Vaksinasi Covid-19: Jadilah Bagian dari Solusi, Jangan Melakukan Resistensi

Oleh: Pudji Widodo

Tenaga Kesehatan prioritas pertama penerima vaksinasi

Apa yang menjadi keraguan masyarakat terkait vaksinasi untuk penanggulangan pandemi Covid 19 terjawab sudah. Setelah MUI pada tanggal 8 Januari 2021 menyatakan bahwa vaksin Coronavac produksi Sinovac Biotech Tiongkok berstatus suci dan halal untuk digunakan, giliran BPOM pada tanggal 11 Januari 2021 memberikan persetujuan penggunaan vaksin dengan status Emergency Use Authorization (EUA). 

Uji klinik di Indonesia menunjukkan efikasi atau kemanjuran vaksin tersebut 65,3%, sementara efikasi hasil uji klinis di Brazil 78% dan di Turki 91,25%. Efikasi vaksin Coronavac di tiga negara tersebut melebihi standar WHO yaitu 50%. Berbeda dengan Indonesia yang partisipan uji klinik adalah masyarakat umum, di Brazil pesertanya para tenaga kesehatan, sedang di Turki 20% tenaga kesehatan dan 80% adalah partisipan beresiko tinggi.

Sebelum izin penggunaan darurat terbit, vaksin Sinovac telah tiba di tanah air dalam 2 sorti penerbangan pada tanggal 6 dan 31 Desember 202 dan segera didistribusikan ke berbagai daerah. Ibarat lomba lari, ini adalah upaya mencuri start, sambil menunggu ijin edar dari BPOM dan sertfikasi halal dari MUI. 

Di beberapa daerah, jauh-jauh hari bahkan sudah dilaksanakan simulasi vaksinasi, Hal ini dilakukan karena situasinya harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi Covid 19 tentu saja berbeda dengan misalnya saat terjadi KLB difteri pada tahun 2018, yang juga dilakukan vaksinasi massal Outbreak Respons Immunization (ORI) namun tanpa berbagai pembatasan protokol kesehatan.

Vaksin sinovac yang telah terdistribusi ke daerah ditujukan prioritas pertama untuk vaksinasi para tenaga kesehatan, anggota TNI-Polri dan petugas pelayanan publik. Apa lagi dengan tingginya jumlah nakes yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19, maka memprioritaskan para nakes sebagai sasaran pendahuluan vaksinasi Covid 19 merupakan hal yang mendesak.

Menurut data Amnesty International, sampai awal September 2020 jumlah tenaga medis di seluruh dunia yang meninggal adalah 7000 orang. Adapun 5 besar negara dengan jumlah kematian terbanyak adalah Meksiko 1320 orang, AS 1077 orang, Inggris 649 orang, Brazil 634 orang dan Rusia 631 orang, sementara di Asia terbanyak di India sejumlah 573 orang (www.kompas.com, 5/9/2020)<1>.

Pada kurun waktu yang sama September 2020,  saat itu Indonesia telah kehilangan 129 dokter dari total 228 tenaga kesehatan dan kini pada awal tahun 2021 jumlah itu telah meningkat menjadi 504 orang nakes; diantaranya 237 dokter. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah kita dan negara lain memprioritaskan vaksinasi anticovid 19 bagi para nakes.

Setelah para nakes, menyusul kemudian masyarakat sesuai indikasi akan mendapat  vaksinasi. Untuk itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya   diplomasi yang dilaksanakan Menlu RI guna menjamin tercukupinya kebutuhan vaksin anticovid-19.

Selain dengan Sinovac, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahan dari berbagai negara produsen vaksin Covid 19 dan telah mendapat kuota dosis vaksin yang berbeda-beda. 

Presiden Jokowi menyatakan bahwa jumlah total vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia adalah 329,5 juta dosis dari berbagai produsen di sejumlah negara dan yang terbanyak 125,5 juta dari Sinovac. Terhadap seluruh jenis vaksin ini telah dilakukan penelitian yang melibatkan para relawan di berbagai negara, sedang Sinovac Biotech memilih Indonesia sebagai lokasi uji klinik.

Resistensi terhadap vaksinasi

Jumlah relawan uji klinik vaksin coronavac yang dilaksanakan di Bandung adalah 1620 orang dari berbagai kalangan, sedang di Brazil relawan yang terlibat mencapai 12.476 orang dan di Turki 7000 orang. 

