rencana kontijensi penanggulangan bencana dan latihan penanggulangan bencana.

Sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan interoperabilitas fase tanggap darurat dapat dibentuk dari latihan. Evaluasi latihan menghasilkan perbaikan standar prosedur operasi dalam rangka optimalisasi operasi penanggulangan bencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya latihan internal, pada tahun 2018 TNI AL mengadakan latihan bersama "3rd Multilateral Naval Exercise Komodo" (MNEK), yang diikuti 43 negara dengan fokus kegiatan operasi keamanan maritim, operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di mana KRI SHS 990 juga turut mengambil peran.

Belum lenyap duka gempa Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan tiga bulan yang lalu, tanggal 4 April 2021 siklon tropis seroja menerjang NTT yang mengakibatkan Banjir NTT. Saat tulisan ini disusun gempa tektonik menggunjang Kabupaten Malang yang getarannya juga merambat ke kota-kota lain di Jatim. Hal ini mengingatkan adanya pendapat ilmuwan bahwa Indonesia adalah laboratorium bencana, ingin meneliti jenis bencana apa saja ada. Kembali TNI terpanggil melaksanakan tugas OMSPnya pada fase tanggap darurat bencana.  

Pada tanggal 5 April 2021, KRI Oswald Siahaan-354 (OWA) diberangkatkan dari Surabaya membawa bantuan dari Kemenkes dan Kemensos RI serta Rumkitlap Yonkes 2 Marinir menuju NTT. Sedang KRI Semarang 594 (SMG) membawa 24 truk logistik bantuan pemerintah dan masyarakat, dari Jakarta dan 25 truk dari Surabaya berlayar menuju Lembata dan Larantuka. KRI SMG-594 juga membawa dapur lapangan dan kontainer medis untuk pelayanan kesehatan. Tanggal 7 Januari 2021, 22 personel kesehatan EMT  dan dapur lapangan TNI AL bersama personel Kesehatan TNI AU lebih dahulu dikirim ke lokasi bencana menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Jakarta. TNI juga mengirim KRI Ahmad Yani-351 (AMY) membawa bantuan menuju Pulau Sabu Raijua dan mengerahkan Batalyon ZeniKodam IX/Udayana dan Kodam XIV/Hasanuddin untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi<5>.  

Wasana kata

Tidak perlu diragukan lagi kesiapan alutsista dan prajurit TNI ditugasi untuk berbagai macam penanggulangan bencana, termasuk karhutla. Tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dan penanggulangan bencana serta SAR adalah bagian dari 14 tugas TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dan ketika tugas terlaksana tuntas, menyisakan seberkas tanya "setelah ini kemana?". Sebuah pertanyaan yang mengulik apakah semua pemangku kepentingan telah sistematis melakukan mitigasi prabencana.  

Siklon seroja, seperti halnya siklon tropis lainnya merupakan fenomena alam yang hampir mustahil bisa dicegah. Yang bisa dilakukan adalah menyusun kebijakan dan mendorong perilaku yang bisa mengurangi resiko korban. Namun bagaimana dengan bencana hidrometerologi yang terkait deforestasi, persoalan revitalisasi DAS serta konsistensi tata guna wilayah sesuai peruntukan ?. Kelindan persoalan sistemik ini sebagai penyebab bencana terkait erat dengan seberapa serius seluruh pemangku kepentingan mengurus mitigasi bencana, baik secara struktural maupun nonstruktural.

Mitigasi struktural merupakan upaya manusia mengendalikan alam. Upaya ini melibatkan pembangunan, rekayasa fisik, dan perbaikan untuk mengurangi resiko. Sedang mitigasi nonstruktural lebih menyangkut persoalan pembuatan kebijakan, peraturan zonasi tata ruang wilayah, penyediaan ruang terbuka hijau dan modifikasi perilaku manusia pemberdayaan masyarakat (Adiyoso, 2018 : 172). Sebagian besar upaya mitigasi tersebut menjadi ranah pemangku kepentingan di luar TNI.

Masyarakat tentu menyambut baik terhadap kesiapan personel dan alutsista TNI melaksanakan tanggap darurat bencana. Namun masyarakat akan lebih sejahtera dan aman bila mitigasi sebagai bagian dari manajemen bencana ditangani paripurna sejak dari hulu pada fase prabencana. Sebagai ancaman nirmiliter, bencana memang bukan hanya urusannya TNI (pw).

Pudji Widodo,
Sidoarjo 11 April 2021 (73).

Sumber :

1. Budiarso A (ed). Laporan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018. Kemenkeu RI, 2018.
2. Kostrad.mil.id, diunduh 8 April 2021.
3. Merdeka.com. diunduh 11 April 2021.
4. Adiyoso W. Manajemen Bencana, Pengantar dan Isu-Isu Strategis. Penerbit Bumi Aksara, 2018.
5. Puspen TNI. diunduh 11 April 2021.