Masyarakat seyogyanya berterimakasih kepada relawan peserta uji klinik vaksin Coronavac, Para sukarelawan yang berusia 18 - 59 tahun ini, bersedia menjadikan tubuhnya sebagai media untuk menguji keamanan, kemanfaatan, dan efek samping vaksinasi. Sebagian diantara mereka disuntik vaksin yang diuji dan sebagian disuntik material plasebo sebagai pembanding untuk fungsi kontrol penelitian. 

Menurut penulis para sukarelawan uji klinik vaksin Covid 19 adalah pahlawan. Kesediaan mereka menjadi partisipan obyek penelitian membuat kita memiliki data yang lebih lengkap selain data hasil uji klinik di Brazil, Turki dan Tiongkok sebagai negara asal produksi.    

Meskipun demikian masih terdapat pendapat negatif terhadap kerja keras pemerintah tersebut. Penulis menemukan video ceramah yang sebagian besar isinya merupakan bentuk penolakan terhadap proses uji klinik vaksin Covid 19 dan ajakan untuk menolak sebagai peserta uji coba. 

Video tersebut melengkapi narasi resistensi yang sebelumnya sudah banyak berkembang di masyarakat, di antaranya mengapa masyarakat menjadi obyek uji coba vaksin, mengapa sudah mendatangkan vaksin padahal rekomendasi BPOM belum ada, meragukan kehalalan vaksin. sampai seharusnya para pejabat memberi contoh menjalani vaksinasi lebih dahulu sebelum diberlakukan kepada masyarakat.

Tahap penelitian Kesehatan. Regulasi penelitian kesehatan dan ketentuan etik berlaku universal, baik terhadap obat,  berbagai sediaan farmasi dan alat kesehatan sebelum dpergunakan untuk manusia. Prinsip etik umum penelitian kesehatan yang ditegakkan adalah menghormati martabat manusia, bermanfaat maksimal dan adil. 

Tahap penelitian pengembangan obat meliputi uji praklinik dan uji klinik. Uji Praklinik atau uji farmakologik dilakukan pada hewan percobaan dan memiliki tujuan utama mengevaluasi keamanan suatu produk baru, misalnya calon obat. Pengujian terhadap manusia disetujui bila tidak memiliki efek yang berbahaya pada hewan coba dalam uji praklinik.

Uji klinik adalah pengujian khasiat dan keamanan calon produk pada manusia yang dilakukan dalam empat tahap. Semua jenis vaksin yang beredar di seluruh dunia saat ini, telah menjalani uji klinik, termasuk yang pertama kali disuntikkan kepada Mayor Jenderal Chen Wei; seorang wanita pemimpin penelitian dari Akademi Ilmu Kedokteran Militer Tiongkok. 

Di dalam negeri, patut diberikan apresiasi kepada para pejabat publik di Jabar, yaitu Gubernur Ridwan Kamil, Kapolda, Pangdam yang bersedia menjadi partisipan uji klinik yang dilaksanakan UNPAD dan Biofarma di Bandung. Jadi narasi yang mengatakan "manusia kok untuk uji coba", menunjukkan ketidakmengertian bahwa justru untuk mengetahui aspek maslahah suatu produk berguna bagi umat manusia harus melewati uji klinik terhadap sekelompok orang yang memenuhi syarat penelitian.

Indonesia mempunyai pengalaman. Dalam melaksanakan program imunisasi nasional, ternyata tidak semua jenis vaksin menjalani uji klinis di Indonesia. 

Pada tahun 2017 Kemkes RI telah mengupayakan penambahan tiga jenis kekebalan untuk melengkapi program imunisasi dasar lengkap, yaitu Measles Rubella (MR), Pneumococcus dan vaksin Human Papillomavirus (HPV). 

Vaksin MR untuk menggantikan vaksin campak, Vaksin Pneumococcus untuk mencegah ISPA pada anak dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Ketiga vaksin tersebut telah diuji di berbagai negara dan kita tinggal melaksanakan vaksinasi. Dengan tambahan tiga vaksin tersebut, maka total terdapat 14 imunisasi dasar lengkap dan hal itu berarti kita telah sama dengan negara Eropa dan AS <2>.

Kita telah mempunyai pengalaman melaksanakan program imunisasi nasional bertahun-tahun untuk memberi kekebalan sejak anak-anak dan ibu hamil. 

Ditambah dengan membandingkan dengan pelaksanaan tiga vaksinasi dasar yang baru, maka tidak ada alasan untuk resisten terhadap vaksin Sinovac yang selain jelas data penelitiannya di Brazil, Turki, Tiongkok, kita juga memilih melaksanakan uji klinik di dalam negeri untuk menanggulangi Covid-19 sebagai penyakit jenis baru. PT Biofarma sebagai BUMN juga mempunyai pengalaman dalam memproduksi vaksin program imunisasi dasar, bahkan saat ini selain impor bahan bahan baku vaksin PT Biofarma juga mempersiapkan vaksin Merah Putih untuk menanggulangi Covid-19. Bila uji klinik vaksin merah putih sudah selesai tentu ini akan mengurangi ketergantungan impor vaksin Covid-19.    

Status Kesehatan Presiden pravaksinasi. Lontaran pernyataan agar para pejabat yang lebih dulu divaksinasi, dengan penekanan masyarakat bukan sebagai obyek uji coba adalah narasi provokasi yang sebenarnya menggiring masyarakat untuk tidak percaya kepada vaksinasi sebagai solusi. Berbeda dengan mereka yang memberi saran dan berharap agar para pejabat negara memberi teladan dengan kesediaan menjadi obyek vaksinasi yang pertama. 

Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah menyatakan bersedia menjadi orang pertama yang mendapat Vaksinasi Covid 19, bila BPOM telah menyatakan memenuhi syarat penggunaan. Sebagaimana vaksinasi yang dtelah dijalani Raja Salman dan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, kesediaan Presiden Jokowi mendapat vaksinasi  merupakan upaya membangun kepercayaan rakyat bahwa vaksinasi bermanfaat, aman dan halal.

Namun sebagai Presiden, kehidupan Jokowi bukan hanya miliknya pribadi, Jokowi adalah milik bangsa yang untuk kepentingan keselamatan dan kesehatannya sebagai individu berstatus VVIP dibatasi berbagai protokol kesehatan, baik konsumsi obat, termasuk penggunaan vaksin dan makanan. 

Dengan demikian kita memahami bahwa Presiden Jokowi akan akan menjalani vaksinasi atau tidak, semata-mata atas rekomendasi Tim Dokter Kepresidenan (TDK) yang mengetahui bagaimana status kesehatan Presiden.

Semoga tidak ada kontra indikasi dan kondisi komorbid yang pada Presiden Jokowi sehingga pada tanggal 13 Januari 2021 dapat melaksanakan Vaksinasi Covid 19 serentak bersama personel kesehatan di seluruh Indonesia. Masyarakat tentu sering menyaksikan bagaimana presiden bukan hanya menjaga kesehatannya, namun juga kebugarannya dari aktifitas olahraga yang rutin dilaksanakan presiden.

Jangan ada yang ketinggalan vaksinasi

Hari ini 12 Januari 2021, sorti ketiga penerbangan pesawat Garuda yang membawa 18 juta dosis bahan baku vaksin CoronaVac dari Tiongkok, kembali tiba di bandara Soekarno Hatta. Bahan baku vaksin Coronavac selanjutnya akan diproses dan dikemas oleh PT Biofarma sebelum menjadi vaksin siap pakai. 

Vaksinasi massal tentu memerlukan waktu karena dilaksanakan bergiliran terhadap suatu populasi penduduk dalam satu cakupan wilayah dan tergantung pasokan vaksin. Para pemimpin daerah berkewajiban melakukan edukasi dan mendorong keterlibatan warganya yang berhak mendapat vaksinasi agar tidak ada yang ketinggalan. Kegagalan mencapai jumlah 70% populasi beresiko menggagalkan terbentuknya kekebalan komunitas.

Pandemi covid 19 telah membelenggu kita selama sebelas bulan. Seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk memerangi dan menghentikan transmisi virus SarscoV-2, yang telah menyandera kita pada semua sektor kehidupan. 

Rumah Sakit rujukan bisa ditambah, kapasitas perawatan dan ICU bisa ditingkatkan dalam waktu singkat, namun siapa yang akan mengawaki bila jumlah tenaga kesehatan dalam waktu singkat terus berkurang dengan cepat karena sakit, atau sembuh dengan gejala sisa sehingga tidak bisa didayagunakan maupun meninggal dunia. Maka menjadi peserta vaksinasi adalah bagian dari solusi dan melakukan resistensi merupakan tindakan menghambat program pemulihan ekonomi nasional. Seluruh pemangku kepentingan terkait berkewajiban menetralisasi semua bentuk black campaign terhadap program vaksinasi Covid -19.  

Selamat mengikuti vaksinasi covid 19 dan tetap melakukan adaptasi kebiasaan baru 5 M sebagai bagian dari disiplin nasional. Sampai bertemu besok di lokasi vaksinasi.

Pudji Widodo,
Sidoarjo, 12012021 (67)

Sumber:
1. Dzulfaroh AN. kompas.com, 9 September 2020, diakses 5 Januari 2021.
2. Rokom. sehatnegeriku.kemkes.go.id, 13 Januari 2017 diakses 11 Januari 2021.